"Kini (pemerintah) ingin renggut kenyamanan terakhir kita untuk bercerita di waktu yang sulit ini."
Twitter sendiri mengatakan telah mereview konten yang diminta pemerintah untuk dihapus setelah menerima "permintaan hukum valid" dari pemerintah India.
Hukum yang diambil pemerintah adalah Aksi Teknologi Informasi, 2000, yang perbolehkan otoritas untuk memerintahkan blokir akses publik ke informasi untuk melindungi "kedaulatan dan integritas India" dan mempertahankan tatanan publik.
Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi dan partai BJP tidak segera merespon permintaan komentar.
Direktur LSM HAM Asia Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly, mengatakan jika upaya pemerintah "mendiamkan kritik sama sekali tidak sesuai proporsi atau pantasi dihormati."
"Warga India marah atas kegagalan negara mencegah kelumpuhan sistem kesehatannya," ujar Ganguly.
Januari kemarin, Twitter memblokir lusinan akun yang mengunggah protes petani setelah pemerintah mengeluhkan pengguna mengunggah konten kekerasan.
Awal tahun ini pemerintah India juga memblokir akses internet di New Delhi.
Saat itu puluhan ribu petani kemah di jalan menuntut ditariknya UU pertanian baru.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini