Intisari - Online.com - Masalah Natuna menjadi salah satu isu yang ingin digarap dengan serius oleh panglima TNI baru, Andika Perkasa.
Kini, pemerintah Indonesia melanjutkan memperkuat pertahanan di Natuna.
Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan atas gangguan di Laut Natuna yang menjadi jalan masuk menuju Laut China Selatan, seperti disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dikutip dari Antara.
"Awal tahun 2020, ketika kapal-kapal China sangat provokatif, kami (Mahfud MD dan Presiden Jokowi) datang ke Laut Natuna, dan kemudian kami mengatakan jika Natuna adalah teritori kami. Karenanya, semuanya mundur," Mahfud mencatat dalam pernyataan hari Rabu lalu.
"Kami akan memperkuat pertahanan di laut, darat dan di udara dan juga mengatur pemangku kepentingan maritim dalam menangani gangguan yang muncul dari luar," ujarnya selama perjalanannya ke Pulau Laut, Distrik Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa.
Beberapa kapal asing dan perahu melewati Laut Natuna.
Pemerintah telah mencatat insiden tersebut sebagai gangguan terhadap integritas negara dan bangsa, catat Mahfud.
Pemangku kepentingan di sektor kelautan membuat kesepakatan untuk membantu menghadapi berbagai tipe gangguan yang muncul di masa depan, demikian paparnya.
Tambahan lagi, kementerian mengatakan jika pemerintah akan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi warga di wilayah perbatasan.
Hal itu untuk mendemonstrasikan jika Indonesia tetap berkomitmen menangani wilayah perbatasan, terutama di pulau-pulau kecil terluar Indonesia.
Jika sektor sosial-ekonomi tidak dikembangkan, perkembangan hukum dan pasukan keamanan sendiri tidak akan efektif untuk melindungi negara ini, tambahnya.
Itulah sebabnya, menjaga di perbatasan akan dilanjutkan dengan melaksanakan pengawasan dan patroli, sebagaimana dengan melakukan perkembangan ekonomi, Mahfud MD menekankan.
"Jika ada aktivitas ekonomi di Laut Natuna, maka integritas kita akan tetap dipertahankan," ujar Mahfud.
China sendiri tidak hanya mengganggu Natuna dengan aktivitas militer saja.
China juga ternyata berniat mengganggu aktivitas panen gas dan minyak di Natuna.
Mengutip Energy Voice, kapal penegak hukum China tetap aktif di Blok Tuna di Laut Natuna yang disewakan kepada Harbour Energy.
Blok Tuna berada di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Laporan ini berasal dari analisis terbaru oleh Inisiatif Transparansi Maritim Asia (AMTI).
Kehadiran mereka menggarisbawahi langkah Beijing mendesak dan memaksa jika mereka memiliki hak wilayah di wilayah tersebut dari Laut China Selatan.
"Gambar satelit dan data sistem identifikasi otomatis komersial (AIS) menunjukkan beberapa pertemuan antara Coast Guard China (CCG) dan kapal penegak hukum Indonesia dan Angkatan Laut Indonesia, demikian pula dengan kunjungan kapal induk AS di dekat lokasi ketegangan.
Namun tidak ada yang tampaknya punya dampak pada CCG," ujar AMTI.
Data AIS dan citra satelit menunjukkan jika dalam berbagai kejadian kapal-kapal Indonesia mengejar kapal-kapal China dalam jangkauan kurang dari 1 mil laut dan jauh lebih dekat dengan apa yang telah diamati AMTI dari kapal-kapal patroli Vietnam dan Malaysia dalam ketegangan terbaru yang mirip dengan China.
Hal ini menunjukkan jika Indonesia siap untuk mengambil langkah lebih keras melawan gangguan China dibandingkan negara-negara tetangganya.
AMTI melaporkan pada 12 November jika kapal CCG 6305 tetap berada di Blok Tuna yang beroperasi di dekat pengeboran Noble Clyde Boudreaux dan kapal-kapal patroli Indonesia terus diturunkan ke wilayah tersebut.
Sumur Singa Laut-2 sudah selesai dibor awal September lalu dan Harbour kini mengebor sumur kedua, Kuda Laut-2, di Blok Tuna.
SKK Migas mengatakan di akhir September jika sumur kedua, yang dibor oleh Noble Clyde Boudreaux, diperkirakan selesai awal November.
Harbour Energy mengatakan dalam hasil satu semester mereka yang juga dirilis akhir September, jika sumur akan selesai selama kuartal keempat.
Beberapa tahun terakhir, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, semua berada di bawah tekanan untuk mengakhiri proyek perkembangan gabungan dengan perusahaan energi asing di wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh Beijing.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini