Intisari-Online.com - Saat puluhan demonstran meregang nyawa karena sikap kerasnya, Junta militer Myanmar terus berupaya mengeruk harta negara.
Nampaknya mereka sedang berlomba dengan waktu karena kebanyakan negara di luar negeri semakin menyudutkan posisi mereka.
Terutama setelah Myanmar melalui hari paling mematikan sepanjang protes terkait kudeta militer.
Di hari paling mematikan tersebut, Rabu (3/3/2021), terdapat 38 demonstran yang tewas.
Membuat total demonstran yang meregang nyawa selama demontrasi melonjak menjadi 54 orang.
Namun, bak tak peduli dengan banyaknya warga mereka yang harus mati karena nafsu kekuasaan mereka, junta militer Myanmar malah sibuk mengeruk harta negaranya.
Hal ini terbongkar setelah mereka mencoba mengeruk salah satu sumber dana mereka yang berada di AS.
Sayang, keputusan tersebut malah membuat mereka kini harus gigit jari, padahal jumlah dana yang berada di sana sungguh besar jumlahnya.
Penguasa militer Myanmar berusaha untuk memindahkan dana sekitar US$ 1 miliar atau Rp 14,264 triliun (kurs Rp 14,264) yang ditahan di Federal Reserve Bank of New York beberapa hari setelah merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu.
Hal tersebut diungkapkan oleh tiga orang sumber Reuters yang mengetahui masalah itu, termasuk seorang pejabat pemerintah AS.
Reuters memberitakan, sumber tersebut mengatakan, transaksi pada 4 Februari atas nama Bank Sentral Myanmar pertama kali diblokir oleh pengamanan Fed.
Pejabat pemerintah AS kemudian menghentikan pesetujuan transfer sampai perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden memberi mereka otoritas hukum untuk memblokirnya tanpa batas waktu.
Saat dikonfirmasi, seorang juru bicara Fed New York menolak berkomentar tentang pemegang rekening tertentu. Departemen Keuangan AS juga menolak berkomentar.
Upaya tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dilakukan setelah militer Myanmar melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat reformis selama kudeta.
Ini menandai upaya nyata para jenderal Myanmar untuk membatasi sanksi internasional setelah mereka menangkap pejabat terpilih, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan nasional pada November.
Tentara merebut kekuasaan dengan tuduhan penipuan.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon berulang kali untuk dimintai keterangan.
Reuters juga tidak dapat menghubungi pejabat di bank sentral.
Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris telah mengeluarkan sanksi baru setelah kudeta dan tindakan keras militer yang mematikan terhadap para demonstran di Myanmar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pada Kamis bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.
Baca Juga: 'Pengkhianat Junta Militer', Dubes Myanmar untuk PBB Dipecat, Bersumpah Terus Perangi Kudeta
Biden mengatakan pada 10 Februari bahwa Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal memiliki akses yang tidak semestinya terhadap dana pemerintah Myanmar senilai US$ 1 miliar.
Pejabat AS tidak menjelaskan pernyataan tersebut pada saat itu, tetapi perintah eksekutif yang dikeluarkan keesokan harinya secara khusus menyebutkan Bank Sentral Myanmar sebagai bagian dari pemerintah Myanmar.
Perintah tersebut mengizinkan penyitaan aset pemerintah pasca kudeta Myanmar.
Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa perintah eksekutif itu dirancang untuk memberi The Fed New York otoritas hukum untuk memegang dana cadangan Myanmar senilai US$ 1 miliar tanpa batas waktu.
Dana cadangan Myanmar akan dikelola oleh bagian dari Fed New York yang dikenal sebagai Bank Sentral dan Layanan Akun Internasional (CBIAS), di mana banyak bank sentral menyimpan cadangan dolar AS untuk tujuan seperti menyelesaikan transaksi.
Upaya untuk mengosongkan rekening dilakukan pada 4 Februari, tetapi diblokir secara otomatis oleh proses yang telah diberlakukan di Fed New York sebelum kudeta, kata dua sumber.
Seorang sumber mengatakan, pemblokiran itu dilakukan karena transaksi yang melibatkan Myanmar memerlukan pengawasan ekstra.
Pada tahun lalu, Myanmar ditempatkan dalam "daftar abu-abu" Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) internasional untuk masalah pencucian uang, sebagian karena risiko hasil dari perdagangan narkoba yang dicuci melalui bank.
Para jenderal Myanmar tampaknya secara tegas mengendalikan Bank Sentral Myanmar pada saat percobaan penarikan itu.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, ketika militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, militer melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat ekonomi penting, termasuk Bo Bo Nge, wakil gubernur reformis dan sekutu Suu Kyi.
Hingga Kamis, dia masih ditahan.
Dan kini militer Myanmar langsung buru-buru menguras harta kekayaan negaranya.