Inilah yang Menyebabkan Setya Novanto Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi E-KTP
Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.
Kejutan Senin Malam: Ketua DPR RI Setya Novanto Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Korupsi E-KTP
Menurut Ketua KPK, bahwa Setya Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.
Wakil Ketua DPR: Pemerintah Sedang Belajar Menjadi Diktator, Ini Indikasinya
Indikasi yang membuat Fadli Zon menilai bahwa Pemerintah mulai ‘bergaya’ diktator yakni mengubah Undang-Undang tentang Ormas yang menurutnya sudah sangat demokratis.
Juli Ini, KPK Segera Umumkan Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP
Meski demikian, soal tersangka baru korupsi e-KTP ini, Pimpinan KPK belum bisa memberitahu apakah tersangka baru tersebut berasal dari anggota DPR, pihak swasta, atau pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Masuk Ranah Eksekutif, Rencana Pansus Hak Angket DPR Bubarkan KPK Siap Dilawan Jokowi
‘Tapi kalau publik meminta presiden menghentikan angket, engak bisa. Dari sisi tata negara tidak bisa. Karena itu haknya DPR, domain DPR,’ tambah mantan pimpinan KPK ini.
Terbukti ‘Memakan’ Uang Rakyat, Masih Pantaskah Koruptor Dijadikan Narasumber Pansus Hak Angket DPR?
Dengan melihat berbagai fakta kelicikan para napi koruptor, timbul sebuah pertanyaan, apakah masih relevan meminta pendapat para koruptor untuk menilai KPK?
‘Meminta Pendapat dari Terpidana Kasus Korupsi, DPR Bukan Lagi Wakil Rakyat, Tapi Wakil Koruptor’
Guru Besar Institut Pertanian Bogor Asep Saefudin mempertanyakan langkah panitia khusus (pansus) hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Fahri Hamzah: Semua Orang Bisa Dipanggil Pansus Angket DPR, Termasuk Presiden
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, semua orang bisa dipanggil Pansus angket DPR, termasuk Presiden RI sekalipun.
Wakil KPK: Hak Angket Tak Cocok untuk Lembaga Seperti KPK
Menurut Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Hak Angket tak cocok untuk lembaga seperti KPK.
Babak Baru Korupsi E-KTP: Ada Catatan Fee untuk Setya Novanto hingga Marzuki Alie
Irman, terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP mengaku adanya catatan berisi rencana penyerahan uang kepada sejumlah anggota DPR RI. Dari Setya Novanto hingga Marzuki Alie.
Inilah Daftar Anggota Komisi VII DPR 2009-2014 yang Disebut-sebut Terlibat Korupsi Al Quran
Seluruh anggota Komisi VII DPR 2009-2014 disebut-sebut terlibat kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama.
Menteri Susi Bingung dan Heran dengan Kritikan dari Anggota DPR
Menteri Susi curhat soal politisasi kebijakan-kebijakan yang diambilnya oleh anggota DPR.
Dapat Fasilitas Ini, Pantas Saja Orang-orang Berebutan Menjadi Pimpinan DPR, MPR, dan DPD
Saat ini, mobil dinas yang digunakan pimpinan MPR, DPR dan DPD sama standarnya seperti yang digunakam para menteri: Toyota Crown Royal Saloon Rp1,3 miliar.
Usulkan Hak Angket Terhadap KPK, 26 Anggota DPR Ini Bisa Dipidanakan
Hal itu diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Bersembunyi Sampai Ke Bandung, Buron KPK Miryam SH Tertangkap Di Kemang
Sosok kunci kasus megakorupsi E-KTP, Miryam SH akhirnya tertangkap juga.
Jika Kinerja DPR Demi Melayani Rakyat, Tak Perlu Berantem Dengan Lembaga Lain
Pihak KPK yang ingin mengusut tuntas kasus korupsi KTP elektronik bahkan harus menghadapi pertahanan kuat DPR dengan menggulirkan hak angket.
Mahfud MD: DPR Tidak Bisa Sembarangan Mencopot Anggota KPK
Dugaan korupsi e-KTP tak hanya melibatkan angka yang fantastis, namun juga nama-nama top di DPR, yang kemudian menggulirkan hak angket. Inilah komentar Mahfud MD soal hak angket DPR itu.
Apa Itu Hak Angket yang Baru Saja Disetujui DPR untuk Digunakan Kepada KPK?
Mereka yang dipanggil oleh panitia angket wajib memenuhi panggilan. Bahkan jika menolak, orang tersebut dapat dipanggil secara paksa dengan bantuan Polisi.
