PPKN Kelas X Kurikulum 2013; Tuliskan Pengertian, Landasan Hukum, Kelebihan, dan Kekurangan Desentralisasi
1 Tahun yang lalu - Tuliskan pengertian, landasan hukum, kelebihan, dan kekurangan desentralisasi. Soal dari buku PPKN Kelas X kurikulum 2013.
Mengapa Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Oknum Pejabat Daerah Sering Disalahgunakan?
1 Tahun yang lalu - Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan? Menjawab soal PPKN Kelas X kurikulum 2013.
Apa yang Akan Terjadi Jika Masyarakat Tidak Ikut Serta dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah?
1 Tahun yang lalu - Apa yang Akan Terjadi Jika Masyarakat Tidak Ikut Serta dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah? Soal PPKN Kelas X, kurikulum 2013.
Soal PPKn Halaman 120, Identifikasi Pendapat Para Ahli Definisi Hubungan Internasional
1 Tahun yang lalu - Identifikasi pendapat para ahli mengenai definisi hubungan internasional, dalam soal PPKn kelas XI, Halaman 120, Kurikulum 13.
Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 Tahun yang lalu - Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Bagaimanakah Gajah Mada Dapat Menyatukan Nusantara? Berikut Ini Penjelasannya
1 Tahun yang lalu - Pertanyaan "Bagaimanakah Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara?" terdapat pada halaman 144 Buku Sejarah Indonesia Kelas X Kurikulum 2013.
Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Saat Ini?
1 Tahun yang lalu - Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Menjawab soal dari Buku PPKN kelas X, Kurikulum 2013.
Soal Sejarah Kelas X: Mengapa Kerajaan Sriwijaya Disebut sebagai Kerajaan Maritim?
1 Tahun yang lalu - Pertanyaan "Mengapa kerajaan Sriwijaya disebut kerajaan maritim?" terdapat pada halaman 110 buku Sejarah Indonesia kelas X kurikulum 2013.
Berikan Pendapat Atau Komentar Tentang Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia
1 Tahun yang lalu - Berikan pendapat atau komentar tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, pelajaran PPKN kelas X kurikulum 2013.
Soal PPKN Kelas XII: Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Selain Hukuman Mati
1 Tahun yang lalu - Soal pengenai "Alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati" terdapat pada halaman 41 buku PPKN kelas X kurikulum 2013
Soal Sejarah Kelas X: Apa Bentuk Pengaruh Budaya Hindu-Buddha yang Masih Dilakukan Masyarakat Indonesia?
1 Tahun yang lalu - Pertanyaan "Apa bentuk pengaruh budaya Hindu-Buddha yang masih dilakukan masyarakat?" ada di halaman 85 buku Sejarah Indonesia Kelas X Kurikulum 2013.
Jelaskan Bentuk Perilaku dan Partisipasi Politik yang Dapat Kita Lakukan Sebagai Warga Negara!
1 Tahun yang lalu - Jelaskan Bentuk Perilaku dan Partisipasi Politik yang Dapat Kita Lakukan Sebagai Warga Negara!
Soal Sejarah Kelas X: Siapa yang Membawa Budaya Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia?
1 Tahun yang lalu - Pertanyaan "Siapa yang membawa membawa budaya Hindu-Buddha?" terdapat di halaman 85 buku Sejarah Indonesia Kelas X Kurikulum 2013.
Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum? Berikut Ini Penjelasannya
1 Tahun yang lalu - Pertanyaan 'Mengapa terjadi pelanggaran hukum?' terdapat pada halaman 68 buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 12 Kurikulum 2013.
Soal PPKn Kelas X Kurikulum 2013; 5 Ciri dan Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1 Tahun yang lalu - Soal PPKn Kelas X kurikulum 2013, sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik.
Soal Sejarah Kelas X: Siapa Pendukung Budaya Hindu-Buddha Saat Ini?
1 Tahun yang lalu - Pertanyaan "Siapa pendukun budaya Hindu-Buddha saat ini?" terdapat pada halaman 85 Buku Sejarah Indonesia Kelas X Kurikulum 2013.
Mengapa Rakyat Indonesia Mudah Menerima Ajaran Hindu-Buddha? Ini Penjelasannya
1 Tahun yang lalu - Pertanyaan "Mengapa rakyat Indonesia mudah menerima ajaran Hindu-Buddha?" terdapat di halaman 85 buku Sejarah Indonesia kelas X kurikulum 2013.
Uraikan Proses Pemberhentian Presiden Menurut Pasal 7B (1) UUD NRI Tahun 1945!
1 Tahun yang lalu - Uraikan proses pemberhentian presiden menurut pasal 7B(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini penjelasannya.