:quality(100)/photo/2024/10/28/3080469636.jpg)
Intisari-Online.com - Pada 7 Desember, pasukan Indonesia melancarkan invasi udara dan laut besar-besaran, yang dikenal sebagai Operasi Seroja, atau 'Operasi Lotus terhadap Timor Leste.'
Hampir seluruhnya menggunakan peralatan yang dipasok AS.
Setahun sebelumnya, pada bulan Desember 1974, Henry Kissinger dari pemerintah AS telah ditanyai oleh perwakilan pemerintah Indonesia apakah AS akan menyetujui invasi atau tidak.
Pada bulan Maret 1975, Duta Besar AS untuk Indonesia, David Newsom, merekomendasikan kebijakan diam tentang masalah tersebut dan didukung oleh Kissinger.
Baca Juga: Inilah Letak Astronomis Timor Leste dengan Pengaruh Melayu dan Portugis pada Penduduknya
Pada tanggal 8 Oktober 1974, anggota Dewan Keamanan Nasional Philip Habib mengatakan kepada peserta rapat bahwa sepertinya orang Indonesia telah memulai penyerangan terhadap Timor.
Tanggapan Kissinger kepada stafnya adalah bertanya, saya berasumsi Anda benar-benar akan tutup mulut tentang hal ini?
Sehari sebelum invasi, Presiden AS Gerald Ford dan Henry Kissinger bertemu dengan Soeharto dari Indonesia.
Menurut dokumen yang tidak diklasifikasikan yang dikeluarkan oleh Arsip Keamanan Nasional (NSA), pada bulan Desember 2001, mereka memberi lampu hijau untuk invasi.
Menanggapi Soeharto yang mengatakan "Kami ingin pengertian Anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan cepat atau drastis (di Timor Leste)."
Ford menjawab, "Kami akan memahami dan tidak mendesak Anda tentang masalah ini. Kami memahami masalah dan niat yang Anda miliki."
Kissinger juga setuju, meskipun dia khawatir bahwa penggunaan senjata buatan AS dalam invasi akan diekspos ke pengawasan publik.
Demikian pula, pemerintah Australia memprotes dengan keras di depan umum setelah peristiwa tersebut tetapi telah memberikan jaminan pribadi bahwa tidak ada tindakan substantif yang akan diambil.
Ini adalah kebijakan yang tidak populer di kalangan publik Australia, karena tindakan heroik rakyat Timor selama Perang Dunia II sangat diingat, dan protes keras terjadi di Australia, tetapi tidak berhasil.
Dipercaya secara luas bahwa faktor pendorong utama kurangnya oposisi bagi pemerintah Whitlam dan Fraser adalah kemungkinan ditemukannya minyak di perairan antara Australia dan Timor.
Selama invasi, pembunuhan massal dan pemerkosaan terjadi: 60.000 orang Timor tewas pada pertengahan Februari.
Pemerintahan Sementara boneka Timor Timur didirikan pada pertengahan Desember, terdiri dari para pemimpin Apodeti dan UDT.
Upaya Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vittorio Winspeare Guicciardi untuk mengunjungi daerah-daerah yang dikuasai Fretilin dari Darwin, Australia dihalangi oleh militer Indonesia, yang memblokade Timor Timur.
Pada tanggal 31 Mei 1976, 'Majelis Rakyat' di Dili, yang dipilih oleh intelijen Indonesia, dengan suara bulat mengesahkan 'Tindakan Integrasi', dan pada tanggal 17 Juli, Timor Leste secara resmi menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia.
Meskipun PBB telah menutup mata terhadap pencaplokan Irian Barat oleh Indonesia beberapa tahun sebelumnya, faktanya pada 12 Desember 1975, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi yang menurutnya, "setelah mendengar pernyataan dari perwakilan Portugal, sebagai Negara Penguasa, mengenai perkembangan di Timor Leste ... menyesalkan intervensi militer dari angkatan bersenjata Indonesia di Timor dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menarik angkatan bersenjatanya dari Wilayah."
"... dan merekomendasikan agar Dewan Keamanan mengambil tindakan segera untuk melindungi keutuhan wilayah Timor dan hak yang tidak dapat dicabut dari orang Timor untuk menentukan nasib sendiri ".
Namun, Daniel Patrick Moynihan, duta besar AS untuk PBB pada saat itu, menulis dalam biografinya bahwa "Amerika Serikat ingin semuanya menjadi seperti yang mereka lakukan, dan bekerja untuk mewujudkannya."
"Departemen Luar Negeri menginginkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa terbukti sama sekali tidak efektif dalam tindakan apa pun yang dilakukan (berkenaan dengan invasi ke Timor Lorosa'e)."
"Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya meneruskannya dengan keberhasilan yang tidak berarti." (A Dangerous Place, Little Brown, 1980, hlm. 247)
Belakangan, dia mengakui bahwa sebagai duta besar Amerika untuk PBB, dia membela kebijakan Perang Dingin yang "tidak tahu malu" terhadap Timor Lorosa'e.
Pemerintah Barat dikritik selama perang karena peran mereka dalam mendukung pemerintah Indonesia, misalnya dengan penjualan senjata.
AS telah mendukung rezim Soeharto di Indonesia selama Perang Dingin karena dipandang sebagai benteng melawan komunisme dan terus berlatih selama invasi ke Timor Leste.
Sementara pemerintah AS mengklaim telah menangguhkan bantuan militer dari Desember 1975 hingga Juni 1976, bantuan militer sebenarnya terus meningkat.
AS juga membuat empat penawaran senjata baru, termasuk pasokan dan suku cadang untuk OV-10 Broncos yang, menurut Profesor Universitas Cornell Benedict Anderson, "dirancang khusus untuk tindakan kontra-pemberontakan melawan musuh tanpa senjata anti-pesawat yang efektif dan sama sekali tidak berguna untuk membela Indonesia dari musuh asing."
Kebijakan tersebut berlanjut di bawah pemerintahan Carter.
Bersaksi di depan Kongres, Wakil Penasihat Hukum Departemen Luar Negeri, George Aldrich membantu orang Indonesia "mempersenjatai sekitar 90 persen dengan peralatan kami. ... kami benar-benar tidak tahu banyak."
"Mungkin kami tidak ingin tahu banyak tetapi saya mengumpulkan itu untuk waktu yang tidak kami ketahui."
Indonesia tidak pernah diberitahu tentang "penangguhan bantuan" AS.
David T. Kenney, Pejabat Perwakilan Indonesia di Departemen Luar Negeri, juga bersaksi di depan Kongres bahwa salah satu tujuan senjata itu adalah "untuk menjaga daerah itu (Timor) damai.
"Invasi tersebut tidak banyak diliput oleh media AS."
"Ketika subjeknya diliput, kematian tersebut dikaitkan dengan perang saudara sebelumnya."
Hal ini kemudian menyebabkan tuduhan pada media yang bias, karena liputan genosida di Kamboja di bawah Khmer Merah jauh lebih umum.
Pada tahun 1992 Amerika Serikat mengakhiri program pelatihan militernya di Indonesia, dan pada tahun 1994 Amerika Serikat melarang ekspor senjata kecil dan perlengkapan pengendalian huru hara ke negara tersebut.
Namun demikian, organisasi yang memantau perdagangan senjata memperkirakan bahwa antara tahun 1992 dan 1997 Amerika Serikat menjual senjata senilai lebih dari $ 1 miliar ke Indonesia.
Pada tahun 1995 program pelatihan dilanjutkan tetapi mencakup pelajaran tentang hak asasi manusia dan pengendalian massa sipil.
Program Pelatihan Pertukaran Gabungan yang dikelola oleh Baret Hijau dan pasukan komando Angkatan Udara berlanjut hingga tahun 1996 tanpa sepengetahuan Kongres.
Fakta bahwa beberapa pesawat yang dijual kepada tentara Indonesia tidak dirancang untuk tujuan ofensif tidak menghalangi mereka untuk digunakan.
Penjualan senjata ke Indonesia tetap ditangguhkan sampai janji diterima bahwa senjata dan helikopter mematikan tidak akan digunakan di Timor Lorosa'e.
Pemerintah Inggris juga diketahui telah mengizinkan penjualan senjata untuk digunakan di Timor Leste.
(*)