Intisari-online.com - Saat pemilihan presiden AS sudah di depan mata, banyak pihak mulai memperhatikan manuver pilpres negara adidaya tersebut.
Pasalnya, AS memiliki strategi dan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang.
Termasuk salah satunya adalah strategi AS atas Indo-Pasifik.
Selama 4 tahun periode jabatan Presiden Donald Trump, dapat diketahui jika Trump cenderung menekan dan berusaha mencari sekutu di Indo-Pasifik.
Kini, dengan persaingan dua kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang ketat, apakah strategi Indo-Pasifik akan berubah?
Belum lagi untuk memikirkan mengenai peran DPR AS dalam memberi pengaruh kepada Senat dan Presiden.
Meski begitu, banyak ahli berpendapat, bagaimanapun hasil pilpres nanti, kebijakan AS terhadap Indo-Pasifik sudah pasti akan berubah.
Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana dan berapa banyak perubahan yang terjadi.
Mengutip The Strategist, periode kepemimpinan Donald Trump, meskipun tidak menenangkan, menghasilkan banyak keamanan nasional konvensional dan hasil kebijakan luar negeri di Indo-Pasifik.
Militer AS masih disiapkan untuk maju ke garis terdepan.
Administrasi Trump telah mempertahankan persekutuan AS di seluruh wilayah tersebut dan terutama komitmen diplomatik terhadap Asean.
AS juga telah mengambil inisiatif diplomatik baru, di tempat-tempat berbahaya seperti Laut China Selatan dan Sungai Mekong.
Meski begitu, karena administrasi Trump terlalu fokus pada strategi mereka di Indo-Pasifik, mereka telah lupakan komitmen menjaga perdamaian di Berlin.
Hal itu ditakutkan akan menjadi peningkat kekuatan yang mirip tumbuh dengan cepat di Berlin.
Sedangkan mantan wakil presiden Joe Biden menawarkan pencapaian bipartisan Washington.
Ia menawarkan tidak banyak perubahan dalam kebijakan AS terhadap Asia, selain memperbaiki kerusakan yang ia perkirakan telah dilakukan oleh Trump.
Baca Juga: Wah, Ternyata Akan Ada Hikmahnya Buat Indonesia Jika Biden Kalahkan Trump di Pilpres AS, Apa Itu?
Strategi keamanan nasional administrasi Trump lebih mirip dengan dokumen administrasi Trump tahun 2017 dibandingkan dengan yang telah diciptakan selama administrasi Barack Obama.
Semua hal akan dibuat setara, konsensus bipartisan mengenai kompetisi geostrategis dengan China akan terlihat dari siapapun yang memenangkan posisi presiden AS.
Namun, ada masalah yang tidak bisa dikesampingkan dalam hal ini.
Saat ini, tidak ada lagi yang setara.
AS menghadapi dua krisis mendalam di tanah air mereka: tingkat hutang yang kian tidak jelas yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan peningkatan pembagian politik.
Cara untuk menyelesaikan dua masalah itu adalah melalui pembagian kekuatan di Washington dalam dua sampai 4 tahun mendatang.
Pembagian kekuatan di sini dimaksudkan adalah tidak boleh ada salah satu partai yang menangkan kursi presiden, senat dan DPR secara bersamaan, karena hal itu juga akan meruntuhkan demokrasi.
Rakyat AS pada dasarnya juga khawatirkan akan hal tersebut.
Dan hal tersebut mau tidak mau akan sangat mengubah kebijakan AS terhadap Asia.
Berikut adalah beberapa kemungkinan konfirgurasi yang terjadi di tahun depan:
1. Presiden Trump, Senat dari Partai Republik dan DPR dikuasai oleh Demokrat
Skenario ini akan berarti sedikit banyak kondisi sama dengan 4 tahun terakhir ini.
Trump akan melanjutkan gempuran kuat terhadap China, dan dinamika kompetisi ini akan menuntut kebijakan luar negeri AS secara umum di seluruh wilayah Indo-Pasifik.
Masih akan ada hubungan bipartisan di Kongres mengenai kebutuhan mengkonfrontasi China.
