Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry mengatakan, besaran pembiayaan pembengkakan tersebut merupakan keputusan komite kereta cepat yang diketuai oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan beranggotakan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan hingga Kementerian Perhubungan.
Ia mengatakan besaran pembiayaan tersebut harus melalui review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ini sesuai dengan Pepres Nomor 93 Tahun 2021. Hingga saat ini kami PT KCIC masih menunggu keputusan tersebut," kata Rahadian saat dihubungi.
Rahadian juga mengatakan mengenai sumber pembiayaan pembengkakan tersebut, hal tersebut masih dalam tahap negosiasi antara pemegang saham BUMN dan China.
"Sehingga kami belum bisa berkomentar lebih jauh," ujarnya.
Lebih lanjut Rahadian mengatakan, hingga saat ini proyek KCJB ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2023.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek Kereta Cepat Jakarta adalah murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.
Meski masih mengklaim b to b, pemerintah sudah memutuskan untuk menyuntik duit APBN Rp 4,1 triliun ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT KAI (Persero).
Menurutnya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus memonitor dengan ketat proyek ini.
Progres pembangunan konstruksi fisik Kereta Cepat Jakarta Bandung juga terus dikebut.
Meski diakui, target penyelesaiannya molor beberapa kali.
(*)
Penulis | : | Muflika Nur Fuaddah |
Editor | : | Muflika Nur Fuaddah |
KOMENTAR