:quality(100)/photo/2018/04/22/3572694841.jpg)
Intisari-Online.com- Pada Januari 1999, presiden baru Indonesia, BJ Habibie, mengumumkan bahwa Timor Lorosa'e dapat memiliki otonomi luas atau pemisahan cepat dari Indonesia.
Pada awal Mei, CIA menambahkan penilaiannya bahwa rencana Habibie untuk Timor Timur mendapat sedikit dukungan dari kalangan militer senior, termasuk Wiranto.
Para pejabat Amerika jelas menyadari TNI mendukung milisi, tetapi desakan diplomatik tidak berpengaruh.
Bulan berikutnya, ketika misi PBB di Timor Timur (Unamet) bersiap untuk ditempatkan gun mengawasi referendum, juru bicara PBB secara terbuka mengkritik penanganan Indonesia atas Timor Timur.
Pejabat kedutaan diberitahu laporan yang “dapat dipercaya” bahwa Kopassus - pasukan khusus TNI - telah mengarahkan agen milisi untuk menculik atau mencelakai anggota Unamet, dan bahwa itu adalah prosedur operasi standar bagi militer untuk “menyerahkan pekerjaan kotornya kepada milisi”.
Seorang pejabat politik Unamet mengatakan kepada staf kedutaan bahwa mereka menyadari pernyataan kritis akan menghasilkan reaksi yang tajam tetapi “menjadi jelas bahwa protes dengan militer di balik pintu tertutup tidak menghasilkan apa-apa”, dan bahwa situasi yang tidak dapat diterima di Timor Timur semakin memburuk.
Pada tanggal 21 Mei, petugas kedutaan diberi tahu bahwa “milisi berencana untuk 'menyambut' kontingen pertama penasihat polisi Unamet dengan senjata mereka merupakan kepercayaan umum.
Staf kedutaan mengunjungi Liquica pada bulan Juni dan melaporkan “jelas bahwa militer Indonesia dan milisi pro-integrasi, bekerja sama dengan erat, sedang melaksanakan kebijakan bumi hangus”.
Namun alasan BJ Habibie hingga memilih dilakukan referendum dan Timor Leste merdeka, justu dipuja-puji banyak pemimpin dunia.
Tujuh bulan setelah BJ Habibie memegang tampuk kekuasaan atau tepatnya 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia, John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie.
Ia mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksaan referendum bagi rakyat Timtim.
Hari referendum pun tiba, pada 30 Agustus 1999 dilaksanakan referendum dengan situasi yang relatif aman dan diikuti hampir seluruh warga Timtim.
Namun, satu hari setelah referendum dilaksanakan suasana menjadi tidak menentu, terjadi kerusuhan di berbagai tempat.
Sekjen PBB akhirnya menyampaikan hasil refrendum kepada Dewan Keamanan PBB pada 3 September 1999.
Hasilnya 344.580 suara (78,5 %) menolak otonomi, 94.388 (21 %) suara mendukung otonomi, dan 7.985 suara dinyatakan tidak valid.
Hasil referendum tersebut kemudian diumumkan secara resmi di Dili pada 4 September 1999, akhirnya masyarakat Timtim memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Habibie mengutarakan alasan dan fakta yang sangat cerdas.
1. Alasan Pertama
"Timtim dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia. Tapi saya punya 210 juta rakyat.
"Jika saya biarkan tentara asing mengurus Timtim, secara implisit saya berarti mengakui bahwa TNI tak bisa menjalankan tugasnya dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Dan saya tak mau ambil risiko ini."
"Masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan sebelum Presiden ke-4 RI dipilih, sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang kita hadapi."
2. Alasan Kedua
Saya menganggap Australia sejak lama telah menjadi 'sahabat' Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945.
"Saya yakin bila saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tapi juga bila Australia masuk, apa pun keputusannya nanti, yang kalah akan menyalahkan Australia."
Atas alasan cerdas inilah Habibie pun mendapat respons yang baik dari belahan dunia, karena tidak mengandalkan kekerasan dan menumpahkan darah.
Bahkan jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mendapatkan hal yang baik dari Timor-Timur.
Kini Timor Leste butuh pembangunan di infrastruktur, alhasil tender pembangunan di sana dimenangkan BUMN Indonesia dengan hal ini Indonesia diuntungkan.
Karena sebagai negara merdeka mereka tidak memakan dana dari Indonesia bahkan mereka mengeluarkan dana untuk keuntungan di pihak BUMN.
Dan apapun yang dikirim ke Timor Leste sekarang menjadi ekspor dan mendapatkan keuntungan devisa bagi negara.
(*)