:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Intisari-online.com - Ramos-Horta berujar, dia yakin Australia akan mengembalikan jutaan dollar uang yang diambil Australia untuk dikembalikan ke Timor Leste.
Uang tersebut didapatkan negeri kangguru dari ladang minyak milik Timor Leste, berdasarkan perjanjian internasional yang ditandatangani sebelum diratifikasi.
Australia dan Timor Lestemenandatangani perjanjian yang telah lama ditunggu-tunggu di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Maret 2018.
Untuk menyelesaikan perbatasan laut formal antara kedua negara setelah lebih dari empat dekade perselisihan.
Perjanjian tersebut mendefinisikan ladang minyak dan gas mana yang menjadi milik masing-masing negara.
Dengan area senilai miliaran di ladang gas yang belum ditambang untuk dibagikan.
Perjanjian itu menegaskan kepemilikan Timor Leste atas beberapa ladang yang disengketakan, beberapa di antaranya telah habis.
Tetapi karena Parlemen Australia belum meratifikasi perjanjian itu, Australia terus mengklaim 10 persen saham di ladang minyak yang menurut perjanjian itu sekarang sepenuhnya menjadi milik Timor Leste.
Proyek Pemerintahan Timor Leste mengatakan lapangan itu bisa menghasilkan sekitar 60 juta dollar AS (Rp852 triliun) dalam 12 bulan terakhir.
Nilainya hampir dua pertiga dari 96,1 juta dollar AS (Rp1,3 triliun) bantuan yang diberikan Australia pada 2017-2018.
Jose Ramos-Horta, yang memimpin negara yang baru merdeka itu sebagai presiden antara 2007 dan 2012, yakin bahwa Australia akan mengembalikan jutaan orang yang hilang.
"Kami kehilangan, setiap bulan, jutaan dolar, jadi saya berharap Australia benar-benar mempertimbangkan dengan itikad baik, membayar kembali jumlah yang harus dibayar kepada Timor Leste sejak penandatanganan perjanjian di New York," katanya kepada ABC.
Ramos Horta mengatakan dia yakin Australia akan membayar kembali sekitar 60 juta dollar AS karena "sifat nasional Australia adil".
Dia menolak anggapan bahwa Australia sengaja menunda ratifikasi untuk terus mendapat untung dari ladang minyak milik Timor Leste.
"Saya tidak berpikir Australia akan melakukan itu, tetapi aneh bagi saya bahwa kami telah menunggu lebih dari satu tahun sejak penandatanganan perjanjian batas laut."
Pemerintah Koalisi memprakarsai langkah pertama dalam meratifikasi perjanjian pada bulan November ketika memperkenalkan undang-undang baru, namun proses itu ditahan selama pemilihan federal.
Baik Partai Buruh maupun Koalisi telah diminta untuk berkomitmen untuk segera meratifikasi perjanjian tersebut dan membayar kembali jutaan pendapatan yang diperoleh sejak Maret 2018.
Timor Leste memiliki ladang minyak yang ditemukan pada tahun 1974, yang menyimpan 5,13 triliun kubik gas.
Tergantung nilai pasar, nilainya bisa mencapai 65 miliar dollar AS (Rp923 triliun).
Timor Leste adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan , menurut laporan Bank Pembangunan Asia.
Dr Ramos Horta percaya bahwa hubungan antara Australia dan Timor-Leste akan tetap kuat, bahkan jika ada penundaan lebih lanjut dalam meratifikasi perjanjian tersebut.