Intisari-Online.com - Apa alasan Belanda menolak Irian Barat dimasukkan wilayah Indonesia?
Setelah pengakuan kedaulatan, Belanda masih terlibat konflik dengan Indonesia soal Irian Barat.
Sebenarnya, penyelesaian Irian Barat telah dibahas dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).
Namun, pembahasan masalah tersebut berlangsung alot, sehingga hanya diputuskan untuk kembali membicarakan kesepakatannya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.
Belanda pun memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia pada 27 Desember 1949, tanpa menyelesaikan urusan Irian Barat.
Belanda sendiri menolak Irian Barat dimasukkan wilayah Indonesia dengan alasan bahwa pulau beserta suku-suku yang mendiami Hollandia (nama Papua Barat periode 1910-1962) memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan bekas wilayah Hindia-Belanda lainnya.
Kemudian pada 1950, Presiden Soekarno berupaya melakukan perundingan bilateral secara langsung dengan Belanda.
Namun sayang, cara tesebut tidak menuai keberhasilan. Bahkan secara sepihak, pada tahun 1952 Belanda memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Lalu apa yang dilakukan Soekarno?
Baca Juga: Ini Alasan China Kepincut Setengah Mati oleh Timor Leste, Ternyata Bukan untuk Adang Australia
Setelah perundingan dengan Belanda gagal, Presiden Soekarno masih berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur diplomasi.
Ia membawa permasalahan Irian Barat ini ke forum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) untuk mendapat dukungan Majelis Umum PBB pada tahun 1954.
Rupanya, upaya diplomasi di forum PBB ini juga tidak menuai hasil yang diharapkan.
Akhirnya, langkah konfrontasi dengan Belanda di terpaksa dilakukan di samping tetap melanjutkan langkah diplomasi di forum sidang Majelis Umum PBB.
Baca Juga: Setelah Lanjutkan Eksekusi Mati, Rupanya Trump Juga Berbaik Hati Ampuni 73 Orang Sebelum Lengser
Pada tahun 1956 Presiden Soekarno melakukan kunjungan Ke Moskow menemui pimpinan Uni Sovyet, Nikita Khrushchev untuk membicarakan permasalahan Irian Barat dan meminta dukungan negara pimpinan Blok Timur ini.
Tanpa memakan waktu yang lama, Nikita Khrushchev pun menyatakan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meraih cita-citanya untuk membebaskan Irian Barat.
Pada 18 November 1957 dilangsungkan rapat umum untuk membahas masalah pembebasan Irian Barat.
Sementara sebagai langkah awal konfrontasi dengan Belanda, pada 5 Desember 1957 seluruh film berbahasa Belanda dilarang tayang di Indonesia. Pesawat-pesawat Belanda juga dilarang terbang dan mendarat di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Tepat di Utara Pulau Kalimantan, Ledakan Nuklir Paling Berbahaya di Dunia Siap Meletus
Kemudian pada 5 Desember 1958, dilakukan penghentian terhadap seluruh kegiatan Kosuler Belanda di Indonesia.
Selama periode 1958 hingga 1959 dilakukan nasionalisasi sekitar 700 perusahaan Belanda di Indonesia.
Pada 17 Agustus 1960, Indonesia melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.
Konfrontasi antara Indonesia dan Belanda pun semakin meruncing.
Baca Juga: Ibu yang Melahirkan Secara Sesar Patut Disebut Pahlawan, Ini Alasannya!
Pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Tiga Komando Rakyat (Trikora).
Isi Trikora, yakni:
- Gagalkan pembentukan negara Papua
- Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat
- Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dam kesatuan tanah air dan bangsa.
Sementara itu, dilakukan pula persiapan untuk merebut Irian Barat. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
Indonesia pun minta bantuan Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Tapi Amerika Serikat menolak.
Presiden Soekarno pun menggunakan kekuatan persenjataan dengan bantuan dari Uni Soviet.
Ketegangan tersebut pun menarik perhatian Amerika Serikat. Dan pada 1962, Amerika Serikat mulai menekan Belanda untuk menyelesaikan sengketa, ini untuk mengantisipasi terjadinya peperangan.
Akhirnya, pada 15 Agustus 1962, ditandatangani Persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda.
Salah satu hasilnya adalah memberikan rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap di wilayah Indonesia atau memisahkan diri.
Selanjutnya, hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) itu disetujui pada 19 Desember 1969 dan membuktikan bawah Irian Barat bagian dari Indoenesia.
Secara resmi Irian Barat berada dibawah pengawasan Idnonesia pada 1963.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini