Intisari-Online.com - Di tengah perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk hingga saat ini, Korea Utara mengkonfirmasi uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-17, kantor berita Yonhap mengatakan pada hari Jumat, mengutip Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
Korea Utara bahwa peluncuran rudal balistik antarbenua baru yang besar minggu ini dirancang untuk menunjukkan kekuatan nuklirnya dan mencegah setiap gerakan militer Amerika Serikat (AS).
"Senjata strategis baru DPRK (nama resmi Korea Utara) akan membuat seluruh dunia dengan jelas menyadari kekuatan angkatan bersenjata strategis kami sekali lagi," kata pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dikutip oleh KCNA.
Melansir Arab News, Sabtu (26/3/2022), AS menanggapi dengan mengatakan akan mendorong Dewan Keamanan PBB untuk "memperbarui dan memperkuat" sanksi terhadap Korea Utara atas "provokasi yang semakin berbahaya."
Langkah tersebut kemungkinan besar akan ditentang oleh sekutu Pyongyang, China dan Rusia.
Peluncuran hari Kamis adalah uji coba penuh ICBM pertama oleh Korea Utara yang bersenjata nuklir sejak 2017.
Data penerbangan menunjukkan rudal itu terbang lebih tinggi dan untuk periode yang lebih lama dibandingkan uji coba Korea Utara sebelumnya sebelum menabrak laut barat Jepang.
Apa yang disebut Korea Utara sebagai Hwasong-17 akan menjadi rudal berbahan bakar cair terbesar yang pernah diluncurkan oleh negara mana pun dari peluncur mobile, kata para analis.
Jangkauan dan ukurannya menunjukkan bahwa Korea Utara berencana untuk memberikan beberapa hulu ledak yang dapat mengenai beberapa target atau dengan umpan untuk membingungkan pertahanan rudal, kata mereka.
Para pemimpin Kelompok Tujuh negara industri dan Uni Eropa mengutuk tes itu sebagai ancaman "sembrono" terhadap perdamaian dan keamanan dan bahaya bagi penerbangan sipil internasional dan navigasi maritim.
Mereka mengatakan itu menuntut tanggapan bersama.
Kembalinya Korea Utara untuk menguji senjata yang diyakini para ahli mampu menyerang AS merupakan tantangan tambahan yang tidak diinginkan bagi Presiden Joe Biden di tengah invasi Rusia ke Ukraina.
Peluncuran ICBM dan uji coba nuklir terakhir Korea Utara pada 2017 mendorong sanksi Dewan Keamanan PBB.
Tetapi AS dan sekutunya saat ini tengah berselisih dengan Rusia dan China atas perang Ukraina, membuat tanggapan seperti itu lebih sulit.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield tetap mengumumkan dorongan sanksi baru pada pertemuan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 pada hari Jumat.
Uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik Korea Utara telah lama dilarang oleh Dewan Keamanan dan dikenakan sanksi yang telah diperkuat selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Apa Saja Peran Indonesia dalam Penyelenggaraan KAA? Ini Dia Peran Indonesia dalam KAA
Baca Juga: Bagaimana Cara Mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara? Simak Jawabannya
Namun, meski mendukung sanksi pada tahun 2017, China dan Rusia sejak itu mendorong pelonggaran sanksi untuk mendorong Korea Utara kembali ke pembicaraan denuklirisasi dengan AS dan lainnya.
“Sekarang bukan waktunya untuk mengakhiri sanksi kami, sekarang saatnya untuk menegakkannya,” kata Thomas-Greenfield.
“Menawarkan keringanan sanksi, tanpa kemajuan diplomatik yang substantif, hanya akan menyalurkan lebih banyak pendapatan ke rezim dan mempercepat realisasi tujuan WMD (senjata pemusnah massal) dan senjata balistiknya.”
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan kepada dewan "tidak ada pihak yang harus mengambil tindakan apa pun yang akan mengarah pada ketegangan yang lebih besar".
Ia menambahkan, merujuk pada Korea Utara: "AS tidak boleh terus mengesampingkan tuntutan DPRK yang dibenarkan. Ini harus menawarkan proposal yang menarik untuk membuka jalan bagi dialog yang dilanjutkan lebih awal.”
Kantor berita Rusia RIA sebelumnya mengutip kementerian luar negeri Rusia yang mengatakan bahwa Rusia dan China telah sepakat untuk berkoordinasi erat mengenai situasi Korea.
“Kekhawatiran diungkapkan atas perkembangan terakhir di sub-kawasan” pada pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov dan perwakilan China untuk Semenanjung Korea, katanya, seraya menambahkan bahwa mereka menekankan perlunya meningkatkan upaya menuju solusi politik dan diplomatik yang adil.
Media pemerintah Korea Utara mengatakan pemimpin Kim Jong Un memerintahkan tes tersebut karena “meningkatnya ketegangan militer setiap hari di dalam dan sekitar semenanjung Korea” dan “konfrontasi lama dengan imperialis AS yang tak terhindarkan disertai dengan bahaya perang nuklir.”
"Pasukan strategis ... sepenuhnya siap untuk mengekang dan menahan segala upaya militer berbahaya imperialis AS," kata Kim sambil mengawasi peluncuran tersebut.
| Penulis | : | Tatik Ariyani |
| Editor | : | Tatik Ariyani |
KOMENTAR