Selain Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga beberapa kali melakukan pertemuan politik, misalnya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 7 Mei lalu.
Partai yang dipimpin Airlangga malah telah membentuk koalisi dengan PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketiga partai sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi tersebut dibentuk oleh para elite pemerintah yang tidak lain adalah menteri Jokowi yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang baru diangkat menjadi Menteri Perdagangan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Sentil soal Pertamax
Awal April 2022 Jokowi juga menegur menterinya terkait kenaikan harga Pertamax.
Dia menyayangkan menteri yang berwenang dalam urusan ini tak memberikan penjelasan apa pun pada rakyat atas naiknya harga bahan bakar tersebut.
Presiden mengatakan, nihilnya penjelasan terkait ini menandakan tidak adanya empati pada rakyat.
"Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
"Kenapa (harga) Pertamax (naik), diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho. Enggak ada, yang berkaitan dengan energi nggak ada," tuturnya.
Tak hanya kenaikan Pertamax, Jokowi juga menyinggung soal naiknya harga minyak goreng yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
"Harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi," ujarnya.
Adapun urusan bahan bakar minyak (BBM) menjadi tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Arifin Tasrif lolos dari jeratan reshuffle.
Sementara, ihwal minyak goreng menjadi urusan Menteri Perdagangan. Presiden pada akhirnya mencopot Muhammad Lutfi dari kursi Mendag.
Kompromi politik
Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, Jokowi lebih mengedepankan unsur politik dalam melakukan reshuffle.
Tak heran jika kemudian menteri-menteri yang kinerjanya tak baik dan beberapa kali kena tegur justru tidak dicopot.
"Itu namanya kompromi politik," kata Ujang dilansir dari Kompas.com, Rabu (15/6/2022).
Bagaimanapun, kata Ujang, Jokowi tetap memperhitungkan politik 2024 dalam merombak kabinetnya.
Mereka yang punya posisi kuat di partai, utamanya pimpinan parpol, kemungkinan besar dipertahankan.
Sebab, kekuatan parpol yang kendalinya ada pada para elite diperlukan presiden untuk kepentingan pemilu mendatang.
"Jokowi juga punya kepentingan 2024. Harapannya mereka seperti menteri-menteri yang menjadi ketua partai itu bisa ikut arahan Jokowi ketika 2024 nanti untuk mendukung," ucap Ujang.
KOMENTAR