Apa Itu Hak Angket yang Baru Saja Disetujui DPR untuk Digunakan Kepada KPK?
Mereka yang dipanggil oleh panitia angket wajib memenuhi panggilan. Bahkan jika menolak, orang tersebut dapat dipanggil secara paksa dengan bantuan Polisi.
Inilah Daftar 26 Anggota DPR yang Tanda Tangani Usulan Hak Angket Terhadap KPK Terkait Kasus e-KTP
Usulan hak angket terhadap KPK ini berawal dari protes sejumlah anggota Komisi III DPR kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Lewat Fahri Hamzah, Rapat Paripurna DPR Setujui Hak Angket Terhadap KPK
Rapat paripurna DPR untuk memutuskan hak angket terhadap KPK itu sendiri diwarnai aksi walk out beberapa anggota.
Andaikata Kartini Menjadi Anggota DPR
Beberapa cuplikan dari nota Kartini yang diberi judul “Berilah orang Jawa pendidikan” ini menunjukkan betapa pandangan Kartini masih sangat relevan untuk saat ini.
Korupsi E-KTP: Gaji DPR Sebulan Setara Gaji 18 Bulan Pasukan Oranye, Kok Masih Korupsi
Sejumlah nama dari anggota DPR tersangkut kasus korupsi E-KTP. Padahal gaji mereka sudah lebih dari cukup.
Inilah Nama-nama Besar yang 'Kompak' Masuk dalam Daftar Penerima Uang Korupsi e-KTP
Dalam daftar penerima uang korupsi e-KTP tersebut ada pula nama Gamawan Fauzi, Yasonna Laoly, dan Marzuki Ali.
Konsultan Politik: Saat Pilkada Tak Semata Soal Politis, Tapi Juga Soal Bisnis
Konon, saat Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada 2009, dia menghabiskan tak kurang Rp10 miliar untuk membayar konsultan-konsultan politiknya.
Saat Para Anggota DPR Kompak Kembalikan Uang Korupsi e-KTP
Totalnya uang korupsi e-KTP yang dikembalikan mencapai Rp30 miliar yang berasal dari 14 anggota DPR.
Setya Novanto Resmi Kembali Menjadi Ketua DPR
Setelah hampir satu tahun mundur, Setya Novanto secara resmi kembali menjadi ketua DPR.
Harap Diperhatikan, Inilah 14 Rumah Sakit yang Menggunakan Vaksin Palsu
Menteri Kesehatan Nila Moeloek merilis nama 14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. Nama-nama itu diungkapkan Menkes dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ik
Freeport dan Bisnis Orang Kuat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan salah satu politisi Senayan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapat jatah 20,64 persen saham PT Freeport Indonesia yang didives
Anggota DPR: Bela Negara Tak Sama dengan Wajib Militer
Angggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra, menyebut bahwa bela negara tak sama dengan wajib militer. Dia bersikukuh bahwa keduanya mempunyai konsep dasar yang berbeda.
Inilah Peringkat Partai Berdasarkan Tingkat Kehadiran Anggotanya dalam Sidang-sidang di DPR
Di tahun pertama masa jabatan anggota DPR Periode 2014-2015, tingkat kehadiran anggota DPR khususnya dalam sidang paripurna masih dapat dikatakan rendah. Data tersebut juga menunjukkan peringkat partai berdasarkan tingkat kehadiran anggotanya dalam s
Agus Mengaku Dijanjikan Imbalan Rp2 Miliar oleh Margareith untuk Membunuh Angeline
Anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal, mengatakan bahwa Agus, tersangka pembunuh Angeline (8), mengaku melakukan pembunuhan karena mendapat imbalan uang Rp 2 miliar dari ibu angkat Angeline, Margareith.
Pengamat: Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan Meski Tak Melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri
Upaya pemakzulan DPR kepada presiden, dalam hal ini Jokowi, bukanlah sebuah langkah mudah mudah, selagi Sang Presiden belum melakukan pelanggaran yang sangat berat. Begitulah yang diucapkan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun. Dengan tegas ia n
Berdasar Pantauan Radar, Ignasius Jonan Ungkap Detik-detik Terakhir Menghilangnya AirAsia QZ8501
Menteri Perhubungan Ingnasius Jonan tidak mau berspekulasi soal penyebab kecelakaan AirAsia QZ8501. Meski demikian, berdasarkan pantauan radar, para rapat dengan Komisi V DPR RI, Jonan akhirnya ungkap detik-detik terakhir menghilangnya AirAsia QZ8501
DPR potong Tumpeng Sebagai Simbol Perdamaian KMP-KIH
DPR menggelar acara syukuran seusai rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU perubahan atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Jumat (5/12/2014) malam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
SBY Resmi Terbitkan Perppu Terkait UU Pilkada Langsung: Inilah 10 Perbaikan Pilkada yang Kerap Dipaparkan Fraksi Partai Demokrat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menerbitkan perppu terkait UU pilkada langsung. Dalam Perppu tersebut tercantum pula 10 perbaikan pilkada yang kerap dipaparkan Fraksi Partai Demokrat di DPR.
