Intisari-online.com - Sudah sejak awal April lalu India bagaikan dihantam hebat oleh gelombang kedua virus Corona.
Covid-19 varian baru di India B.1.617 telah melumpuhkan sistem kesehatan negara yang kemarin sudah mencatat rekor penanganan Covid-19 terbaik.
Negara produsen vaksin terbesar di dunia itu juga kini kesulitan memproduksi vaksin lagi.
Tidak usah jauh-jauh dari memproduksi vaksin, India juga kini kesulitan memenuhi kebutuhan vaksin dalam negerinya.
Kini amarah warga India memuncak setelah pada Senin 26 April lalu pemerintah India memerintahkan Twitter menghapus unggahan kritik penanganan pandemi Covid-19.
Perdana Menteri Narendra Modi telah dituduh tidak mengambil langkah serius atas respon India atas pandemi Covid-19.
Perintah pemerintah itu ditujukan kepada unggahan yang mengkritik Narendra Modi dan partai nasionalis Hindunya, atau Bharatiya Janata Party (BJP).
Dilansir dari NBC News, juru bicara Twitter mengkonfirmasi jika mereka menerima permintaan pemerintah India dan menahan konten di India saja.
"India tidak akan memaafkan PM @narendramodi karena meremehkan situasi corona di negara ini dan membiarkan banyak sekali warga meninggal karena penanganan yang buruk," seorang politisi dari daerah Bengal Barat, Moloy Ghatak, menulis di Twitter minggu lalu.
"Saat India masih melalui krisis kesehatan, PM memilih mengekspor jutaan vaksin ke negara lain."
Cuitan Ghatak termasuk di antara lusinan yang didaftarkan pemerintah untuk dihapus.
Namun unggahan yang dihapus itu masih bisa dilihat di luar India.
Penghapusan kritik datang setelah India melaporkan 352.991 infeksi baru Senin 26/4/2021.
Angka itu mencapai rekor dunia untuk 5 hari berturut-turut yang menyebabkan jumlah kasus India lewati 17 juta sejak pandemi Covid-19 dimulai.
Menurut data dari Johns Hopkins University, 195.123 warga telah meninggal karena Covid-19 di India, tertinggi keempat setelah AS, Brasil, dan Meksiko.
Melonjaknya kasus Covid-19 telah membawa rasa sakit dan putus asa kepada jutaan keluarga di seluruh India, banyak yang kemudian mencurahkan perasaan mereka di Twitter, atau menggunakannya untuk mencari ranjang dan ventilator rumah sakit yang masih tersedia.
Senin itu juga Modi menelepon Presiden AS Joe Biden, yang berjanji membantu warga India yang telah terdampak oleh Covid-19.
AS kemudian mengirimkan bantuan gawat darurat, termasuk suplai oksigen, bahan untuk baksin dan ahli terapi.
Bantuan itu dikabarkan datang hari Jumat 30 April 2021 ini.
Dalam sepasang cuitan, Modi menggambarkan pembicaraan dengan Biden sebagai "membuahkan hasil" dan berterima kasih atas dukungan presiden.
Ia mengatakan diskusi telah mencatat pentingnya rantai suplai obat dan bahan mentah vaksin yang "mulus dan efisien".
Modi sendiri hanya diam saat krisis melanda, tapi memperbolehkan festival keagamaan dan kampanye pemilu dihadiri ribuan warga yang tetap berlanjut.
"Ada banyak yang menggunakan media sosial untuk membantu yang membutuhkan. Begitu banyak nyawa telah diselamatkan," ujar Rohan Gupta, kepala media sosial untuk partai oposisi, Indian National Congress, menulis di Twitter Minggu 25/4/2021.
"Kini (pemerintah) ingin renggut kenyamanan terakhir kita untuk bercerita di waktu yang sulit ini."
Twitter sendiri mengatakan telah mereview konten yang diminta pemerintah untuk dihapus setelah menerima "permintaan hukum valid" dari pemerintah India.
Hukum yang diambil pemerintah adalah Aksi Teknologi Informasi, 2000, yang perbolehkan otoritas untuk memerintahkan blokir akses publik ke informasi untuk melindungi "kedaulatan dan integritas India" dan mempertahankan tatanan publik.
Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi dan partai BJP tidak segera merespon permintaan komentar.
Direktur LSM HAM Asia Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly, mengatakan jika upaya pemerintah "mendiamkan kritik sama sekali tidak sesuai proporsi atau pantasi dihormati."
"Warga India marah atas kegagalan negara mencegah kelumpuhan sistem kesehatannya," ujar Ganguly.
Januari kemarin, Twitter memblokir lusinan akun yang mengunggah protes petani setelah pemerintah mengeluhkan pengguna mengunggah konten kekerasan.
Awal tahun ini pemerintah India juga memblokir akses internet di New Delhi.
Saat itu puluhan ribu petani kemah di jalan menuntut ditariknya UU pertanian baru.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini