Intisari - Online.com - Dalam dua tahun terakhir, mantan jenderal Angkatan Darat Prabowo Subianto telah menjadi pria paling berpengaruh yang menduduki posisi menteri pertahanan era pasca-Suharto.
Hal ini disampaikan dalam artikel The Diplomat.
Ia menjadi sosok delegasi presidensial, jaringan formal maupun informal serta sumber pribadinya telah menjadikannya kuat dalam menjabat menteri pertahanan.
Padahal Juni 2021 lalu muncul sebuah kontroversi terkait bocornya dokumen yang merincikan rencana pengadaan senjata 25 tahun untuk dibayari dengan utang luar negeri jangka panjang dengan biaya USD 125 miliar, atau Rp 1700 T.
Hal ini menjadi kontroversi karena rencana itu disusun tanpa konsultasi atau masukan dari TNI.
Selama pertemuan dengan Komisi I DPR pada 6 Mei, Pemimpin Komando TNI mengakui ia tidak terlibat atau diajak berkonsultasi atas rencana tersebut.
Konsultasi dengan ketiga dinas tersebut hanya dilanjutkan setelah permintaan parlemen, menjadi penanda kontrol kementerian yang ketat terkait proses tersebut.
Kemudian Kemenhan juga belum membagikan informasi itu secara rinci kepada anggota Komisi I.
Anggota komite mengakui bahwa mereka tidak diberi pengarahan atau dikonsultasikan tentang rencana pembelian fregat Italia ketika menanggapi laporan media Italia.
Mereka tidak dapat memperoleh data tentang rencana Kementerian untuk memenuhi tahap 3 Pasukan Esensial Minimum Indonesia, yang dijadwalkan selesai pada 2024.
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan Prabowo menjadi menhan tidak hanya dasar dansa politik dua musuh politik di Pilpres 2019, tapi ternyata juga karena kemampuan Prabowo.
Penulis The Diplomat, Jefferson Ng, menyebutkan pertama Jokowi adalah presiden dari background lokal.
Jokowi sering memilih mendelegasikan masalah kebijakan pertahanan dan politik ke bawahannya.
Ketika ia menunjuk Prabowo masuk ke dalam kabinetnya tahun 2019, ia berkomentar jika Prabowo "tahu lebih banyak daripada saya."
Kedua, Prabowo memiliki keunggulan jaringan formal maupun non-formal.
Ia adalah ketua Partai Gerindra, partai politik terbesar ketiga di Indonesia.
Secara resmi, Partai Gerindra diwakili di Komisi I DPR, yaitu komite DPR yang meninjau masalah kebijakan pertahanan.
Hal ini memberikan akses bagi politikus Gerindra mendukung Prabowo dari dalam DPR.
Secara tidak resmi, ia juga telah menunjuk sekutu dekat dari Gerindra dan beberapa mantan kolega militernya untuk posisi baru di dalam dan sekitar Kementerian Pertahanan RI.
Ketiga, menteri pertahanan Indonesia biasanya tidak aktif.
Namun Prabowo tidak demikian, selama 18 bulan pertama menjabat, ia melakukan 20 kunjungan luar negeri ke 14 negara untuk merumuskan rencana 25 tahun.
Sementara Menhan sebelum Prabowo, Ryamizard Ryacudu fokus pada kekhawatiran keamanan internal seperti terorisme dan pembajakan, Prabowo mengubah fokusnya memperkuat pertahanan di luar Indonesia.
Namun, langkah kunci Prabowo bukanlah itu semua.
Ia juga memiliki kredit militer yang tidak diragukan, yang membuat masalah lama lemahnya Kemenhan dibandingkan markas TNI menjadi terselesaikan.
Struktur komando ganda Indonesia, yang mana Presiden adalah Pemimpin Komando sementara Menteri Pertahanan memiliki kebijakan formulasi dan otoritas administrasi terbatasi undang-undang, yang menjadi alasan prinsip dualisme ini.
Hukum yang ada meminjamkan struktur ambigu untuk hubungan antara Kementerian Pertahanan dan markas TNI.
Hal ini karena hukum yang ada menyatakan keduanya bekerja berdasarkan "kerjasama" dan "koordinasi" daripada tingkatan militer sampai kepemimpinan sipil.
Kurangnya kejelasan, seperti halnya staf kementerian sebagian besar diisi oleh petugas militer aktif, telah memberi TNI pengaruh informal cukup besar atas kebijakan pertahanan.
Memang reformasi militer pasca-Suharto telah mengukuhkan profesionalisme militer dan kontrol sipil.
Namun, karena Kementerian Pertahanan bukanlah bagian dari rantai komando operasional, maka secara institusional Kemenhan terkendala dalam menegaskan hak prerogatif sipil dalam merumuskan kebijakan pertahanan, mewakili kepentingan militer serta mengelola TNI.
Kehadiran Prabowo telah membuatnya berhasil mencapai otoritas tertinggi Kemenhan untuk membentuk kebijakan pertahanan dan mengendalikan kebijakan pengadaan senjata.
Pada kebijakan pertahanan, ia telah mencari cara menyeimbangkan perubahan dan kontinuitas institusional.
Pada pidato 2019 darinya kepada DPR, ia menjelaskan sistem pertahanan total sebagai dasar dari kebijakan pertahanan Indonesia.
Pada dasarnya ia melatih kebijakan pertahanan berpusat pada pulau berdasarkan struktur komando wilayah TNI.
Orientasi wilayah ini kini diseimbangkan dengan pendekatan lebih kuat pada laut dan udara.
Regulasi Kebijakan Pertahanan Negara 2020 dan 2021 membayangkan kemampuan pengawasan laut dan udara yang lebih kuat, penempatan kesatuan TNI terpadu di pulau-pulau terpencil, dengan perhatian khusus pada perluasan kemampuan rudal dan penyangkalan wilayah lainnya.
Untuk reorientasi perhatian TNI, Prabowo fokus pada perolehan jet tempur dan aset angkatan laut baru.
Guna memastikannya, Prabowo juga sudah resmi mengakui angkatan darat (AD) sebagai cabang senior dari TNI, terutama dalam menyiapkan pulau-pulau terluar sebagai garis pertahanan pertama di bawah yang dimaksud doktrin negara kepullauan.
Namun langkah-langkah ini menunjukkan pemikirannya yang baru untuk mengembangkan pertahanan Indonesia dan meningkatkan kemampuan Indonesia memanfaatkan titik-titik penyekat maritim di perairan kepulauan Indonesia.
Kemudian terkait santer anggaran Rp 1700 T, justru ketiga poin yang dituliskan di atas menjadi tanda bahwa kontrol langsung presiden atas militer sudah berakhir serta realita jika TNI sudah mengakui bahwa mereka hanya pengguna akhir, bukan lagi pihak yang menentukan kebijakan pengadaan.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini