Sadis dan Miris, Berapapun Uangnya, Dana Bantuan Covid-19 di Negara Tetangga Ini Malah Justru Dikorupsi Pemerintahannya Sampai Habis Tak Bersisa

Catatan keuangan Papua Nugini juga memberi kekhawatiran lebih.

Tahun 2015, selama puncak dari kekeringan akibat El Nino, Papua Nugini menginstruksikan Otoritas Pengembangan Distrik (DDA) untuk menggunakan sebanyak K2 juta dari alokasi yang sudah ada untuk DSIP untuk menyediakan bantuan.

DSIP adalah Dana Pengembangan Konstituen yang diatur oleh DDA, yang dikepalai olrah anggota parlemen elektorat terbuka dan Dewan mereka sering bersekutu dengan anggota parlemen.

Administrasi distrik tersebut, yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan DDA, juga semakin banyak yang diangkat jadi pejabat politik.

Baca Juga: Berumur 6.000-18.000 Tahun, Temuan Telur Fosil Ini Buktikan Sebelum Manusia Pelihara Ayam, Mereka Coba Jinakkan ‘Burung Paling Mematikan di Dunia’ yang Tidak Bisa Terbang dan Bisa Robek Isi Perut Kita

Hasilnya, keputusan pendanaan di DDA sering kali diatur untuk memaksimalkan terpilihnya ulang anggota parlemen daripada untuk tujuan sebenarnya.

Penelitian oleh Colin Wiltshire dan Thiago Oppermann tahun 2015 terkait pasokan bantuan selama krisis El Nino di bagian wilayah Dataran Tinggi menunjukkan suplai yang diberikan kepada pendukung anggota parlemen saja.

Rakyat yang tidak mendukung anggota parlemen tertentu tidak menerima bantuan apapun, yang menunjukkan perlakuan khusus oleh anggota-anggota parlemen ternyata lebih luas.

Kepala Komite Nasional Kekeringan dan Pencairan Dana Papua Nugini saat itu memperingatkan jika politisasi bantuan kekeringan lebih sering terjadi di distrik dan tingkat lokal daripada tingkat nasional dan provinsi.

Baca Juga: Peringati Hari Kemerdekaan, Pantas Papua Nugini Tak Pernah Tersentuh dan Diklaim Indonesia Meski Satu Daratan dengan Papua Barat