Intisari-Online.com -Indonesia, sebuah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, telah melalui banyak pergolakan sejarah.
Penjajahan Belanda berakhir, namun kemudian datanglah era baru.
Setelah berkuasa Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, menandai babak baru dalam konstelasi politik regional.
Pembagian ini bukan hanya sekedar pembagian administratif, melainkan juga strategi militer dan ekonomi.
Dampak dari pembagian ini terasa hingga kini, membentuk dinamika sosial dan politik Indonesia.
Artikel ini akan membawa Anda menyelami lebih dalam tentang bagaimana Jepang mengatur ulang peta kekuasaan di Indonesia.
Kita akan mengeksplorasi alasan di balik pembagian wilayah tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Ikuti narasi penuh wawasan ini untuk memahami lebih jauh tentang masa lalu yang telah membentuk masa kini.
3 Wilayah Pemerintahan Militer Jepang
Pada pertengahan tahun 1942, seperti dilansir dari Kompas.com,Jepang berhasil mengambil alih kendali Indonesia setelah mengalahkan Belanda.
Baca Juga: Tujuan Jepang Menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour
Kekuasaan Jepang atas Indonesia berlangsung selama kira-kira 3,5 tahun, sampai dengan tahun 1945.
Dalam periode ini, Jepang mengatur bekas wilayah koloni Hindia Belanda menjadi tiga zona pemerintahan militer yang berbeda.
Struktur pemerintahan militer Jepang di Indonesia terbagi menjadi:
1) Zona Sumatera, yang dikelola oleh Tentara ke-25 (Tomi Shudan) dari Angkatan Darat, dengan pusat komando di Bukittinggi.
2) Zona Jawa dan Madura, yang dikelola oleh Tentara ke-16 (Asamu Shudan) dari Angkatan Darat, dengan pusat komando di Jakarta. Wilayah ini juga mendapat dukungan dari Angkatan Laut (Dai ni Nankenkantai).
3) Zona Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yang dikelola oleh Armada Selatan Kedua dari Angkatan Laut, dengan pusat komando di Makassar.
Alasan Jepang Membagi Indonesia dalam 3 Wilayah Militer
Selama Perang Pasifik berlangsung, Jepang melibatkan warga setempat dalam upaya pertahanan dan kegiatan militer, termasuk yang bersifat semimiliter.
Ini mendorong Jepang untuk mendirikan pemerintahan militer di Indonesia yang dibagi menjadi tiga wilayah utama.
Pembagian ini didasarkan pada perbedaan strategis dan kepentingan Jepang di berbagai daerah di Nusantara, termasuk aspek militer, politik, dan ekonomi.
Di Sumatera, yang dikenal kaya akan sumber daya alam, Jepang menugaskan Angkatan Darat untuk mengawasi wilayah tersebut, mempertimbangkan bahwa pulau ini merupakan satu kesatuan daratan yang luas.
Baca Juga: Kedatangan Jepang ke Indonesia Diterima oleh Rakyat Indonesia karena Apa?
Di sisi lain, Jawa dan Madura diawasi tidak hanya oleh Angkatan Darat tetapi juga oleh Angkatan Laut Jepang (Dai ni Nankenkantai), menunjukkan pentingnya wilayah ini bagi Jepang.
Untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pengawasan langsung dilakukan oleh Angkatan Laut, dipimpin oleh Laksamana atau Kaigun Okazai, dengan pusat kekuasaan di Makassar.
Berbeda dengan dua wilayah lainnya yang dijaga oleh Angkatan Darat, wilayah Indonesia Timur ini diawasi oleh Angkatan Laut karena terdiri dari banyak pulau yang terpisah oleh lautan.
Tujuan utama dari pembagian wilayah ini adalah untuk mendukung misi pertahanan Jepang dan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya minyak bumi, untuk keperluan perang.
Selain itu, Jepang juga bertujuan untuk mengendalikan sikap tokoh-tokoh nasionalis Indonesia yang tidak mendukung kebijakan mereka, seperti Sutan Sjahrir.
Pembagian wilayah oleh Jepang telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia.
Setelah berkuasa Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, sebuah langkah yang hingga saat ini masih mempengaruhi struktur politik dan sosial di Nusantara.
Baca Juga: Penyebab Utama dari Dilakukannya Pemberontakan PETA di Blitar