Mereka khawatir UU yang disahkan pada September itu akan membuat pemerintah berhenti membeli biji-bijian dengan harga jaminan minimum dan mengakibatkan eksploitasi perusahaan yang menekan harga.
Aturan baru juga akan menghilangkan agen yang bertindak sebagai perantara antara petani dan pasar grosir yang diatur pemerintah.
Padahal, menurut para petani, agen adalah roda penggerak penting ekonomi pertanian dan jalur kredit utama mereka, menyediakan dana cepat untuk bahan bakar, pupuk, dan bahkan pinjaman jika terjadi keadaan darurat keluarga.
UU tersebut semakin membuat kebencian para petani membuncah kepada pemerintah.
Selama ini saja, petani sudah sering mengeluh diabaikan pemerintahan Modi dalam mendorong harga panen yang lebih baik, keringanan pinjaman tambahan dan sistem irigasi untuk jaminan air selama kemarau.
Menurut pemerintah India, UU itu membawa reformasi yang dibutuhkan dan memungkinkan petani memasarkan produk mereka dan meningkatkan produksi melalui investasi swasta.
Namun, para petani mengatakan mereka tak pernah dimintai pendapat.
Beberapa pemimpin partai berkuasa menyebut para petani itu sesat dan anti-nasional, label yang sering dibeirkan kepada mereka yang mengkritik pemerintahan Modi maupun kebijakannya.
Penulis | : | Muflika Nur Fuaddah |
Editor | : | Muflika Nur Fuaddah |
KOMENTAR