Intisari-online.com - 6 Juli lalu menjadi peringatan pembantaian Biak, sebuah sejarah kelam Indonesia di bumi Papua.
Melansir The Guardian, sejumlah warga sipil tanpa senjata disiksa dan dibunuh, dan jasad mereka dibuang di laut dalam pembantaian massal itu.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituduh melaksanakan kekejaman itu oleh "pengadilan warga" di Sydney.
Pada tanggal 6 Juli 1998, orang Papua Barat yang berdemonstrasi untuk kemerdekaan di pulau Biak dibunuh dalam serangan terkoordinasi oleh militer dan polisi Indonesia dan sejumlah besar ditahan, menurut temuan Pengadilan Warga Pembantaian Biak.
Banyak dari mereka yang ditahan kemudian diperkosa dan dimutilasi dalam keadaan yang mengerikan dan personel keamanan yang bertanggung jawab atas serangan itu tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, menurut pengadilan.
15 tahun kemudian yaitu di tahun 2013, pengadilan warga diadakan di University of Sydney pada peringatan 15 tahun insiden tersebut.
Acara tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan koroner di hadapan ketua juri John Dowd dan Keith Suter, dengan mantan direktur penuntutan publik NSW Nick Cowdery sebagai penasihat hukumnya.
Koordinator acara, Jim Elmslie, mengatakan banyak kesaksian yang didengar oleh pengadilan itu “sangat mengejutkan”.
“Kekejaman yang dilakukan telah membuat saya terkejut. Dan jelas bahwa bukan hanya satu orang sakit yang melakukan ini, ini adalah sebuah sistem,” katanya.
Dugaan insiden itu terjadi beberapa hari setelah pengibaran bendera bintang kejora yang dilarang oleh tahanan politik Papua Barat Filep Karma, yang dihadiri puluhan demonstran.
Serangan itu direncanakan dengan baik oleh pasukan keamanan Indonesia dan pejabat lokal dan regional juga terlibat, menurut pengadilan.
Seorang saksi anonim mengatakan pada persidangan: “Tentara dan polisi ada di mana-mana. Peluru hujan turun. Langit terbakar. Kami bisa mendengar mereka menembak orang.”
Yang lain bersaksi melalui video: “Keluarga saya dan yang lainnya diarahkan ke pelabuhan … Kami mengikuti keluarga lain dengan tangan di atas kepala. Anda bisa merasakan peluru mulai terbang di atas kepala kami ... Saya bisa melihat begitu banyak anak yang terbunuh. Mereka ditembak di dermaga. Mereka mati di sana.”
Kapal Angkatan Laut digunakan untuk membuang mayat di laut, pengadilan mendengar. Ferry Marisan, direktur organisasi hak asasi manusia Elsham Papua, mengatakan dalam persidangan bahwa para nelayan kemudian menemukan mayat-mayat itu di lepas pantai.
“Mayat-mayat itu dimutilasi. Beberapa dari mereka kehilangan kaki atau alat kelamin mereka tidak ada,” katanya.
Saksi-saksi lain menceritakan tentang disiksa dan dilecehkan secara seksual dalam tahanan pada hari-hari dan minggu-minggu setelah serangan itu.
Baca Juga: Melihat Gua Jepang di Biak yang Sisa-sisa Tulang Tentara Jepang Masih Ada
Seorang korban menggambarkan ditelanjangi di sebuah ruangan dengan wanita dan gadis lain.
“Kemudian saya melihat seorang pria [seorang tentara] menunjukkan kepada saya pisau kecil, yang Anda gunakan untuk mencukur, dan dia berkata 'kami akan menggunakan ini untuk memotong vagina Anda, dari atas dan bawah dan dari kiri ke bawah. Baik'. Lilin yang menyala ditembus ke dalam diriku, mereka memotong klitorisku dan mereka memperkosaku.
"Saya melihat seorang gadis kecil dan mereka memperkosanya dan dia meninggal," katanya kepada pengadilan.
Dari 12 wanita yang ditahan, “delapan wanita terbunuh dan empat dari kami masih hidup”, katanya.
Elmslie mengatakan kepada Guardian Australia bahwa tujuan pengadilan itu adalah untuk membuat catatan resmi tentang kekejaman itu.
“Pembantaian Biak secara luas dikenal dalam istilah anekdot di Papua Barat sebagai peristiwa yang sangat parah tetapi tidak diakui secara resmi sama sekali – tentu saja tidak oleh pemerintah Indonesia,” katanya.
“Sangat jarang situasi di Papua Barat diselidiki secara definitif – Anda sering memiliki banyak rumor atau hanya cerita yang dapat disangkal. Kami pikir jika kami dapat menetapkan, dengan tingkat akurasi yang besar, detail dari satu peristiwa, itu akan menjadi kuat dan berguna.
“Dengan mengekspos satu peristiwa itu, Anda mengekspos pola pendudukan Indonesia yang lebih luas,” katanya.
Pengadilan menemukan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengecilkan keseriusan tindakan pasukan keamanan Indonesia di Biak dan tidak menghukum mereka yang bertanggung jawab.
Direkomendasikan agar pemerintah Indonesia disajikan dengan bukti dan temuan pengadilan, bahwa penyelidikan pembantaian dilakukan oleh jaksa independen dan bahwa “proses pidana dilakukan terhadap orang-orang yang mungkin ditemukan telah melakukan kejahatan dan kejahatan melawan kemanusiaan”.
Pemerintah Australia, yang “bertanggung jawab untuk melatih perwira militer dan angkatan laut Indonesia”, juga harus diberikan bukti di hadapan pengadilan dan harus “menekan pemerintah Indonesia untuk memulai penyelidikan dan proses pidana yang sesuai”, catatan laporan tersebut.
Dowd mengatakan kepada Guardian Australia bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa acara semacam itu telah diadakan di Australia dan bahwa meskipun pengadilan warga negara tidak memiliki kekuatan hukum “ini adalah sarana yang sangat berguna untuk memastikan masalah ini tidak disembunyikan di bawah karpet”.
“Publisitas hal-hal seperti ini membuat kecil kemungkinan hal semacam ini akan terjadi lagi. Kami tidak dapat membatalkan kekejaman yang terjadi, tetapi itu mengirimkan pesan kepada pemerintah [Indonesia] … agar mereka tidak melakukannya lagi.”
Pengadilan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Studi Konflik Perdamaian di Universitas Sydney.