Tidak jelas apakah pemerintah bisa secara cepat mendapatkan konsesi dari perusahaan-perusahaan ini, atau seberapa banyak kompensasi yang perlu dibayar untuk termin awal.
Nusantara ditayangkan sebagai "kota hijau dan mengglobal" yang akan dikembangkan secara bertahap sampai 2045.
Proyek masif ini adalah bagian dari visi Jokowi untuk Indonesia keluar dari middle income trap dan bergabung ke dalam peringkat negara-negara maju di dunia, dan mencapai tuntutan nol emisi pada 2060 yang janjinya dibuat tahun lalu.
Sebuah film CGI pendek mengenai ibu kota dirilis tahun lalu menunjukkan kota futuristik dan terhubung dengan transportasi publik modern, ditenagai oleh energi surya dan angin, dan dikelilingi oleh hutan hujan alami yang asri.
"Program untuk mengembangkan ibu kota di Kalimantan Timur adalah bagian penting dalam transformasi Indonesia," ujar Jokowi dalam Forum Investasi Mandiri 2022 Rabu lalu.
"Kami akan menggunakan ibu kota Nusantara sebagai contoh transformasi tersebut, dalam hal lingkungan, cara kerja, dasar ekonomi, teknologi, dan juga jasa kesehatan berkualitas serta pendidikan."
Biaya ibu kota baru diperkirakan pada 2019 lalu mencapai USD 30 miliar, dan pemindahan ini terus menarik perlawanan.
Sebuah petisi diunggah di change.org minggu lalu untuk menolak rencana pemindahan ini telah ditandatangani oleh 26.000 orang.
Pengisi petisi mengatakan bukan waktu yang pas untuk memindahkan ibu kota, mengutip kesulitan ekonomi dan utang pemerintah yang melonjak drastis dari pandemi serta kekhawatiran atas gelombang baru akibat varian Omicron.
"Akan bijaksana untuk presiden tidak mendorong penggunaan anggaran negara untuk membiayai proyek ini," tulis pembuat petisi tersebut.
"Rencana relokasi ibu kota tidak akan menguntungkan semua orang, hanya beberapa."