Intisari-Online.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia terkait konflik Palestina-Israel pada 10 Mei 2021.
Sikap yang disampaikan tidak berubah, yakni mengutuk tindakan pengusiran paksa warga Palestina dari Shreikh Jarrah, Yerusalem Timur.
"Serta mengutuk penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjidil Aqsa," kata Fadjroel kepada wartawan, Jumat, (21/5/2021).
Presiden juga kata Fadjroel telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan Israel.
Baca Juga: Tembok Ratapan Jadi Tempat Tersuci Orang Yahudi, Hampir 20 Polisi dan Tentara Israel Menjaganya
"Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina," katanya.
Terkait krisis yang terjadi di Palestina tersebut kata Fadjroel, Presiden telah berbicara dengan sejumlah pemimpin negara (Turki, Singapura, Malaysia, Afghanistan, dan Brunei Darussalam) untuk menghentikan agresi Israel.
Sebelumnya Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan sikap Indonesia terhadap konflik antara Palestina dengan Israel tidak pernah berubah.
Namun tahukah Anda bahwa polemik mengenai hubungan Israel-Indonesia pernah mencapai titik hangatnya di masa pemerintahan mendiang Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab disapa Gus Dur.
Melansir Kompas.com dari arsip Harian Kompas yang terbit 26 Oktober 1999, wacana ini muncul ketika Alwi Shihab mengungkapkan kemungkinan dibukanya hubungan dagang Indonesia dengan Israel.
Saat itu, Alwi Shihab akan menjabat sebagai menteri luar negeri.
Pernyataan Alwi ini sekaligus tindak lanjut pidato Gus Dur dalam seminar 'Indonesia Next' di Denpasar, Bali, sehari sebelumnya.
Ketika itu, Gus Dur mengatakan bahwa Indonesia dapat melakukan kerja sama ekonomi dengan Israel tanpa membuka hubungan diplomatik.
Menurut Gus Dur, hubungan diplomatik Indonesia-Israel memang belum diperlukan.
Naun, hubungan dagang Indonesia-Israel tidak begitu saja dibuka.
Indonesia, menurut Alwi, meminta syarat yang mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina.
"Dengan syarat kita dilibatkan dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Maksudnya, kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, ikut didengar," ujar Alwi Shihab di Wisma Negara (25/10/1999).
Sebelum pernyataan Alwi, Gus Dur melakukan pertemuan dengan 16 Duta Besar negara-negara Arab, termasuk Dubes Palestina saat itu, Ribhi Y Awad.
Menurut Awad, Gus Dur mengatakan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya.
Adapun definisi kemerdekaan yang dimaksud adalah berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Jerussalem.
Selain itu, lanjut Awad, Indonesia juga tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum dikembalikannya seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel, termasuk Dataran Tinggi Golan dan dipulangkannya atau dibebaskannya semua tawanan Palestina oleh Israel.
Tapi sayang karena kebijakan itu banyak yang menuduh Gus Dur sebagai antek Yahudi karena banyak yang tidak tahu maksud dari kerjasama itu.
Menurut Yenny Wahid, Gus Dur bukanlah antek Yahudi atau Israel.
Ia mengatakan, Gus Dur mendukung kedaulatan penuh terhadap Palestina.
"Ayah saya sejak tahun 1980-an sudah membela Palestina. Bahkan ayah saya yang membiayai Dubes Palestina di Indonesia," terangnya.
Baca Juga: Terang-terangan Berkhianat, Kaum Ekstrimis Yahudi Israel Serbu Masjid Al-Aqsa Dibantu Polisi Israel
(*)