Seorang pejabat tinggi PBB menyalahkan pasukan keamanan dan mengatakan "tanggapan brutal" militer terhadap protes damai kemungkinan memenuhi ambang batas hukum untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Rakyat Myanmar tidak hanya membutuhkan kata-kata dukungan tetapi juga tindakan yang mendukung," kata Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews, dalam sebuah pernyataan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
"Mereka membutuhkan bantuan komunitas internasional, sekarang."
Pengabaian terhadap kehidupan manusia ini telah dicatat oleh kelompok hak asasi manusia Amnesty International, yang mengatakan militer telah mengerahkan "persenjataan besar dan pasukan terkenal" selama "pembunuhan besar-besaran" di seluruh negeri.
Militer Myanmar, katanya, menggunakan taktik dan senjata yang semakin mematikan yang biasanya terlihat di medan perang melawan pengunjuk rasa, dan bahwa pasukan - yang didokumentasikan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di daerah konflik - telah dikerahkan ke jalan-jalan.
Dengan memverifikasi lebih dari 50 video dari tindakan keras yang sedang berlangsung, Lab Bukti Krisis Amnesty mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan tampaknya menerapkan strategi sistematis yang terencana termasuk peningkatan penggunaan kekuatan mematikan.
Mereka menembakkan amunisi secara sembarangan di daerah perkotaan, dan banyak dari pembunuhan yang didokumentasikan sama dengan eksekusi di luar hukum.
Meski begitu, para pengunjuk rasa muda terus kembali ke jalan setiap hari di seluruh negeri.
"Tatmadaw tidak pernah mengantisipasi bahwa begitu orang menikmati kebebasan dasar, seperti yang dimiliki rakyat Myanmar selama dekade terakhir, mereka akan berjuang dua kali lipat untuk mempertahankannya," kata Robertson.
Source | : | Tribunnews.com |
Penulis | : | K. Tatik Wardayati |
Editor | : | K. Tatik Wardayati |
KOMENTAR