Intisari - Online.com - Hanya ada pepohonan yang terlihat membentang sepanjang garis cakrawala di perkebunan besar akasia dan eukaliptus di pantai timur Borneo, terpisah untuk jalur tanah coklat di mana jalan baru sedang dibangun.
Hal ini menandai lokasi di mana istana presiden suatu hari duduk tepat di tengah Nusantara, ibu kota Indonesia yang baru.
Melansir Asia Nikkei, Presiden Joko Widodo baru-baru ini menetapkan rencana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta di pulau Jawa ke Sepaku, yang akhirnya akan menjadi jantung pemerintahan utama Indonesia.
Distrik Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, pulau Kalimantan sedang diubah.
Distrik itu diisi sebagian besar oleh migran dari Jawa, pulau besar terkecil di Indonesia yang menjadi rumah dari 70% dari seluruh populasi negara Indonesia.
Orang-orang Jawa ini sampai dengan program transmigrasi resmi dari pemerintah selama tahun 1970-an dan sebagian besar masih bekerja sebagai petani.
Risman Abdul, kepala desa Sepaku, hanya punya masa jabatan beberapa bulan lagi sebelum pensiun tapi ia malah sangat sibuk.
Ia menerima kehadiran para pejabat Jakarta yang sampai untuk mengecek persiapan infrastruktur dasar, termasuk Sepaku Semoi, sebuah bendungan yang akan menyediakan air bersih untuk Nusantara dan wilayah sekitarnya, dan akses jalan untuk transportasi bahan konstruksi.
Bendungan ini dibangun di tengah perkebunan kelapa sawit.
Pejabat lokal mengatakan beberapa infrastruktur dasar telah direncanakan di wilayah itu oleh pemerintah regional sebelum Jokowi umumkan rencana pemindahan ibukota tahun 2019.
Mengikuti tertundanya rencana ini, proyek-proyek akhirnya terlaksana dalam beberapa bulan terakhir setelah pemerintah memutuskan mendorong rencana relokasi ibu kota agar ekonomi selamat dari pandemi Covid-19.
"Awalnya saya ragu jika pemindahan ibu kota akan terjadi," ujar Abdul melansir Asia Nikkei di kantornya di Sepaku akhir Januari, seminggu setelah DPR di Jakarta meloloskan UU IKN, dan menggunakan nama Nusantara, yang merujuk nama lama Indonesia.
"Namun dengan UU IKN sudah disahkan, saya optimis dengan pemindahan ini. Ekonomi yang berdampak pada warga kami akan sangat luar biasa, bahkan sebelum pemindahan ini, mereka sudah merasakan dampak ini."
Satu tolak ukurnya adalah harga tanah yang meroket di Sepaku, di mana satu hektar dekat dengan jalan utama dapat dijual setidaknya Rp 2,5 miliar dibandingkan dengan harganya beberapa tahun lalu tidak sampai Rp 100 juta.
Abdul mengatakan para pembeli termasuk orang-orang dari daerah Kalimantan lain dan dari Jawa.
Mereka bisa membuat pembelian skala kecil karena kantor Abdul melarang pembelian besar oleh pengembang properti.
Meningkatnya harga properti juga terjadi di dekat Balikpapan, ibu kota komersial di Kalimantan Timur, di mana beberapa pengembang telah menyebut proyek-proyek perumahan baru sebagai "gerbang ibu kota baru."
Menggunakan jalan baru yang melewati beberapa hutan-hutan konservasi, Sepaku bisa digapai hanya dalam dua jam dari Balikpapan, sebuah kota ramai dengan mal-mal perbelanjaan, kafe-kafe kekinian dan menara apartemen baru.
Wilayah itu mendapatkan keuntungan dari kehadiran tambang minyak dan gas besar, serta operasi penambangan batu bara.
Balikpapan juga hanya dua jam dari Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, sepanjang sebuah jalan 97 kilometer yang disahkan Jokowi akhir Agustus lalu.
Jalan itu merupakan jalan tol pertama yang menjangkau seluruh Kalimantan.
Sementara sebanyak 6.600 hektar dirancang untuk menjadi pusat administrasi utama Nusantara akan ada di Sepaku, wilayah lebih besar yaitu 256.000 hektar akan dirancang sebagai "wilayah strategis nasional."
Bagian dari ibu kota baru ini akan terdiri dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten tetangga Kutai Kertanegara, yang terletak antara Balikpapan dan Samarinda.
Pemerintah telah mengutip kedekatannya dengan dua kota yang terbangun dengan apik bersama dengan sejumlah besar tanah di bawah konsesi untuk perusahaan perkebunan sebagai alasan kunci bagi lokasi Nusantara.
Perkebunan akasia dan eukaliptus yang akan mengisi istana presiden baru dan kantor-kantor pemerintahan lainnya sedang dikelola oleh Itci Hutani Manunggal, sebuah penyedia untuk Riau Andalan Pulp and Paper dari Asia Pacific Resources International.
Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan kertas terbesar dan dikendalikan oleh pebisnis Indonesia Sukanto Tanoto.
Sementara itu, Arsari Group, dimiliki oleh Hashim Djojohadikusumo, saudara dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mengendalikan ratusan ribu hektar konsesi di wilayah tersebut.
Bisnis Arsari meliputi tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
Djojohadikusumo Selasa lalu mengatakan Arsari berharap terlibat dalam pengembangan ibu kota baru.
Ia menyebut sebuah proyek air bersih dengan potensi USD 330 juta dan rencana mengembangkan suaka kehidupan liar sebesar 19.000 hektar.
Tidak jelas apakah pemerintah bisa secara cepat mendapatkan konsesi dari perusahaan-perusahaan ini, atau seberapa banyak kompensasi yang perlu dibayar untuk termin awal.
Nusantara ditayangkan sebagai "kota hijau dan mengglobal" yang akan dikembangkan secara bertahap sampai 2045.
Proyek masif ini adalah bagian dari visi Jokowi untuk Indonesia keluar dari middle income trap dan bergabung ke dalam peringkat negara-negara maju di dunia, dan mencapai tuntutan nol emisi pada 2060 yang janjinya dibuat tahun lalu.
Sebuah film CGI pendek mengenai ibu kota dirilis tahun lalu menunjukkan kota futuristik dan terhubung dengan transportasi publik modern, ditenagai oleh energi surya dan angin, dan dikelilingi oleh hutan hujan alami yang asri.
"Program untuk mengembangkan ibu kota di Kalimantan Timur adalah bagian penting dalam transformasi Indonesia," ujar Jokowi dalam Forum Investasi Mandiri 2022 Rabu lalu.
"Kami akan menggunakan ibu kota Nusantara sebagai contoh transformasi tersebut, dalam hal lingkungan, cara kerja, dasar ekonomi, teknologi, dan juga jasa kesehatan berkualitas serta pendidikan."
Biaya ibu kota baru diperkirakan pada 2019 lalu mencapai USD 30 miliar, dan pemindahan ini terus menarik perlawanan.
Sebuah petisi diunggah di change.org minggu lalu untuk menolak rencana pemindahan ini telah ditandatangani oleh 26.000 orang.
Pengisi petisi mengatakan bukan waktu yang pas untuk memindahkan ibu kota, mengutip kesulitan ekonomi dan utang pemerintah yang melonjak drastis dari pandemi serta kekhawatiran atas gelombang baru akibat varian Omicron.
"Akan bijaksana untuk presiden tidak mendorong penggunaan anggaran negara untuk membiayai proyek ini," tulis pembuat petisi tersebut.
"Rencana relokasi ibu kota tidak akan menguntungkan semua orang, hanya beberapa."