Pantas Saja China Mencak-mencak Saat Amerika Lakukan Tindakan pada Kudeta Myanmar, Rupanya Negeri Panda akan Dirugikan Hal Ini

Intisari-Online.com - Senin lalu, militer Myanmar melancarkan kudata dan menangkap para pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi.

Menanggapi kudeta tersebut, Presiden AS Joe Biden pada Senin (1/2/2021) mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Myanmar.

MelansirAP, Biden mengecam tentara negara atas kudeta tersebut.

Biden menyebut tindakan mereka sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.

Baca Juga: Menyebut Kudeta Militer Myanmar Sebagai 'Reshuffle Kabinet', China Sebenarnya Kebingungan Ikut Mengecam Myanmar Atau Tidak, Posisi Mahal Ini Taruhannya

Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan, "Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma (nama lain Myanmar) selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi."

"Kebalikan dari kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun demokrasi diserang," tambahnya.

Negara-negara di kawasan tersebut seperti Thailand dan Singapura semuanya bereaksi dengan hati-hati terhadap kudeta tersebut.

Melansir 24h.com.vn, Rabu (3/2/2021), negara-negara tersebutmenganggap kudeta sebagai masalah internal Myanmar dan mendesak para pihak untuk menahan diri.

Baca Juga: Saking Kotornya Militer Myanmar, Berbisnis di Negeri Pagoda Emas Dijamin Ambyar Jika Tak Menggandeng Militer

Surat kabar yang dikelola China, GlobalTimes, mengatakan bahwa embargo hanya akan memperburuk situasi.

Yang terbaik adalah memantau, tetapi tidak ikut campur dalam urusan internal Myanmar.

GlobalTimes mengatakan AS hanya akan "menambahkan minyak ke api" jika campur tangan dalam urusan internal Myanmar.

Menurut analis China, AS akan menargetkan para pemimpin militeryang melancarkan kudeta di Myanmar, membekukan aset mereka di luar negeri, dan mengakhiri bantuan kepada pemerintah Myanmar.

Fan Hongwei, direktur Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Xiamen, mengatakan kepada surat kabar GlobalTimes bahwa AS mungkin akan menghukum tentara Myanmar, bukan seluruh negara.

Baca Juga: Inilah Jackie, Satu-Satunya Monyet yang Jadi Pasukan Militer dan Ikut Perang Dunia I, Diberi Pangkat Kopral Ternyata Tugasnya Cukup Berbahaya

Fan mengatakan AS dapat menghukum individu dan perusahaan Myanmar yang memiliki hubungan dengan militer.

Jika sanksi ekonomi menjadi besar, orang Myanmar dapat bereaksi negatif terhadap AS.

Xu Liping, direktur Pusat Studi Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial China, mengatakan "proses menuju demokrasi di Myanmar" adalah warisan di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama.

Biden tidak akan mau kehilangan warisan ini, menurut Tuan Xu.

GlobalTimes memperingatkan AS mendorong Myanmar lebih dekat ke China, melihat apa yang dilakukan militer Myanmar sebagai kudeta.

China adalah mitra dagang terbesar Myanmar, menyumbang 33% dari total volume barang yang diperdagangkan di negara ini.

Baca Juga: Inilah 6 Mitos Tentang Rasputin yang Terbantahkan, Benarkah Dia Seorang Biksu dan Punya Kekuatan Penyembuhan Supernatural?

“Myanmar saat ini sangat berbeda dengan Myanmar 10 tahun lalu. Orang-orang negeri ini sudah memahami politik negaranya. Militer tidak akan menguasai negara selama lebih dari setahun,” kata Xu.

Fan mengatakan bahwa kemungkinan tentara Myanmar akan membentuk partai baru untuk menggantikan Union Solidarity and Development Party (USDP), yang gagal dalam pemilihan bersaing dengan partai NLD pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Pihak mana pun yang berkuasa, China akan menghormati hasilnya dan menjaga hubungan baik selama mengontrol kekuasaan secara legal," kata Fan.

Artikel Terkait