Israel telah berusaha untuk memagari Yerusalem Timur dan berharap mencaplok blok pemukiman terbesar di sisi timur Garis Hijau.
Perdana Menteri Israel yang baru Naftali Bennett adalah pendukung pemukiman Israel dan menentang kenegaraan Palestina.
Meskipun ia memimpin koalisi tambal sulam dari partai-partai sayap kanan, tengah, dan kiri yang mencakup anggota parlemen yang menentang permukiman dan mendukung negara Palestina, pemerintahnya tidak menjauhkan diri dari kebijakan ekspansionis mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Melansir Daily Sabah, Minggu (25/7/2021), baru-baru ini sebuah kompromi dicapai antara pemerintah Bennett dan pemukim Israel atas sebuah pos terdepan yang tidak sah bernama Eviatar di Tepi Barat yang diduduki.
Berdasarkan perjanjian tersebut, para pemukim akan meninggalkan pos Givat Eviatar di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Beberapa bangunan baru pos akan tetap di sana, terkunci dan dijaga oleh militer.
Pemukiman di puncak bukit dekat kota Palestina Nablus didirikan tanpa izin pemerintah Israel Mei lalu dan sekarang menjadi rumah bagi lebih dari 50 keluarga.
Sebagai tanggapan, Menteri Dalam Negeri Ayelet Shaked, anggota partai Yamina yang pro-pemukim Bennett, mentweet bahwa perjanjian itu adalah “pencapaian penting” untuk penyelesaian di tanah Israel.
Dia juga berterima kasih kepada “pelopor Eviatar yang dengan penuh pengabdian menunjukkan apa itu Zionisme. ”
Departemen Luar Negeri AS mengatakan sangat penting untuk menahan diri dari setiap langkah sepihak yang akan memperburuk ketegangan atau melemahkan upaya untuk memajukan kebebasan.
"Dan ini termasuk mendirikan pos-pos yang ilegal bahkan di bawah hukum Israel," kata wakil juru bicara Departemen Jalina Porter dalam sebuah pengarahan.
(*)