Mengikuti tertundanya rencana ini, proyek-proyek akhirnya terlaksana dalam beberapa bulan terakhir setelah pemerintah memutuskan mendorong rencana relokasi ibu kota agar ekonomi selamat dari pandemi Covid-19.
"Awalnya saya ragu jika pemindahan ibu kota akan terjadi," ujar Abdul melansir Asia Nikkei di kantornya di Sepaku akhir Januari, seminggu setelah DPR di Jakarta meloloskan UU IKN, dan menggunakan nama Nusantara, yang merujuk nama lama Indonesia.
"Namun dengan UU IKN sudah disahkan, saya optimis dengan pemindahan ini. Ekonomi yang berdampak pada warga kami akan sangat luar biasa, bahkan sebelum pemindahan ini, mereka sudah merasakan dampak ini."
Satu tolak ukurnya adalah harga tanah yang meroket di Sepaku, di mana satu hektar dekat dengan jalan utama dapat dijual setidaknya Rp 2,5 miliar dibandingkan dengan harganya beberapa tahun lalu tidak sampai Rp 100 juta.
Abdul mengatakan para pembeli termasuk orang-orang dari daerah Kalimantan lain dan dari Jawa.
Mereka bisa membuat pembelian skala kecil karena kantor Abdul melarang pembelian besar oleh pengembang properti.
Meningkatnya harga properti juga terjadi di dekat Balikpapan, ibu kota komersial di Kalimantan Timur, di mana beberapa pengembang telah menyebut proyek-proyek perumahan baru sebagai "gerbang ibu kota baru."
Menggunakan jalan baru yang melewati beberapa hutan-hutan konservasi, Sepaku bisa digapai hanya dalam dua jam dari Balikpapan, sebuah kota ramai dengan mal-mal perbelanjaan, kafe-kafe kekinian dan menara apartemen baru.
Wilayah itu mendapatkan keuntungan dari kehadiran tambang minyak dan gas besar, serta operasi penambangan batu bara.
Balikpapan juga hanya dua jam dari Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, sepanjang sebuah jalan 97 kilometer yang disahkan Jokowi akhir Agustus lalu.