Intisari - Online.com -Rabu (15/6/2022) Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju.
Ada dua menteri baru yang dilantik.
Pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Kemudian, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil. Bersamaan dengan itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri.
Mereka yakni Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Pasang surut isu reshuffle berlangsung hampir setahun terakhir, setidaknya sejak PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akhir Agustus 2021.
Tiga bulan belakangan rumor reshuffle juga berembus kencang karena presiden sempat menyoroti kinerja sejumlah menteri.
Beberapa menteri ditegur karena menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Beberapa kena marah lantaran kedapatan banyak impor barang.
Ada menteri yang ditegur karena kurang komunikasi ketika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ada pula yang diingatkan agar fokus bekerja dan tak sibuk urus persiapan pemilu.
Namun, rangkaian teguran hingga kemarahan presiden itu nyatanya tak membuat para menteri terkait dicopot dari jabatannya.
Pasang surut isu reshuffle berlangsung hampir setahun terakhir, setidaknya sejak PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akhir Agustus 2021.
Tiga bulan belakangan rumor reshuffle juga berembus kencang karena presiden sempat menyoroti kinerja sejumlah menteri.
Beberapa menteri ditegur karena menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Beberapa kena marah lantaran kedapatan banyak impor barang.
Ada menteri yang ditegur karena kurang komunikasi ketika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ada pula yang diingatkan agar fokus bekerja dan tak sibuk urus persiapan pemilu.
Namun, rangkaian teguran hingga kemarahan presiden itu nyatanya tak membuat para menteri terkait dicopot dari jabatannya.
Diomeli karena impor barang
Akhir Maret kemarin, Jokowi sempat menegur sejumlah menteri yang instansinya banyak mengimpor barang.
Presiden meluapkan kemarahannya, bahkan sampai menyinggung soal reshuffle.
"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," kata Jokowi di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Beberapa nama menteri disinggung langsung oleh Jokowi dalam acara tersebut.
Mereka yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Jokowi juga menyentil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dipimpin Nadiem Makarim.
Presiden mengaku geram karena instansi-instansi itu banyak menggunakan produk impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.
Saat meluapkan kejengkelannya, kepala negara bahkan berulang kali menyebut kata "bodoh".
"Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi di pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ucapnya.
Perihal impor barang ini berulang kali Jokowi tekankan ke menterinya. Kemarahannya tak hanya ia ungkapkan sekali dua kali.
Namun, kendati sempat menegur langsung bahkan menyinggung ihwal reshuffle, tak ada menteri yang benar-benar dicopot Jokowi.
Budi Gunadi Sadikin tetap menjabat sebagai Menkes, Syahrul Yasin Limpo tetap menjadi Mentan, Erick Thohir masih sebagai Menteri BUMN, dan Nadiem Makarim masih menjabat Mendikbud Ristek.
Ditegur soal penundaan pemilu
Isu penundaan Pemilu 2024 sempat geger pada Februari-Maret lalu. Presiden Jokowi dikritik habis-habisan atas isu ini karena dianggap akan melanggar konstitusi.
Wacana tersebut mulanya digulirkan oleh sejumlah elite pemerintahan yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Setelah bergulir menjadi bola panas, Jokowi akhirnya angkat bicara. Dia menegur para menterinya yang bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.
Pasca-presiden angkat bicara, publik ramai-ramai mendorong supaya menteri yang bikin gaduh dicopot dari jabatannya.
Namun, nyatanya, nama-nama yang menggulirkan isu tersebut lolos dari reshuffle.
Luhut tetap menjabat sebagai Menko Marves, begitupun Airlangga sebagai Menko Perekonomian.
Malahan, Zulkifli Hasan yang juga ikut menyuarakan wacana serupa kini diberi kursi Menteri Perdagangan.
Ingatkan soal pemilu
Jokowi juga pernah mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja menjelang tahapan Pemilu 2024.
Meski hari pemungutan suara pemilu baru akan digelar 14 Februari 2024, tetapi, tahapan pemilu sudah dimulai pertengahan Juni 2022.
"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).
Oleh sejumlah pihak, pernyataan Jokowi itu dinilai sebagai peringatan bagi para menteri yang belakangan gemar bersafari politik.
Sebutlah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Saat Lebaran Idul Fitri lalu, Prabowo mengunjungi sejumlah tokoh politik, mulai dari Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, hingga tokoh-tokoh agama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Awal Juni 2022, Prabowo juga sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Selain Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga beberapa kali melakukan pertemuan politik, misalnya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 7 Mei lalu.
Partai yang dipimpin Airlangga malah telah membentuk koalisi dengan PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketiga partai sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi tersebut dibentuk oleh para elite pemerintah yang tidak lain adalah menteri Jokowi yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang baru diangkat menjadi Menteri Perdagangan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Sentil soal Pertamax
Awal April 2022 Jokowi juga menegur menterinya terkait kenaikan harga Pertamax.
Dia menyayangkan menteri yang berwenang dalam urusan ini tak memberikan penjelasan apa pun pada rakyat atas naiknya harga bahan bakar tersebut.
Presiden mengatakan, nihilnya penjelasan terkait ini menandakan tidak adanya empati pada rakyat.
"Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
"Kenapa (harga) Pertamax (naik), diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho. Enggak ada, yang berkaitan dengan energi nggak ada," tuturnya.
Tak hanya kenaikan Pertamax, Jokowi juga menyinggung soal naiknya harga minyak goreng yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
"Harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi," ujarnya.
Adapun urusan bahan bakar minyak (BBM) menjadi tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Arifin Tasrif lolos dari jeratan reshuffle.
Sementara, ihwal minyak goreng menjadi urusan Menteri Perdagangan. Presiden pada akhirnya mencopot Muhammad Lutfi dari kursi Mendag.
Kompromi politik
Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, Jokowi lebih mengedepankan unsur politik dalam melakukan reshuffle.
Tak heran jika kemudian menteri-menteri yang kinerjanya tak baik dan beberapa kali kena tegur justru tidak dicopot.
"Itu namanya kompromi politik," kata Ujang dilansir dari Kompas.com, Rabu (15/6/2022).
Bagaimanapun, kata Ujang, Jokowi tetap memperhitungkan politik 2024 dalam merombak kabinetnya.
Mereka yang punya posisi kuat di partai, utamanya pimpinan parpol, kemungkinan besar dipertahankan.
Sebab, kekuatan parpol yang kendalinya ada pada para elite diperlukan presiden untuk kepentingan pemilu mendatang.
"Jokowi juga punya kepentingan 2024. Harapannya mereka seperti menteri-menteri yang menjadi ketua partai itu bisa ikut arahan Jokowi ketika 2024 nanti untuk mendukung," ucap Ujang.