Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon berulang kali untuk dimintai keterangan.
Reuters juga tidak dapat menghubungi pejabat di bank sentral.
Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris telah mengeluarkan sanksi baru setelah kudeta dan tindakan keras militer yang mematikan terhadap para demonstran di Myanmar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pada Kamis bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.
Baca Juga: 'Pengkhianat Junta Militer', Dubes Myanmar untuk PBB Dipecat, Bersumpah Terus Perangi Kudeta
Biden mengatakan pada 10 Februari bahwa Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal memiliki akses yang tidak semestinya terhadap dana pemerintah Myanmar senilai US$ 1 miliar.
Pejabat AS tidak menjelaskan pernyataan tersebut pada saat itu, tetapi perintah eksekutif yang dikeluarkan keesokan harinya secara khusus menyebutkan Bank Sentral Myanmar sebagai bagian dari pemerintah Myanmar.
Perintah tersebut mengizinkan penyitaan aset pemerintah pasca kudeta Myanmar.
Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa perintah eksekutif itu dirancang untuk memberi The Fed New York otoritas hukum untuk memegang dana cadangan Myanmar senilai US$ 1 miliar tanpa batas waktu.