Intisari-Online.com - Sejak tahun 1967, masalah permukiman Israel adalah berita lama bagi para pengikut konflik Israel-Palestina.
Namun, fakta baru di lapangan mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya karena hampir setiap minggu, rencana baru untuk perluasan pemukiman diumumkan.
Langkah ini mengganggu lanskap politik dari apa yang, menurut konsensus internasional, menjadi masalah utama negara Palestina masa depan.
Menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 merupakan keuntungan strategis bagi Israel, mereka mengabaikan Garis Hijau – sebagaimana garis gencatan senjata tahun 1949.
Permukiman itu sebenarnya berstatus ilegal menurut hukum internasional, tetapi Israel membantahnya.
Meskipun menandatangani berbagai perjanjian untuk mengekang pertumbuhan pemukiman, mereka terus melanjutkan aktivitasnya.
Saat ini, ada hampir 300 pemukiman di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki, menampung lebih dari 680.000 pemukim Israel. Pemukiman ini memiliki infrastruktur sipil yang terpisah dengan wilayah Palestina di sekitarnya dan dilindungi oleh infrastruktur militer yang luas.
Pemukiman Israel
Pemukim pertama adalah orang Yahudi religius yang tetap tinggal di Hebron setelah merayakan Paskah di sana pada tahun 1968.
Gerakan pemukiman telah menjadi berafiliasi erat dengan nasionalisme agama Yahudi, yang mengklaim batas-batas Israel modern berdasarkan Kejadian 15:18: "Tuhan membuat perjanjian dengan Abram dan berkata, 'Untuk keturunanmu, aku memberikan tanah ini, dari sungai Mesir ke sungai besar, Efrat.'"
Oleh karena itu, baik atas dasar politik maupun agama, sangat sensitif bagi politisi Israel untuk mencoba-coba negosiasi tanah untuk perdamaian.
Perdana Menteri Yitzhak Rabin mendorong solusi dua negara pada 1990-an, dan dipaksa membayarnya dengan peluru pembunuh nasionalis Yahudi.
Penerus Ehud Barak dan Ariel Sharon masing-masing secara sepihak menarik diri dari Lebanon selatan dan Gaza.
Kedua aksi tersebut diikuti oleh kebangkitan konfrontasi kekerasan di tahun-tahun berikutnya, yang mendiskreditkan pendekatan itu.
Benjamin Netanyahu berhasil mengerem perjalanan bersejarah Rabin untuk solusi dua negara pada 1990-an dan tidak terburu-buru mencapai meja perundingan selama 12 tahun jabatannya sebagai perdana menteri.
Dari sudut pandang Palestina dan Arab, solusi teritorial minimum yang dapat diterima untuk penyelesaian Palestina-Israel adalah penarikan penuh dari semua tanah yang diduduki pada tahun 1967.
Israel telah berusaha untuk memagari Yerusalem Timur dan berharap mencaplok blok pemukiman terbesar di sisi timur Garis Hijau.
Perdana Menteri Israel yang baru Naftali Bennett adalah pendukung pemukiman Israel dan menentang kenegaraan Palestina.
Meskipun ia memimpin koalisi tambal sulam dari partai-partai sayap kanan, tengah, dan kiri yang mencakup anggota parlemen yang menentang permukiman dan mendukung negara Palestina, pemerintahnya tidak menjauhkan diri dari kebijakan ekspansionis mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Melansir Daily Sabah, Minggu (25/7/2021), baru-baru ini sebuah kompromi dicapai antara pemerintah Bennett dan pemukim Israel atas sebuah pos terdepan yang tidak sah bernama Eviatar di Tepi Barat yang diduduki.
Berdasarkan perjanjian tersebut, para pemukim akan meninggalkan pos Givat Eviatar di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Beberapa bangunan baru pos akan tetap di sana, terkunci dan dijaga oleh militer.
Pemukiman di puncak bukit dekat kota Palestina Nablus didirikan tanpa izin pemerintah Israel Mei lalu dan sekarang menjadi rumah bagi lebih dari 50 keluarga.
Sebagai tanggapan, Menteri Dalam Negeri Ayelet Shaked, anggota partai Yamina yang pro-pemukim Bennett, mentweet bahwa perjanjian itu adalah “pencapaian penting” untuk penyelesaian di tanah Israel.
Dia juga berterima kasih kepada “pelopor Eviatar yang dengan penuh pengabdian menunjukkan apa itu Zionisme. ”
Departemen Luar Negeri AS mengatakan sangat penting untuk menahan diri dari setiap langkah sepihak yang akan memperburuk ketegangan atau melemahkan upaya untuk memajukan kebebasan.
"Dan ini termasuk mendirikan pos-pos yang ilegal bahkan di bawah hukum Israel," kata wakil juru bicara Departemen Jalina Porter dalam sebuah pengarahan.
(*)