Intisari-online.com -Papua kembali ramai dengan unjuk rasa.
Kali ini masalahnya adalah tawaran dari Jakarta untuk menggantikan Gubernur Enembe.
Pengunjuk rasa dikabarkan membarikade gedung pemerintah provinsi atas 'tawaran kejam' dan kerjasama tidak demokratis tersebut.
Mengutip Asia Pacific Report, ketegangan terbaru ini merespon ditunjuknya Sekretaris Pemerintah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua.
Penunjukan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Santer bahwa Flassy mengirim surat kepada Mendagri meminta ditunjuk sebagai Plh Gubernur Papua.
Surat nomor T.121.91/4124/OTDA yang bertanggal 24 Juni 2021 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
Penunjukan ini mengejutkan Gubernur Lukas Enembe, yang selama ini berada di Singapura.
Ia sedang dalam masa perawatan di Singapura sejak Mei.
Pemerintah mengatakan ia belum diinfokan atau diberi tahu mengenai kesepakatan tersebut.
Ia menyebut hal tersebut sebagai 'kesalahan administrasi' dan sebuah upaya menyebabkan lebih banyak masalah di Papua.
Empat poin
Gubernur Enembe sebelumnya sudah menulis surat kepada Presiden Jokowi, yang menggarisbawahi 4 poin.
Pertama, Gubernur Enembe akan kembali ke Papua menjalankan tugasnya sebagai gubernur secepat mungkin ia sembuh;
Kedua, sebagai gubernur aktif, Gubernur Enembe tidak pernah diajak berkonsultasi, diinfokan, atau diajak sepakat atas penunjukan Flassy sebagai Plh Gubernur;
Ketiga, Gubernur Enembe dulunya dipilih oleh warganya sesuai dengan konstitusi Indonesia sebagai pemimpin wilayah administrasi provinsi dan memimpin rakyatnya.
Baca Juga: 6 Bulan Sudah Satgas Nemangkawi Tumpas KKB Papua, Apa Hasilnya?
Ia menyatakan bahwa ketika ia bertugas, ia bersumpah melindungi persatuan negara Indonesia.
Ia kecewa dengan tindakan tanpa hukum dan tidak sesuai konstitusi ini datang dari pejabat pemerintah; dan
Keempat, Gubernur Enembe meminta Presiden Jokowi mencopot Flassy dari kantor Gubernur karena telah menyalahgunakan portofolio publiknya untuk mencoba menjabat tanpa berkonsultasi dengan Gubernur Enembe.
"Tambahan untuk poin-poin ini, Flassy sudah melakukan berbagai banyak hal yang berlawanan dengan kebijakanku sebagai Gubernur," ujar Gubernur Enembe dikutip dari asiapacificreport.nz.
Gubernur mengatakan ia juga terkejut dengan fakta jika Tito Karnavian sang Mendagri yang memberikan izin baginya pergi ke Singapura untuk perawatan sejak April lalu.
Enembe bertanya: "Mengapa, berarti, Tuan Tito berusaha menjegal aku, tahu bahwa aku masih kuat dan sembuh?"
Ricky Ham Pagawak, wakil ketua Partai Demokrat di Papua mengatakan kesepakatan itu bersifat diskrimatori dan jadi kudeta sipil terhadap pejabat Gubernur Lukas.
Pagawak lanjut mengkritik kesepakatan dengan mangatakan surat itu diisukan pagi hharinya dan di siang hari pada hari yang sama Flassy ditunjuk.
Merespon hal ini, warga Papua telah memblokir beberapa gedung pemerintah, termasuk kantor Partai Demokrat.
"Jika tidak ada penarikan kesepakatan dari pemerintah pusat, warga Papua akan terus mengadakan unjuk rasa dan menduduki kantor provinsi sampai masalah selesai," ujar Pagawak.
Anggota Parlemen Provinsi Papua, Nason Utty, juga mengutarakan kekecewaannya atas aksi Flassy.
"Tidak patut bagi sekretaris provinsi melakukannya.
"Enembe tetap menjadi Gubernur sah bagi Provinsi Papua, sehingga ini merupakan keputusan penting yang seharusnya dikonsultasikan dulu dengannya," ujar Nason Utty.
Meski begitu, Lukman Hakim Wakil Kepala Komisi II DPR RI mengatakan penunjukkan ini sudah patut dan prosedur serta mekanisme yang benar sudah dilaksanakan.