Merespon hal ini, warga Papua telah memblokir beberapa gedung pemerintah, termasuk kantor Partai Demokrat.
"Jika tidak ada penarikan kesepakatan dari pemerintah pusat, warga Papua akan terus mengadakan unjuk rasa dan menduduki kantor provinsi sampai masalah selesai," ujar Pagawak.
Anggota Parlemen Provinsi Papua, Nason Utty, juga mengutarakan kekecewaannya atas aksi Flassy.
"Tidak patut bagi sekretaris provinsi melakukannya.
"Enembe tetap menjadi Gubernur sah bagi Provinsi Papua, sehingga ini merupakan keputusan penting yang seharusnya dikonsultasikan dulu dengannya," ujar Nason Utty.
Meski begitu, Lukman Hakim Wakil Kepala Komisi II DPR RI mengatakan penunjukkan ini sudah patut dan prosedur serta mekanisme yang benar sudah dilaksanakan.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR