Intisari-Online.com - Sejarah Timor Leste selalu menarik untuk diulik.
Setelah jatuhnya rezim fasis Portugis pada tahun 1974, pemerintah Portugis mendorong kemerdekaan yang baru dan demokratis di Timor Leste.
Salah satu tindakan pertama pemerintahan baru di Lisbon adalah menunjuk Gubernur baru untuk koloni pada 18 November 1974, Mário Lemos Pires, yang pada akhirnya akan menjadi, Gubernur Timor LEste terakhir.
Salah satu keputusan pertamanya yang dibuat setibanya di Dili adalah melegalkan partai politik dalam persiapan pemilihan Majelis Konstituante pada tahun 1976.
Tiga partai politik utama dibentuk:
Uniao Democratica Timorense (Persatuan Demokrat Timor atau UDT), didukung oleh elit tradisional, pada awalnya mendukung hubungan yang berkelanjutan dengan Lisbon, atau sebagaimana mereka katakan dalam bahasa Tetum, mate bandera hum - 'di bawah bendera (Portugis).'
Tetapi kemudian mengadopsi pendekatan 'bertahap' untuk kemerdekaan.
Salah satu pemimpinnya, Mario Viegas Carrascalao, salah satu dari sedikit orang Timor yang telah dididik di universitas di Portugal, kemudian menjadi Gubernur Indonesia di Timor Timur selama tahun 1980-an dan awal 1990-an.
Meskipun dengan runtuhnya pemerintahan Indonesia, dia akan berubah menjadi pendukung kemerdekaan.
Associacao Social Democratica Timorese (Asosiasi Sosial Demokrat Timor ASDT) mendukung gerakan cepat menuju kemerdekaan.
Kemudian berganti nama menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Front Revolusioner Timor Timur Merdeka atau Fretilin).
Fretilin dikritik oleh banyak orang di Australia dan Indonesia sebagai Marxis, namanya terdengar mengingatkan pada FRELIMO di Mozambik tetapi lebih dipengaruhi oleh nasionalis Afrika seperti Amílcar Cabral di Guinea Portugis (sekarang Guinea-Bissau) dan Cape Verde.
Associacao Popular Democratica Timorese (Asosiasi Demokrat Rakyat Timor atau Apodeti) mendukung integrasi dengan Indonesia, sebagai provinsi otonom, tetapi hanya memiliki sedikit dukungan akar rumput.
Salah satu pemimpinnya, Abilio Osorio Soares, kemudian menjabat sebagai Gubernur Timor Timur yang terakhir diangkat oleh Indonesia.
Apodeti mendapat dukungan dari beberapa liurai di wilayah perbatasan, beberapa di antaranya pernah bekerja sama dengan Jepang selama Perang Dunia Kedua.
Dia juga mendapat dukungan dari minoritas kecil Muslim, meskipun Marí Alkatiri, seorang Muslim, adalah pemimpin Fretilin terkemuka, dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 2002.
Partai-partai kecil lainnya termasuk Klibur Oan Timur Asuwain atau KOTA yang namanya diterjemahkan dari bahasa Tetum sebagai 'Sons of the Mountain Warriors', yang berusaha untuk menciptakan suatu bentuk monarki yang melibatkan liurai lokal, dan Partido Trabalhista atau Partai Buruh.
Tetapi keduanya tidak memiliki dukungan yang signifikan.
Namun, mereka akan berkolaborasi dengan Indonesia.
Associacao Democratica para a Integracao de Timor Leste na Australia (ADITLA), mendukung integrasi dengan Australia.
Tetapi dibubarkan setelah pemerintah Australia dengan tegas mengesampingkan gagasan tersebut.
Sejarah Timor Leste mencatat perkembangan Timor Leste selama tahun 1974 dan 1975 diawasi dengan ketat oleh Indonesia dan Australia.
Rezim Suharto, yang dengan kejam menindas PKI Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965, khawatir dengan apa yang dilihatnya sebagai Fretilin yang semakin condong ke kiri, dan oleh prospek sebuah negara kecil di tengah-tengah nusantara yang luas yang bisa jadi inspirasi untuk kemerdekaan bagi provinsi-provinsi seperti Aceh, Irian Barat dan Maluku.
Perdana Menteri Tenaga Kerja Australia, Gough Whitlam, telah mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan pemimpin Indonesia.
Dia juga mengikuti acara dengan perhatian.
Pada sebuah pertemuan di kota Wonosobo di Jawa pada tahun 1974, dia mengatakan kepada Suharto bahwa Timor merdeka akan menjadi 'negara yang tidak dapat bertahan, dan potensi ancaman bagi stabilitas kawasan'.
Sambil menyadari perlunya tindakan penentuan nasib sendiri, dia menganggap integrasi dengan Indonesia sebagai kepentingan terbaik Timor.
Dalam pemilihan lokal pada 13 Maret 1975, Fretilin dan UDT muncul sebagai partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan.
Intelijen militer Indonesia, yang dikenal sebagai BAKIN, mulai berusaha untuk menimbulkan perpecahan di antara partai-partai pro-kemerdekaan, dan mempromosikan dukungan dari Apodeti.
Ini dikenal sebagai Operasi Komodo atau 'Operasi Komodo.'
Banyak tokoh militer Indonesia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin UDT, yang menjelaskan bahwa Jakarta tidak akan mentolerir pemerintahan yang dipimpin Fretilin di Timor Timur yang merdeka.
Koalisi antara Fretilin dan UDT kemudian bubar.
Selama tahun 1975, Portugal menjadi semakin terlepas dari perkembangan politik di koloninya, menjadi terlibat dalam kerusuhan sipil dan krisis politik.
Ia juga jadi lebih peduli dengan dekolonisasi di koloni Afrika di Angola dan Mozambik daripada dengan Timor Leste.
Banyak pemimpin lokal melihat kemerdekaan itu tidak realistis, dan terbuka untuk berdiskusi dengan Jakarta mengenai penggabungan Timor Leste ke dalam negara Indonesia.
Amerika Serikat juga telah menyatakan keprihatinannya atas Timor Leste setelah perang di Vietnam.
Setelah mendapatkan Indonesia sebagai sekutu, Washington tidak ingin melihat kepulauan yang luas itu tidak stabil oleh rezim sayap kiri di tengah-tengahnya.
Pada 11 Agustus 1975, UDT melancarkan kudeta, dalam upaya untuk menghentikan popularitas Fretilin yang semakin meningkat.
Gubernur Pires melarikan diri ke pulau lepas pantai Atauro, sebelah utara ibu kota, Dili, di mana dia kemudian berusaha menjadi perantara kesepakatan antara kedua belah pihak.
Dia didesak oleh Fretilin untuk kembali dan melanjutkan proses dekolonisasi, tetapi dia bersikeras bahwa dia menunggu instruksi dari pemerintah di Lisbon, yang sekarang semakin tidak tertarik.
Indonesia berusaha untuk menggambarkan konflik tersebut sebagai perang saudara, yang telah menjerumuskan Timor Leste ke dalam anarki dan kekacauan, tetapi hanya dalam waktu sebulan, lembaga bantuan dan bantuan dari Australia dan tempat lain mengunjungi wilayah tersebut, dan melaporkan bahwa situasinya stabil.
Namun demikian, banyak pendukung UDT telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Timor Indonesia, di mana mereka dipaksa untuk mendukung integrasi dengan Indonesia.
Pada bulan Oktober 1975, di kota perbatasan Balibo, dua awak televisi Australia yang melaporkan konflik tersebut dibunuh oleh pasukan Indonesia, setelah mereka menyaksikan serbuan Indonesia ke Timor Leste.
Sementara Fretilin meminta kembalinya Gubernur Portugis, dengan tegas mengibarkan bendera Portugis dari kantor-kantor pemerintah.
Situasi yang memburuk itu berarti bahwa Fretilin harus meminta dukungan internasional kepada dunia, terlepas dari Portugal.
Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dari Republik Demokratik Timor Leste (Republica Democratica de Timor Leste dalam bahasa Portugis).
Ini tidak diakui oleh Portugal, Indonesia, atau Australia.
Francisco Xavier do Amaral dari Fretilin menjadi Presiden pertama, sedangkan pemimpin Fretilin Nicolau dos Reis Lobato menjadi Perdana Menteri.
Tanggapan Indonesia adalah meminta para pemimpin UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalhista menandatangani deklarasi yang menyerukan integrasi dengan Indonesia yang disebut Deklarasi Balibo, meskipun itu dirancang oleh intelijen Indonesia dan ditandatangani di Bali, Indonesia bukan Balibo, Timor Leste.
Dalam Sejarah Timor Leste, Xanana Gusmao, mantan presiden negara itu, menggambarkannya sebagai 'Deklarasi Balibohong', pelesetan dari kata 'bohong' dalam bahasa Indonesia.
(*)