Kesulitan kemudian akan datang dalam menyeimbangkan pengeluaran keseluruhan dengan kebijakan menekan China, yang tentunya memakan biaya yang tidak kecil.
Pilihan yang kemungkinan muncul pertama adalah mengalihkan biaya pertahanan untuk program lokal, menahan China dengan peralatan yang murah, dengan memangkas kesiapan militer atau rencana membangun kapal induk baru.
Ketiga, memprioritaskan strategi Indo-Pasifik di atas kepentingan global lainnya.
Pilihan yang sama juga akan dihadapi oleh Departemen Luar Negeri dan pendanaan bantuan pembangunan.
2. Presiden Biden, Senat dikuasai Republik dan DPR dipenuhi Demokrat
Kondisi akan sedikit berbeda, karena akan ada faksi yang bersaing di dalam administrasi Biden.
Pertama yaitu mengulang kembali kebijakan Obama terhadap China, sedang yang kedua lebih fokus dalam bersaing dengan China.
Kepemimpinan Biden akan memprovokasi tuduhan peredaan dari partai Republik di Kongres.
Tidak ada pendekatan yang dia lakukan ke China akan cukup kuat dalam perkiraan mereka.
Hal ini akan memperkuat kelompok garis keras di pemerintahan Biden dan menanamkan dasar untuk kebijakan lebih tegas di masa mendatang.
Menukar pengeluaran domestik untuk mempertahankan pengeluaran pertahanan tidak akan diperhitungkan.
Oleh karena itu, pemerintah akan dibiarkan dengan versi yang lebih mencolok dari dua opsi lainnya, memangkas kapasitas militer dan diplomatik atau komitmen pengurangan di tempat lain.
Hal ini untuk membuat perbedaan dengan fokus baru yaitu meningkatkan aliansi dan kemitraan.
3. Presiden Biden, Senat dikuasai Demokrat dan DPR dipenuhi Demokrat
Kondisi ini merupakan kondisi cukup mengerikan karena berarti tidak akan ada pembagian kekuatan di pemerintahan Amerika.
Dalam skenario ini, minoritas Republik di Kongres akan sangat keras menyuarakan kritik mereka terhadap kebijakan Biden atas China.
Namun karena dikontrol dengan ketat oleh Senat, mereka akan menjadi faktor yang kurang relevan dalam perkembangan kebijakan luar negeri.
Hasil ini akan mendukung sisi perdamaian tim Biden atas China, dan meskipun tidak ada cara untuk kembali ke kebijakan era Obama yang komprehensif pada kerja sama AS-China, tapi ada prospek kerja sama di bidang-bidang seperti perubahan iklim dan penanganan pandemi.
Hal itu akan mengambil alih persaingan AS-China, dan akan mengalihkan jadwal patroli militer AS ke Laut China Selatan atau peningkatan dukungan AS kepada Taiwan.
Kabar baiknya, masih ada konsensus bipartisan.
Sayangnya, kebijakan perdagangan AS di Indo-Pasifik di tahun-tahun mendatang akan jauh lebih berkaitan dengan politik perdagangan dan bukan strategi besar.
Perdagangan bebas yang diusung oleh George W. Bush yang tercipta karena keseimbangan kekuatan politik sudah tidak akan ada lagi.
Keseimbangan telah berubah drastis ke arah kebijakan perlindungan dan industri, yang mana akan membatasi komponen ekonomi dari kebijakan AS di Asia.
Masalah teknologi tingkat tinggi akan terpengaruh oleh hal ini, terdapat hubungan kuat antara masalah keamanan yang sah dan kepentingan khusus.
Namun sementara mungkin akan ada penyesuaian target, seperti tekanan kepada Kanada dan Jepang akan dikurangi dalam pemerintahan Biden.
Sementara itu, solusi perdagangan yang telah dilakukan oleh Trump, seperti ketentuan anti-dumping dan pengamanan akan terus mendapat perhatian.
Kontroversi berhentinya pendanaan AS kepada WHO juga akan kurang mendapat perhatian dalam pemerintahan Biden.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini