Namun Iran memperbolehkan pemilihan umum, karena kekuatan rakyat adalah dasar legitimasi sistem politik negara tersebut.
AS memiliki masalah dengan Raisi karena ia menjadi salah satu deputi jaksa yang berhubungan dengan sidang dan eksekusi kader organisasi militan bernama Mujahedin-e Khalq, yang secara terbuka memberi nasihat menggulingkan Republik Islam Iran melalui upaya kekerasan.
Cukuplah untuk mengatakan, masalah hak asasi manusia yang dibawa ke permukaan untuk menodai citra Raisi bukanlah masalah nyata hari ini,
Masalah adalah naiknya seorang pemimpin baru yang diharapkan untuk mengkonsolidasikan warisan revolusioner Iran pada saat yang penting ketika politik dalam negeri negara itu sekali lagi bersinggungan dengan hubungannya dengan AS.
Politik Syi'ah terkenal bergejolak.
Imam Ruhollah Khomeini, dalam kebijaksanaannya yang berpandangan jauh ke depan, memasang sistem politik checks and balances secara institusional, namun faksionalisme tetap berlanjut.
Dalam hal ini, pemilihan Raisi adalah peristiwa yang menentukan.
Untuk pertama kalinya sejak akhir tahun 1990-an, kepresidenan, Majlis dan pengadilan diatur untuk bergerak bersama-sama.
Source | : | Asia Times |
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR