Penulis
Intisari-Online.com -Senin lalu, militer Myanmar kudeta pemerintahan.
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi bersama sejumlah tokoh senior Partai National League for Democracy (NLD) ditangkap dalam sebuah penggerebekan, Senin (1/2/2021).
Beberapa jam setelah kudeta, militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.
Penangkapan tersebut terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara pemerintahan sipil dengan militer dalam beberapa hari terakhir.
Sebelum kudeta, transisi Myanmar dari lima dekade pemerintahan militer sedang dalam proses.
Terlepas dari pembubaran resmi pemerintahan militer pada tahun 2010, militer (secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw) mempertahankan kekuatan politik dan ekonomi yang besar.
Seperempat kursi parlemen disediakan untuk pejabat militer.
Melansir Asia Times (1/1/2021), Tatmadaw juga mengontrol beberapa konglomerat komersial besar dengan pengaruh ekonomi yang tidak proporsional, yang telah berkembang pesat selama bertahun-tahun kronisme dan korupsi.
Sanksi internasional yang berat yang dijatuhkan pada Myanmar selama pemerintahan militer telah dicabut.
Namun, para pembela hak asasi manusia PBB telah memperingatkan agar tidak berbisnis dengan Tatmadaw karena kekejaman terhadap HAM yang mereka lakukan.
Beberapa laporan pada bulan Desember lalu menunjukkan perusahaan asing tidak menjalankan peringatan tersebut dengan serius.
Dua bank Inggris, HSBC dan Standard Chartered, dilaporkan telah meminjamkan US $ 60 juta kepada perusahaan Vietnam yang membangun jaringan seluler di Myanmar.
Myanmar Economic Corporation yang dikendalikan Tatmadaw memiliki 28% jaringan, yang dikenal sebagai Mytel.
Sebuah perusahaan teknologi Israel, Gilat Satellite Networks, juga dikabarkan telah berbisnis dengan Mytel.
Pemerintah Australia juga terlibat secara tidak langsung.
Future Fund-nya telah menginvestasikan A $ 3,2 juta (sekitar US $ 2,5 juta) di anak perusahaan Adani multinasional India, yang berbisnis dengan Myanmar Economic Corporation.
Anak perusahaannya, Pelabuhan Adani dan Zona Ekonomi Khusus, mendanai jalur rel untuk menghubungkan tambang batubara Carmichael yang kontroversial milik Adani di Queensland ke pelabuhan di Great Barrier Reef.
Mereka juga membangun pelabuhan peti kemas di dekat Yangon di atas tanah milik Myanmar Economic Corporation.
Seruan PBB untuk menghindari berbisnis dengan Tatmadaw berasal dari operasinya tahun 2016 melawan Arakan Rohingya Salvation Army, pemberontakan separatis Islam yang berbasis di negara bagian barat Rakhine.
Rahkine dihuni sekitar sepertiga Muslim, sebagian besar etnis Rohingya.
Tindakan keras tersebut dengan cepat memburuk menjadi krisis hak asasi manusia.
Sekitar 350 desa Rohingya dihancurkan, menurut Human Rights Watch.
Ratusan ribu orang melarikan diri ke Bangladesh. (Ratusan ribu sudah tinggal di kamp pengungsi karena penganiayaan di masa lalu.)
Pada Maret 2017, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menunjuk misi pencari fakta independen untuk menyelidiki tuduhan kekejaman.
Misi tersebut termasuk mantan Komisaris Hak Asasi Manusia Australia Chris Sidoti, mantan jaksa agung Indonesia Marzuki Darusman dan pembela hak asasi manusia Sri Lanka Radhika Coomaraswamy.
Mereka menerbitkan laporan lengkap pertama mereka pada September 2018 denganmerinci pembunuhan ribuan warga sipil Rohingya, penghilangan paksa dan pemerkosaan massal.
Laporan itu juga meminta Panglima Tatmadaw, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dan lima komandan lainnya untuk diadili untuk genosida.
Pada September 2019, misi tersebut menerbitkan laporan tentang kepentingan ekonomi Tatmadaw.
Ia merekomendasikan bisnis asing memutuskan hubungan dan menghentikan semua urusan bisnis dengan entitas yang dikendalikan Tatmadaw.
Fokus utama laporan tersebut adalah Myanmar Economic Corporation (MEC) dan konglomerat lainnya, Myanmar Economic Holding Ltd (MEHL).
Kedua perusahaan ini telah memperoleh keuntungan dari kontrol yang hampir monopoli atas banyak kegiatan dan industri di bawah junta.
Mereka telah mengumpulkan kepemilikan tanah yang sangat besar dan bisnis di bidang manufaktur, konstruksi, real estate, kawasan industri, keuangan dan asuransi, telekomunikasi dan pertambangan.
Mereka menjadi perusahaan publik pada akhir 2016, tetapi sebagian besar keuntungan mereka masih mengalir ke militer.
Laporan tersebut menyebutkan nama perusahaan asing dalam kemitraan komersial dengan mereka, termasuk Adani, Kirin Holdings (Jepang), Posco Steel (Korea Selatan), Infosys (India) dan Universal Apparel (Hong Kong).
Laporan itu juga merekomendasikan pemerintah dan lembaga seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengambil tindakan untuk mengisolasi militer Myanmar secara ekonomi.
Namun, berbisnis di Myanmar tanpa berbisnis dengan kepentingan Tatmadaw bukanlah tugas yang mudah.
Akses ke tanah dan properti sangat sulit, mengingat begitu banyak yang dimiliki oleh perusahaan kroni .
Adani, misalnya, mempertahankan pembangunan pelabuhannya sebagai penyumbang pembangunan ekonomi Myanmar, dengan menyatakan:
Meskipun beberapa negara, termasuk Australia, memberlakukan embargo senjata dan pembatasan perjalanan pada anggota utama militer, hal ini tidak menghalangi investasi di negara atau urusan bisnis dengan perusahaan seperti MEC.
Adani mencatat investasi pelabuhannya di Myanmar "dipegang melalui entitas yang berbasis di Singapura dan mengikuti peraturan ketat pemerintah Singapura."
Tetapi berbisnis dengan konglomerat militer kurang diperlukan dibandingkan di masa lalu.
Membuat anak perusahaan yang terpisah tidak melindungi investor dari tanggung jawab etis mereka untuk tidak membantu memenuhi kantong orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida.
Apakah dapat dihindari atau perlu, ketika bisnis internasional terkenal memilih untuk melakukan kesepakatan semacam itu, mereka pasti akan terus diamati dan dikritik karena membuat pilihan ini.