Intisari-online.com - Konflik Timor Letse dengan Indonesia yang ditungganggi Amerika dan Australia, ternyata menyimpan sebuah kisah rahasia.
Dalam sebuah tulisan yang dimuat di Aspistrategist, konsekuensi strategis dan biaya ekonomi, yang dilakukan di kalangan pembuat kebijakan ternyata menimbulkan kecemasan.
Ini dibocorkan Allan Gyngell dalam bukunya berjudul Takut Ditinggalkan.
Catatan sejarah itu, menunjukkan bukti ketakutan paling sering muncul yang kaitannya dengan Indonesia.
Ada dua kesempatan penting sejak penandatanganan Perjanjian ANZUS di mana Australia beralih ke AS untuk jaminan dukungan militer.
Tujuannya yaitu menghadapi prospek keamanan yang memburuk antara Australia dan Indonesia.
Hal itu terjadi sebelum pengerahan pasukan internasional pimpinan Australia ke Timor Timur pada tahun 1999 dan pengerahan pasukan Australia untuk melawan serangan gerilya Indonesia ke Malaysia selama Konfrontasi pada tahun 1965.
Kebijaksanaan umum adalah bahwa pada setiap kesempatan itu dukungan yang ditawarkan oleh AS jauh dari kebutuhan dan harapan Australia.
Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pasukan Australia akan menghadapi bahaya yang lebih besar.
Itu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa berharga aliansi itu ketika kepentingan keamanan Australia tertentu dipertaruhkan.
Secara langsung juga melibatkan kepentingan AS.
Ada tema berulang dalam episode sejarah yang mendorong pembuat kebijakan Australia untuk mencari dukungan militer AS.
Keinginan kuat AS untuk mempertahankan hubungannya dengan dan kepentingannya di Indonesia.
Meskipun AS sadar akan komitmen aliansinya dan berusaha memenuhi kebutuhan Australia, AS melakukannya dengan cara yang dirancang untuk tidak mengganggu hubungan bilateralnya sendiri dengan Indonesia.
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, mengangkangi jalur air yang sangat penting, Indonesia telah lama didekati oleh kekuatan besar dunia sebagai hadiah strategis.
Perhatian AS untuk melindungi kepentingan strategis dan ekonominya yang terpisah di sana.
Ini berpengaruh pada diplomasinya dan pada sifat komitmen militer praktis yang disiapkannya untuk diberikan kepada Australia.
Dalam kedua kasus tersebut, tujuan utama dan kontribusinya yang paling berharga bagi tantangan keamanan yang mendesak adalah untuk menerapkan kekuatan besar negaranya untuk meredakan sumber ketegangan antara Australia dan Indonesia.
Prioritas politik diplomatik dan domestik berfungsi untuk membatasi sifat peran militer AS.
Tetapi pemeriksaan catatan menunjukkan bahwa diplomasi sering kali keras dan datang dengan garis merah yang jelas di mana eskalasi militer merupakan pilihan.
Pada bulan September 1999, ketika Timor Timur dalam kekacauan, Presiden Bill Clinton mengatakan kepada Perdana Menteri John Howard bahwa AS tidak akan memasok pasukan tempur ke pasukan stabilisasi internasional, INTERFET.
Howard mengaku 'kecewa' dan 'terkejut' bahwa, pada satu kesempatan ketika Australia meminta bantuan, AS menolak.
Tekanan pada Washington akhirnya menghasilkan kontribusi yang sangat diperlukan, termasuk logistik, intelijen, dan pengerahan dua kapal perang ke perairan terdekat, tetapi, di balik layar, tindakan penyeimbangan diplomatik AS terungkap.
Kunjungan terpisah ke Jakarta pada bulan September oleh Menteri Pertahanan William Cohen dan komandan pasukan Pasifik AS Laksamana Dennis Blair menawarkan suasana pertukaran diplomatik dan debat internal selama berbulan-bulan.
Blair adalah yang paling blak-blakan.
Dia mengatakan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Wiranto, bahwa Timor Timur berada dalam keadaan 'anarki'.
TNI yang harus disalahkan, dan situasinya akan membuat 'kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap hubungan Indonesia dengan seluruh dunia termasuk AS.
Bertemu Wiranto tiga minggu kemudian, Cohen juga alot, memperingatkan bahwa TNI akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap serangan milisi terhadap pasukan INTERFET.
Tapi kemudian Cohen mengangkat laporan media yang mengklaim bahwa Howard melihat Australia sebagai 'wakil sheriff' AS di wilayah tersebut.
Cohen mengatakan kepada Wiranto bahwa laporan itu 'salah', menambahkan 'adalah kepentingan kami berdua untuk memiliki hubungan bilateral yang positif'.
Pesan yang jelas adalah bahwa AS akan mengurus urusannya sendiri, dan memiliki kepentingannya sendiri, di kawasan itu.
Berakhirnya Perang Dingin telah memberi AS lebih banyak kebebasan untuk menantang perilaku mitranya.
Debat pemerintah di Washington pada tahun 1999 di Australia mencerminkan bagaimana mencegah krisis Timor Timur karena bisa membahayakan hubunganya dengan negara jangkar di Asia Tenggara sama seperti ia membuat transisi yang sulit ke demokrasi.
Tindakan penyeimbangan yang sama terbukti beberapa dekade sebelumnya ketika Presiden Indonesia Sukarno melancarkan 'konfrontasi' multifaset untuk mencegah pembentukan Malaysia.
Pada puncak Perang Dingin, dan di tengah meningkatnya konflik di Vietnam, ada kecemasan akut di Washington untuk mencegah perang besar-besaran atas Malaysia.
AS sangat ingin mencegah pemutusan hubungan dengan Indonesia, yang pada gilirannya akan melihat pengaruhnya tergeser oleh kekuatan komunis domestik dan internasional.
Tekanan berkelanjutan pada Indonesia memuncak dalam kunjungan ke Asia oleh utusan khusus Presiden Lyndon Johnson, Jaksa Agung Robert Kennedy.
Pada awal 1964, Kennedy bertemu Sukarno di Imperial Hotel di Tokyo, di mana ia menyampaikan keprihatinan administrasi atas risiko signifikan 'eskalasi menjadi perang yang serius' dan adanya 'komitmen perjanjian AS di daerah'.
Dia mendesak Sukarno untuk mengakhiri aksi gerilya di Malaysia dan kembali ke meja perundingan.
Debat internal di Washington dan pertukaran diplomatik dengan Australia sebelum perjalanan Kennedy menunjukkan bahwa AS sangat menyadari bahwa, jika pasukan Australia dikerahkan ke Kalimantan Malaysia dan bentrok dengan pasukan Indonesia, Canberra akan 'mengajukan pakta ANZUS dan meminta kami untuk langsung intervensi terhadap Indonesia.
Menteri Pertahanan AS Robert McNamara membuat catatan tulisan tangan bahwa 'kita akan menghadapi masalah serius di bawah ANZUS'.
Sekembalinya ke Washington, Kennedy sendiri secara terbuka menyatakan bahwa AS memiliki 'kewajiban berdasarkan Perjanjian ANZUS' dan perang dapat dengan mudah meningkat dan menyebar.
Peringatan tersebut menyamarkan ketakutan administrasi swasta atas nasib investasi komersial yang substansial di Indonesia terutama di industri minyak dan hilangnya keunggulan strategis dalam permainan zero-sum dari Perang Dingin.