Intisari-online.com - Ketegangan maritim kini tidak hanya terjadi di Laut China Selatan.
Setelah Presiden Turki temukan sumber energi dan hidrokarbon di Laut Hitam, bagian dari Perairan Mediterania Timur, Yunani protes.
Menurut Yunani, Turki tidak boleh terapkan pengeboran di wilayah tersebut karena wilayah itu masih masuk ke dalam teritori Yunani.
Turki sendiri tawarkan upaya diplomasi dan 'berbicara baik-baik' dengan Yunani, tapi Yunani menolak.
Kekhawatiran mengular di seluruh Eropa terkait betapa ngototnya kedua negara atas sumber daya alam tersebut.
Menanggapi hal ini, Uni Eropa pun mulai terapkan langkah-langkah pencegahan.
Mengutip Al Jazeera, Uni Eropa sedang siapkan sanksi segar untuk Turki.
Sanksi tersebut antara lain melalui sanksi ekonomi, kecuali Turki mulai redakan situasi dengan Yunani.
Diplomat top Uni Eropa Josep Borrell Jumat kemarin mengatakan Uni Eropa ingin memberikan 'kesempatan serius bagi kedua negara untuk berdialog'.
Namun karena Yunani dan Siprus merupakan anggota resmi Uni Eropa, maka Uni Eropa mulai tegaskan tindakan merka.
Sebenarnya, ketegangan mengenai batas militer dan pengeboran gas di dekat pulau Siprus sudah lama berlangsung.
Sehingga yang baru-baru saja dilakukan oleh Erdogan ini menjadi penyulut masalah yang telah berlangsung sejak lama antara Athena dan Ankara.
Kedua negara tersebut sudah sering lakukan latihan militer untuk ungguli satu sama lain.
Borrell menyatakan sanksi Uni Eropa berniat untuk membatasi kemampuan Turki mengeksplor gas alam di perairan sengketa tersebut.
Dengan ini, bisa saja sanksi diterapkan terhadap individu, kapal-kapal Turki atau jika mereka gunakan pelabuhan Eropa.
"Kami bisa terapkan sanksi terkait aktivitas sektoral, di mana ekonomi Turki terkait dengan ekonomi Eropa," ujar Borrell dalam konferensi pers.
Uni Eropa akan fokus terhadap apapun yang berkaitan dengan 'aktivitas yang mereka anggap ilegal', ujarnya.
Borrell mengumumkan hal ini setelah para menteri luar negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan di Berlin untuk mendiskusikan dukungan dan bantuan untuk Yunani.
Sebelumnya, Yunani telah lakukan kesepakatan kepada Mesir untuk meminta bantuan militer mereka menghadapi serangan Turki.
'Uni Eropa tidak berhak'
Menanggapi persiapan sanksi yang akan diberikan ke Turki, menteri luar negeri Turki mengatakan Uni Eropa tidak memiliki dasar untuk tindakan mereka.
Mereka juga menolak klaim maritim Yunani.
"Ini di luar batasan tindakan yang bisa dilakukan Uni Eropa, untuk mengkritik aktivitas penambangan hidrokarbon di negara kami sendiri.
"Kami meminta mereka hentikan ini semua," ujar juru bicara kementerian luar negeri Turki Hami Aksoy.
Laporan Al Jazeera yang melaporkan dari Istanbul mengatakan Ankara telah mendesak Uni Eropa untuk 'tidak mendukung permintaan Yunani yang berlebihan dengan embel-embel solidaritas Uni Eropa'.
"Yunani bukanlah negara kepulauan. Sehingga menurut hukum internasional apa yang dilakukan Yunani sudah ilegal.
"Mereka tidak punya dasar-dasar kontinen," ujar Aksoy.
Borrell dan Menlu Jerman Heiko Maas mengatakan Uni Eropa sebelumnya ingin memberi kesempatan berdialog untuk redakan ketegangan antara Yunani dan Turki yang merupakan sekutu di NATO.
Turki sendiri juga merupakan kandidat formal untuk bergabung dengan Uni Eropa, meskipun pencalonan mereka sekarang sedang terancam sebagai salah satu tipe sanksi yang diterapkan ke negara tersebut.
Dua diplomat senior Uni Eropa mengatakan kepada Reuters jika para menteri luar negeri telah sepakat untuk tinggalkan keputusan kepada pemimpin Uni Eropa, yang dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dua hari dari 24 September.
"Tidak ada yang bisa diputuskan sebelum pertemuan Dewan Uni Eropa September mendatang," ujar seorang diplomat senior.
Ia juga tambahkan Turki diiming-imingi akses lebih besar ke pasar Uni Eropa dengan 450 juta konsumen jika mereka hentikan aksi pengeboran gas tersebut.
Sementara Athena melaporkan jika mereka telah siapkan kondisi untuk dialog berdua dengan Ankara.
Jurnalis Al Jazeera John Psarapoulous mengatakan "Athena tidak hanya menginginkan dialog itu sebagai kesepakatan politik kedua belah pihak berdasarkan dinamika yang sedang terjadi di Mediterania timur, tapi secara internasional.
"Yunani ingin Turki akui tindakan arbitrasi di Pengadilan Internasional Den Haag jika dialog keduanya tidak berhasil."
Baca Juga: Abaikan Perjanjian 2002, China Terus Provokasi Laut China Selatan dengan Luncurkan 4 Rudal Balistik
Awalnya Turki menemukan hidrokarbon itu berdasarkan catatan kesepakatan Turki dan Libya tahun 2019 yang bolehkan Turki mengakses wilayah di manapun ada hidrokarbon jumlah besar ditemukan.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini