Intisari-Online.com - Mengapa Timor Timur mengadakan referendum pada tahun 1999?
Pemungutan suara penting pada tahun 1999, di mana 78,5% orang Timor Leste memilih merdekaan dari Indonesia.
Itu merupakan puncak dari 24 tahun pendudukan oleh Indonesia dan, sebelumnya, ratusan tahun penjajahan oleh Portugis.
Mengapa Portugal melepaskan koloninya?
Pada bulan April 1974, kudeta sayap kiri di Lisbon, Revolusi Bunga, menyebabkan Portugal membuat pos-pos kolonialnya terapung-apung.
Ia menarik personel administratif dan militernya - termasuk dari Mozambik, Angola dan apa yang saat itu disebut Timor Portugis.
Setelah Portugis pergi, pemilihan lokal diadakan di Timor Timur dan dua partai terbesar - Front Revolusi untuk Timor Timur Merdeka (Fretilin) dan Uni Demokratik Timor (UDT) - membentuk koalisi, tetapi itu tidak berlangsung lama.
Terjadi perpecahan dan ada percobaan kudeta oleh UDT.
Kemudian Fretilin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan pada 28 November 1975.
Bagaimana reaksi Indonesia?
Pasukan Indonesia diam-diam telah memulai serangan di seberang perbatasan dari Timor Barat Indonesia (di sisi lain pulau) pada bulan Oktober 1975, di mana lima jurnalis Australia tewas di kota Balibo.
Indonesia meluncurkan invasi skala penuh ke Timor pada bulan Desember 1975.
Orang Timor Leste begitu menentang kekuasaan Indonesia, pengaruh kolonial Portugis membuat penduduknya secara budaya sangat berbeda dari daerah lain di Indonesia.
Mayoritas orang Timor Lorosa'e adalah penganut Katolik yang taat dan berbicara dalam bahasa mereka sendiri (Tetun).
Setelah diinvasi oleh pasukan Indonesia secara brutal, sebanyak 200.000 orang diperkirakan tewas dalam pertempuran, pembantaian, dan kelaparan.
Fretilin dan sayap bersenjatanya, Falintil, mundur ke pedalaman pulau bersama puluhan ribu penduduk sipil.
Diperkirakan 100.000 orang tewas dalam beberapa tahun pertama, karena perlawanan bersenjata sebagian besar telah dihancurkan dan Indonesia menahan warga sipil di kamp-kamp penahanan di mana banyak yang meninggal lantaran kelaparan.
Pada Juli 1976 parlemen Indonesia mendeklarasikan Timor Leste sebagai provinsi ke-27.
Pada tahun 1978 Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, adalah orang pertama yang mengakui aneksasi de facto Indonesia.
Tetapi PBB mengutuknya dan menyerukan tindakan penentuan nasib sendiri.
Pada tahun 1992 pemimpin perlawanan, Xanana Gusmao ditangkap dan dipenjarakan.
Itu adalah pukulan yang dahsyat.
Pada tahun 1996, menteri de facto luar negeri negara itu, Jose Ramos-Horta, dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian bersama dengan Uskup Carlos Belo, kepala gereja Katolik di Timor.
Pada tahun 1998 'gempa bumi' politik membawa perubahan bagi Indonesia.
Krisis keuangan Asia dan protes pro-demokrasi besar-besaran menyebabkan pengunduran diri orang kuat negara itu, Presiden Suharto, yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun dan telah mengizinkan invasi ke Timor.
Pengganti Suharto, Presiden BJ Habibe, lebih terbuka untuk beberapa bentuk otonomi untuk Timor Timur, dan membebaskan Gusmao dari penjara menjadi tahanan rumah.
Pada Maret 1999 Habibe mengumumkan bahwa jika, dalam “proses konsultasi”, orang Timor-Leste lebih menyukai kemerdekaan daripada otonomi di bawah Indonesia, dia akan mengabulkannya.
Pada tanggal 30 Agustus 1999, PBB mengawasi pemungutan suara bersejarah, di mana 78,5% orang Timor-Leste menolak otonomi demi kemerdekaan.
Perayaan di seluruh negeri berumur pendek.
Kelompok milisi yang didukung Indonesia yang telah meneror penduduk sebelum pemungutan suara meningkatkan serangan mereka, dibantu oleh pasukan keamanan Indonesia.
Kampanye kekerasan selama tiga minggu menewaskan 2.600 orang, hampir 30.000 mengungsi dan sebanyak 250.000 dikirim secara paksa melalui perbatasan ke Timor Barat Indonesia setelah pemungutan suara, yang merupakan kebijakan bumi hangus.
Pada tanggal 20 September 1999, pasukan penjaga perdamaian internasional pimpinan Australia, Interfet, tiba untuk memulihkan ketertiban.
Tapi kerusakan parah telah terjadi. Kota dan desa hancur dan infrastruktur penting hancur.
Gusmao dan para pemimpin lainnya yang diasingkan kembali segera setelah itu dan PBB menjalankan pemerintahan tiga tahun menjelang pemilihan parlemen dan presiden.
Pada Mei 2002 Gusmao dilantik sebagai presiden Timor-Leste yang baru.
(*)