Intisari-online.com - Sebuah dokumen menunjukkan pemerintah Australia yang malu mengakui negosiasi yang pernah dilakukannya dengan Indonesia.
Dokumen yang baru dideklasifikasi sekitar tahun 2018 tersebut mengungkapkan Australia memiliki keingingan hak minyak dan gas di Timor Leste.
Dokumen tersebut berasal dari awal tahun 1970-an termasuk di antara file yang menjadi sengketa kebebasan berinformasi.
Sidang lima hari dilakukan sebelum pengadilan mengajukan banding administrasi (AAT) minggu lalu, untuk mengungkap dokumen itu.
Sebagian bukti dari pemerintah Australia diberikan secara rahasia dengan pemohon akademisi dan penulis Kim McGrath dan pengacaranya, untuk dicegah mendengarkan alasan pemerintah.
Namun, di bawah undang-undang Kearsipan dokumen kabinet diumumkan setekah 30 tahun.
Dalam sidang itu, arsip nasional merilis beberapa file yang dipermasalahkan termasuk pengajuan kabinet dan kabel diplomatik Indonesia-Australia.
McGrath mengklaim mereka mendukung temuan penelitiannya bahwa pemerintah federal tampaknya sengaja menyembunyikannya.
Ada peran kunci yang dimiliki dalam kepentingan cadangan minyak dan gas dalam sejarah diplomatik Australia dan Indonesia atas Timor Leste.
Indonesia menginvasi Timor-Leste pada tahun 1975, dan pada tahun 1979 Australia menjadi satu-satunya negara barat yang secara resmi mengakui kedaulatannya.
Pendudukan dengan kekerasan berlanjut hingga 1999.
McGrath, yang tahun lalu menerbitkan sebuah buku, Crossing the Line: Australia's Secret History in the Timor Sea.
Mengatakan dokumen yang dipublikasikan minggu ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia "malu" untuk secara terbuka mengungkapkan bahwa negosiasi perbatasan adalah masalah utama yang memotivasi Australia untuk memberi legitimasi pendudukan Indonesia.
"Bukan hanya ingin menenangkan Indonesia demi bersahabat dengan tetangga besar. Itu karena kami memiliki kepentingan komersial langsung," katanya.
Pengajuan kabinet tahun 1978 yang baru tidak diundangkan oleh menteri luar negeri saat itu, Andrew Peacock.
Membahas implikasi dari bergerak menuju pengakuan de facto atas Timor Leste secara efektif tetapi secara informal di bawah kendali Indonesia.
Atau secara resmi menyatakan de jure Pengakuan kedaulatan Indonesia.
Pengakuan de jure akan memungkinkan kedua negara untuk bernegosiasi secara resmi.
"Dalam materi yang dirilis, ada baris yang biasa mengatakan 'perkembangan alami dan mantap untuk pengakuan de facto dan kemudian disunting beberapa baris berikutnya," kata McGrath.
"Apa yang terungkap di bawah tinta hitam adalah bahwa selanjutnya dikatakan 'dan pada akhirnya, dengan mengikuti perkembangan internasional, penerimaan penuh Timor Leste sebagai bagian dari Indonesia, sehingga memungkinkan negosiasi batas dasar laut antara Australia dan Indonesia di bagian mata rantai yang hilang berbatasan dengan Timor Leste."
Pengajuan dari Peacock, yang vokal menentang tindakan Indonesia, merekomendasikan agar pemerintah menggunakan istilah "penerimaan penuh" sebelum beralih ke de jure.
"Ini memungkinkan jalur cepat menuju negosiasi, tetapi kabinet kemudian mengubah pengajuan tersebut untuk menggunakan de facto, secara efektif menyabotase upaya percepatannya," kata McGrath.
Itu adalah salah satu dari setidaknya tiga paragraf baru dari pengajuan Peacock yang mereferensikan negosiasi dasar laut.
Yang lain menyarankan untuk menggunakan dimulainya negosiasi untuk menandai pengakuan formal Australia atas kedaulatan Indonesia.
Tetapi ada kekhawatiran, jangan sampai Indonesia menggunakannya untuk menawar kesepakatan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri.
Musyawarah, yang negosiasi perjanjiannya sekarang tampaknya menjadi faktor pendorong, dilakukan di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk di Timor Leste.
McGrath mengatakan dokumen yang dirilis juga menggambarkan upaya pemerintah untuk menghindari reaksi dari publik.
Saat itu, masyarakat dan beberapa anggota parlemen resah dengan diplomasi Australia dengan Indonesia dan marah atas pelanggaran HAM, termasuk kelaparan massal, di Timor Leste yang mencapai puncaknya pada 1978.
Meskipun kritis terhadap invasi tersebut, pada awal 1978 Peacock secara terbuka membenarkan adanya hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia.
Dengan mengakui kedaulatannya dengan kebutuhan untuk bekerja dengan pemerintahnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Timor Leste dan memfasilitasi reuni keluarga.
Pernyataan publik diam tentang negosiasi batas maritim, kata McGrath.
Pada bulan Desember, Peacock dan Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Mochtar Kusumaatmadja, mengumumkan pengakuan Australia atas Timor Leste yang tergabung akan ditandai dengan dimulainya negosiasi dasar laut.
Dua kabel diplomatik dari tahun 1972, juga dirilis minggu ini, termasuk satu dari duta besar Australia untuk Indonesia.
Menunjukkan bahwa pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa hukum internasional cenderung menentang posisinya dalam perundingan perjanjian dengan Indonesia.
Karena perbatasan harus berada di tepi perbatasan Australia.
Landas kontinen (lebar), bukannya menjadi titik tengah antara dua daratan seperti yang semakin disukai oleh komunitas internasional.
Namun, negosiasi retak Australia atas perbatasan laut dengan Timor Leste dan Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade dan dirusak oleh perselisihan diplomatik dan tuduhan spionase.