Timor Leste Merdeka Melalui Referendum, Ternyata Papua Sempat Membahas Hal Ini pada Presiden, Namun Mustahil Dilakukan karena Hal Ini

Intisari-Online.com - Referendum atau pemungutan suara, menjadi jalan bagi Timor Leste untuk melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999.

Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia setelah pasukan Indonesia menginvasi wilayah yang saat itu mengalami kekosongan kekuasaan pasca penarikan pasukan Portugal.

Pada tahun 1975, Timor Leste menjadi bagian wilayah Indonesia sebagai provinsi termuda.

Namun, rakyat Bumi Lorosae yang sejak awal bergabung dengan Indonesia telah terpecah menjadi dua kelompok, salah satunya kelompok pro-kemerdekaan, ternyata melanjutkan perlawanannya.

Baca Juga: Sejarah Timor Leste Pernah Berintegrasi dengan Indonesia, Menjadi Masa Kelam Alberto 'Diculik' dari Kampung Halaman, sampai Keluarga Menganggapnya Sudah Tiada

Terjadi perlawanan di Timor Leste yang saat itu bernama Timor Timur. Berbagai peristiwa yang diwarnai pertumpahan darah pun terus hadir.

Puncaknya adalah tragedi Santa Cruz, yang kemudian membuat dunia internasional memberikan perhatiannya ke wilayah Indonesia tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pun turun tangan, hingga referendum Timor Timur digelar.

Timor Leste bukan satu-satunya wilayah Indonesia yang berupaya melepaskan diri dari Indonesia. Hal serupa terjadi di Papua hingga saat ini.

Baca Juga: Dampak Hasil Konferensi Meja Bundar Indonesia Terpaksa Menanggung Utang Warisan Penjajahnya, Ternyata untuk Ini Belanda Gunakan Uang dari Indonesia

Papua telah lama ingin memisahkan diri dari Indonesia, yang tentunya mendapat penentangan dari pemerintah Indonesia yang ingin mempertahankan wilayah tersebut.

Pada Desember 2020 lalu, bahkan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, membuat pengumuman deklarasi negara Papua Barat.

Benny Wenda juga mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

Hal tu pun memancing reaksi keras dari pemerintah dan MPR RI yang menilainya sebagai perbuatan makar.

Baca Juga: Sudah Diredam di Irak, ISIS Malah Kembali Menampakkan Batang Hidungnya Pamer Video Eksekusi, dan Berniat Usik Negara yang Hampir Tidak Pernah Disentuhnya Ini

Saat itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam konferensi pers menyatakan tindakan Benny Wenda sangat menganggu. Karena itu, pemerintah wajib mengambil tindakan tegas dan terukur dengan mengerahkan aparat penegak hukum.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut langkah Benny Wenda mendeklarasikan negara Papua Barat tak ubahnya tengah membangun negara ilusi.

"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada dalam faktanya," kata Mahfud.

Menurutnya, deklarasi berdirinya negara yang diprakarsai Benny Wenda tak memenuhi syarat.

Baca Juga: Viral Seragam Baru Kopassus, Loreng Darah Mengalir Itu Kini Kian Menyatu dengan Rimba Indonesia Hingga Makin Mengecoh Mata, Lihat Saja Foto-fotonya!

Ada beberapa hal yang disebut-sebut menjadi alasan Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia, baik karena faktor ekonomi, politik, maupun sejarah.

Salah satunya karena orang Papua merasa dirugikan dengan arus imigran yang rutin dalam beberapa dekade terakhir dari daerah Indonesia terpadat.

Selain itu, orang Papua juga merasa memiliki hubungan budaya yang lebih kuat dengan negara tetangga Papua Nugini dan negara-negara lain di timur Pasifik.

Hingga masalah sejarah Papua yang awalnya tidak dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia ketika merdeka dari Belanda.

Baca Juga: Bak Jatuh Tertimpa Tangga, Beginilah Kondisi Ekonomi Timor Leste Sekarang Setelah Dihajar Banjir Dasyat di Tengah Situasi Pandemi Covid-19

Terkait keinginan rakyat Papua yang ingin merdeka dari Indonesia, rupanya pernah ada pembahasan tentang referendum seperti yang didapatkan Timor Leste.

Melansir The Sydney Morning Herald, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden bersedia membahas referendum kemerdekaan.

Namun, diyakini hal itu sulit untuk terjadi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menolak referendum.

Baca Juga: Tak Terdeteksi, Prancis Kirim Kapal Selam Nuklir Emeraude ke Laut China Selatan yang Siap Libas China Jika Diperlukan, Apa Tujuan yang Sebenarnya?

Sosok mantan jenderal militer yang merupakan tokoh kunci dalam peristiwa-peristiwa menjelang referendum kemerdekaan Timor Timur 1999, ini juga menentang gerakan kemerdekaan itu.

Sementara Jokowi telah berbicara tentang perlunya dialog antara pendukung kemerdekaan dan pemerintah.

Membiarkan referendum kemerdekaan akan menyebabkan masalah besar di Jakarta dan merusaknya secara politik pada awal masa jabatan kedua dan terakhirnya, kata The Sydney Morning Herald.

Selain itu, mengutip Kompas.com, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, keterikatan Papua dengan Indonesia selama ini sah dan sudah final.

Baca Juga: Setelah Bulan Lalu Merugi Besar Akibat Sanksi Berat dari AS, Junta Militer Myanmar dan Dua Raksasa BUMN Kini Kena Hukuman Berat Lagi, Ini Sumbernya

Hal itu terjadi sejak diselenggarakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada 1969, yang disusul keputusan Majelis Umum PBB dengan mengesahkan Papua menjadi bagian kedaulatan Indonesia.

Katanya, berbeda dengan Timor Leste, Papua selama ini tidak pernah terdaftar dalam Komite Dekolonisasi PBB atau Komite 24 PBB.

Di mana Komite 24 PBB tersebut merupakan daftar negara-negara yang berpeluang merdeka.

"Kalau Timor-Timur memang ada, tetapi Papua tidak ada. Sejak '69 tidak masuk di Komite 24 itu," ungkap Mahfud.

Baca Juga: Nafsu Menggebunya untuk Jadi Presiden Ditolak Rakyat Papua dan Diabaikan Australia, Benny Wenda Kini Malah Mengemis Dukungan dari Negara Penjebak Negara Miskin Ini

(*)

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik dihttps://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari

Artikel Terkait