Intisari-online.com - Pada tanggal 7 Juni 1999, Indonesia menggelar pemilihan umum (pemilu) legislatif pertama di era reformasi.
Pemilu ini merupakan hasil dari tuntutan reformasi yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Pemilu ini juga menjadi pemilu terakhir yang diikuti oleh Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Indonesia.
Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik yang mencerminkan berbagai aliran dan ideologi politik di Indonesia, kecuali komunisme yang dilarang oleh undang-undang.
Jumlah partai peserta ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya di masa Orde Baru yang hanya melibatkan tiga partai, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pemilu 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno.
PDI-P meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dari total suara sah, dan mendapatkan 153 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
PDI-P unggul jauh dari partai-partai lainnya, termasuk Golkar yang merupakan partai penguasa di masa Orde Baru.
Kemenangan PDI-P menunjukkan tingginya popularitas dan simpati rakyat terhadap Megawati yang sebelumnya sempat dicopot dari jabatan ketua umum PDI oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1996.
Megawati juga dianggap sebagai representasi dari nasionalisme dan demokrasi yang menjadi aspirasi rakyat di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia.
Pemilu 1999 juga menjadi awal dari proses transisi demokrasi di Indonesia yang berlanjut dengan pemilihan presiden secara tidak langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Oktober 1999.
Meskipun PDI-P menang telak, Megawati tidak berhasil menjadi presiden karena ditolak oleh partai-partai Islam yang membentuk koalisi dengan Golkar.
Akhirnya, presiden dipilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada di posisi kelima dalam pemilu, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pemilu 1999 menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan beragam.
Pemilu ini juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemilu-pemilu berikutnya yang semakin meningkatkan kualitas dan kredibilitasnya.
Meskipun Pemilu 1999 berhasil diselenggarakan dengan lancar dan damai, pemilu ini juga menghadapi beberapa tantangan dan masalah.
Salah satu tantangan adalah menjamin kebebasan dan keadilan dalam proses pemilu, mengingat masih adanya pengaruh dan intervensi dari militer dan birokrasi yang mendukung Golkar.
Selain itu, pemilu ini juga diwarnai oleh berbagai kasus kecurangan, kekerasan, dan intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak.
Salah satu masalah yang paling menonjol dalam Pemilu 1999 adalah nasib Provinsi Timor Timur yang memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia melalui referendum yang diselenggarakan pada Agustus 1999.
Referendum ini merupakan hasil dari perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Portugal yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Meskipun referendum berlangsung secara demokratis dan damai, hasilnya menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok pro-integrasi yang melakukan aksi pembantaian dan pengusiran terhadap penduduk sipil pro-kemerdekaan.
Akibatnya, PBB harus mengirim pasukan perdamaian untuk mengamankan situasi dan membantu proses transisi menuju kemerdekaan Timor Timur pada tahun 2002.
Baca Juga: Peristiwa Pemilu 1971, Pemilu Pertama Yang Dihelat Di Masa Kekuasaan Orde Baru
Pemilu 1999 juga menjadi ajang bagi munculnya tokoh-tokoh politik baru yang berpengaruh dalam kancah politik nasional maupun daerah.
Beberapa di antaranya adalah Amien Rais, ketua umum PAN yang menjadi ketua MPR periode 1999-2004; Akbar Tanjung, ketua umum Golkar yang menjadi ketua DPR periode 1999-2004; Hamzah Haz, ketua umum PPP yang menjadi wakil presiden periode 2001-2004; Abdurrahman Wahid, ketua umum PKB yang menjadi presiden periode 1999-2001; Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDI-P yang menjadi wakil presiden periode 1999-2001 dan presiden periode 2001-2004;
Serta Susilo Bambang Yudhoyono, mantan jenderal TNI yang menjadi menteri pertambangan dan energi periode 1999-2000 dan menteri koordinator politik dan keamanan periode 2000-2004.
Pemilu 1999 juga memberikan pelajaran bagi penyelenggaraan pemilu-pemilu berikutnya di Indonesia.