Intisari-Online.com - Pada akhir-akhir masa jabatannya (diperkirakan berakhir 30 Juni 2022), Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghadapi beragam badai yang membuatnya benar-benar berada di ujung tanduk.
Badai-badai yang dihadapi oleh kepemimpinan Duterte ini dijabarkan oleh Mong Palatino dengan judul "A Deadly and Disastrous 2020 for the Philippines" yang dimuat di The Diplomat (28/12/2020).
Letusan gunung berapi besar, banjir besar di beberapa daerah, melonjaknya kasus COVID-19, dan situasi hak asasi manusia yang memburuk termasuk di antara bencana yang membuat kehidupan warga Filipina semakin sengsara di tahun 2020.
Setelah lebih dari empat dekade tidak aktif, Gunung Berapi Taal di selatan ibu kota Manila kembali meletus pada Januari 2020.
Letusannya menyelimuti banyak kota dengan abu, membuat ribuan orang mengungsi di wilayah selatan Tagalog, dan mengganggu pusat pariwisata yang ramai di sekitar gunung berapi dan Danau Taal.
Saat penduduk perlahan mulai membangun kembali komunitas mereka, pandemi Covid-19 datang.
Presiden Rodrigo Duterte pun memerintahkan lockdown sebagian besar Filipina pada bulan Maret untuk menahan penyebaran virus mematikan tersebut.
Lockdown Filipina digambarkan sebagai salah satu yang paling keras dan terpanjang di dunia.
Kritikus menyerang kegagalan pihak berwenang untuk mempertimbangkan bagaimana lockdown, termasuk penutupan transportasi umum, akan berdampak negatif pada kehidupan jutaan pekerja dan usaha kecil.
Aktivis mengatakan bahwa menggunakan cara militeris untuk menegakkan lockdown menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut.
Duterte dituduh mengabaikan saran para ilmuwan untuk memprioritaskan pengujian massal dan pelacakan kontak daripada hanya menggiring orang ke rumah mereka.
Meskipun berbulan-bulan dilakukan tindakan lockdown yang ketat, Filipina telah mencatat jumlah kasus Covid-19 tertinggi kedua di Asia Tenggara.
Respons pandemi pemerintah sangat dikritik oleh publik sehingga bahkan sekutu Duterte di Senat menandatangani surat yang mendesak presiden untuk mengganti menteri kesehatan negara.
Keputusan untuk mengandalkan lockdown sebagai langkah default dalam menangani pandemi membuat ekonomi Filipina terhenti, yang memicu rekor jumlah orang kehilangan pekerjaan.
Sekolah di semua tingkatan tidak diizinkan untuk dibuka kembali, perusahaan komersial tidak beroperasi selama berbulan-bulan, dan jam malam yang dimulai pada pukul 8 malam menyebabkan penutupan bisnis.
Sementara banyak yang dirugikan oleh dampak lockdown, anggota parlemen malah buru-buru mengesahkan Undang-Undang Anti-Terorisme yang oleh oposisi digambarkan sebagai tindakan kejam yang bertujuan untuk membungkam perbedaan pendapat.
Selama periode inilah ancaman Duterte untuk menutup raksasa media ABS-CBN terwujud ketika Kongres menolak aplikasi perpanjangan waralaba penyiaran.
Pembunuhan terkait narkoba tidak berhenti bahkan selama pandemi.
Menurut pemantauan oleh kelompok hak asasi manusia, operasi Tokhang (anti-narkoba) meningkat tahun ini.
Ada juga lonjakan pembunuhan di luar hukum yang menargetkan aktivis, jurnalis, pemimpin sayap kiri, dan pengacara meskipun diberlakukan peraturan penguncian yang ketat di sebagian besar barangay (desa).
Pembatasan pergerakan orang telah dikurangi pada bulan November ketika lima topan berturut-turut membuat malapetaka di bagian timur Luzon, pulau terbesar di negara itu.
Salah satu topan, Goni, adalah yang terkuat di dunia tahun ini.
Topan tersebut menyebabkan banjir, yang mencapai tingkat yang mirip dengan kerusakan yang disebabkan oleh topan Haiyan (Yolanda) pada tahun 2013 dan Ketsana (Ondoy) pada tahun 2009.
Banjir tersebut menghancurkan rumah, tanaman, dan mata pencaharian masyarakat pedesaan yang belum pulih dari kejatuhan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.
Baca Juga: Dugaan Kuat Kim Yo-jong Akan Gantikan Kim Jong-un, Jadi Diktator Wanita Pertama di Sejarah Modern
Ketidakhadiran Duterte dalam mengoordinasikan operasi pertolongan dan penyelamatan terlihat jelas.
Para komentator online mencatat bahwa Duterte selalu cepat meminta kekuatan darurat dari Kongres, namun dia secara mencolok dan secara konsisten absen selama keadaan darurat banjir.
Duterte membalas bahwa dia secara teratur diberi pengarahan tentang situasi di Luzon saat menghadiri masalah lain di pulau selatan Mindanao.
Pandemi menguji kepemimpinan Duterte dan mendapat reaksi beragam dari publik.
Para kritikus menyebut inefisiensi satuan tugas pandemi yang dipimpin oleh pensiunan jenderal sebagai dasar untuk menyalahkan pemerintah Duterte atas tingginya jumlah kasus Covid-19 di negara itu.
Bersalah atau tidak karena memperburuk penderitaan rakyat Filipina pada tahun 2020, Duterte menghadapi tantangan yang berpotensi lebih berat pada tahun 2021 karena krisis ekonomi terus terurai, sementara partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih menjelang pemilihan presiden 2022.
Pasukan oposisi diharapkan lebih gencar dalam mendorong pertanggungjawaban setelah ketua jaksa Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bulan ini bahwa mereka telah menemukan "dasar yang masuk akal untuk percaya" bahwa perang Duterte terhadap narkoba bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.