Namun menurut Otto jika ada kesalahan informasi seharusnya diikuti dengan pencabutan pernyataan dan permintaan maaf jika terlanjur disampaikan ke publik.
"Kalau dia sudah menyadari salah bahwa dia melakukan misinformasi, lantas melontarkannya di media massa, sepatutnya lah dia harus meralat, mencabut berita itu secara tegas dan minta maaf kepada Pak Moeldoko," kata Otto dikutip dari Kompas.com.
Moeldoko kemudian mengirimkan somasi ketiga dan terakhir agar ICW mencabut pernyataan dan memberikan penyampaian maaf.
Jika ICW tidak memenuhi permintaan tersebut dalam 5x24 jam maka Otto mengatakan kliennya akan mengambil langkah hukum.
"Saya melihat di sini paling tepat adalah (Pasal) 27 dan 45 UU ITE, ada kabar bohong, kabar tidak benar, disampaikan melalui elektronik karena disampaikan melalui website mereka, disampaikan diskusi secara virtual melalui YouTube," kata dia.
Untuk diketahui, perkara ini bermula dari hasil penelitian ICW mengenai sejumlah elite politik Tanah Air yang diduga dekat dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.
ICW menuding, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memiliki hubungan dengan perusahaan obat yang diklaim dapat digunakan sebagai terapi Covid-19 itu.
Menurut ICW, kedekatan itu terjalin melalui putri Moeldoko yang bernama Joanina Novinda Rachma.