Intisari-Online.com - Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina setelah Rusia mengerahkan puluhan ribu tentaranya di perbatasan dekat Ukraina memaksa Amerika Serikat (AS) untuk memberikan bantuan kepada Ukraina.
CNN melaporkan, pemerintahan Presiden Joe Biden diam-diam menyetujui tambahan $200 juta (setara Rp2,8 triliun) dalam bantuan keamanan ke Ukraina pada akhir Desember.
Paket bantuan keamanan senilai $200 juta tersebut termasuk peralatan militer seperti senjata ringan, amunisi, radio pengaman, dan peralatan medis, tambah laporan itu, mengutip empat orang yang mengetahui masalah tersebut.
Kongres diberitahu tentang keputusan Gedung Putih awal bulan ini, tetapi pejabat AS lainnya mengetahui masalah tersebut melalui saluran rahasia, kata laporan itu, melansir The EurAsian Times, Selasa (11/1/2022).
Bantuan keamanan baru akan membutuhkan waktu untuk dikirimkan ke Ukraina, tambah laporan itu.
Laporan itu mengatakan, mengutip dua asisten kongres, bahwa pemerintahan Biden ingin merahasiakan paket keamanan baru ini menjelang pembicaraan keamanan AS-Rusia yang berlangsung di Jenewa pada Senin pagi.
Sumber lain mengatakan kepada CNN bahwa tambahan $200 juta dalam bantuan keamanan ke Ukraina tidak cukup substansial untuk mencegah segala jenis dugaan eskalasi Rusia.
Namun, Ukraina telah menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan lebih banyak bantuan keamanan yang berada di luar persenjataan pertahanan yang sudah disediakan AS.
Negara-negara Barat menuduh Rusia diduga mengerahkan ribuan tentara di dekat perbatasan Ukraina dalam persiapan untuk tindakan agresif.
Moskow telah berulang kali membantah tuduhan itu.
Setelah pembicaraan AS-Rusia Senin, Dewan Rusia-NATO akan bertemu di Brussel untuk membahas masalah tersebut pada hari Rabu.
Sebelumnya, Partai Republik akan memperkenalkan undang-undang yang akan meningkatkan bantuan pertahanan AS ke Ukraina dan menerapkan kembali sanksi terhadap Rusia jika disahkan, Politico melaporkan, mengutip salinan rancangan undang-undang tersebut.
Rekan Senat RUU dari undang-undang yang diusulkan, berjudul "Menjamin Otonomi Ukraina dengan Memperkuat Pertahanannya (GUARD) Act," diperkenalkan pada pertengahan Desember.
Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia, AS, dan sekutunya atas penumpukan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina.
“Presiden Biden gagal mempersenjatai Ukraina secara memadai & menghalangi pembangunan militer Rusia. Hari ini, saya bergabung dengan rekan-rekan DPR saya untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap Ukraina. AS tidak lagi mampu menjadi lemah di panggung internasional,” kata Perwakilan Mike Turner pada hari Senin dalam tweet dengan tautan ke laporan tersebut.
Sebuah salinan rancangan undang-undang menyerukan bantuan $200 juta ke Ukraina untuk kemampuan pertahanan udara dan kapal angkatan laut serta penerapan kembali sanksi terkait dengan pipa Nord Stream 2.
Delegasi Rusia bertemu dengan pejabat AS, NATO dan OSCE minggu ini untuk membahas berbagai masalah keamanan bilateral dan Eropa.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov telah menyatakan bahwa sekarang tidak ada alasan untuk mengatakan sistem senjata mana dan dalam jumlah berapa yang dapat dikerahkan jika dialog tentang jaminan keamanan tidak membuahkan hasil.
“Sekarang tidak ada alasan untuk berbicara tentang sistem apa, dalam jumlah berapa dan di mana tepatnya dapat dikerahkan, ini akan segera dianggap sebagai ancaman baru dari pihak Rusia, kami bekerja untuk hasil yang harus dicapai melalui cara diplomatik,” katanya setelah pembicaraan Rusia-AS tentang jaminan keamanan.
Rusia membutuhkan jaminan yang kuat bahwa Ukraina dan Georgia tidak akan pernah menjadi anggota NATO, kata Ryabkov.
“Kami menekankan bahwa sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa Ukraina tidak pernah menjadi anggota NATO. Kami ingin formula yang diadopsi oleh KTT Bucharest 2008 di KTT NATO di Madrid ditarik dan diganti dengan yang berikut: 'Ukraina dan Georgia tidak akan pernah menjadi anggota NATO,'” kata Ryabkov kepada wartawan.
“Kami lelah melakukan percakapan kosong, dari setengah janji, dari salah tafsir, yang sering terjadi dalam negosiasi secara tertutup. Kami tidak mempercayai pihak lain. Kami membutuhkan jaminan yang kuat dan mengikat secara hukum, bukan janji, tetapi jaminan, dengan kata-kata 'harus', 'tidak boleh menjadi anggota NATO.' Ini adalah masalah keamanan nasional Rusia,” tegasnya.
| Penulis | : | Tatik Ariyani |
| Editor | : | Tatik Ariyani |
KOMENTAR