Distrik lebih dekat kepada warga daripada birokrasi nasional, tapi juga paling sering terpolitisasi.
Ada risiko juga bahwa tidak ada dari 20% dari DSIP untuk kesehatan itu atau bantuan tambahan K2 juta untuk Covid-19 dihabiskan untuk kesehatan atau biaya terkait Covid-19 tahun lalu.
Hal ini karena uang-uang itu selalu digunakan oleh para anggota parlemen untuk proyek mereka sendiri.
Panduan administratif untuk DSIP yang diniatkan memandu penggunaan DSIP, dilonggarkan tahun 2016, dan DSIP dibuat lebih bebas.
Hal ini telah membuat para anggota parlemen menghabiskan dana pada proyek yang meningkatkan visibilitas politik mereka, dan kesempatan agar terpilih lagi.
Dengan meningkatnya penolakan terhadap vaksinasi, menghabiskan uang untuk inisiatif terkait Covid-19 tidak akan membuat para anggota parlemen populer.
Isu selanjutnya adalah pertanyaan lebih penting: apakah 20% dari DSIP benar-benar dihabiskan untuk kesehatan? Apakah dana tambahan K2 juta untuk Covid-19 dihabiskan sesuai yang ditujukan?
Laporan Auditor Umum tahun 2019 (untuk tahun 2013-16) menunjukkan hanya 11 dari 111 anggota parlemen (89 anggota parlemen terbuka dan juga anggota parlemen provinsi yang menerima dana pengembangan jasa provinsi / PSIP) membebaskan dana mereka tahun 2016.