:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Intisari-online.com - Jauh sebelum China menjadi kekuatan besar dunia, banyak negara menjadi sekutunya.
Salah satunya negara Asia Tenggara Filipina, yang awalnya merupakan sekutu penting Amerika.
Namun, manuver politik telah membuat Filipina berubah arah dan memilih bersekutu dengan China.
Tahun 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan hangat memalingkan diri ke Beijing, sebagai imbalan atas poyek investasi.
Sejauh ini sudah 4 tahun berlalu Filipina menjalin hubungan dengan China.
Namun, yang perlu diketahubahwa, kedua negara ini tidak memiliki hubungan yang mesra meski menjalin kerja sama.
Tindakan China yang semena-mena di Laut China Selatan, membuat Filipina murka pada negeri Panda.
Menurut 24h.com.vn, Sabtu (19/12/20), Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim Laut China Selatan, tetapi Beijing tidak mau mengakuinya.
Ketegangan di Laut China Selatan telah meningkatkan ideologi anti-China di Filipina.
Tetapi Duterte telah meremehkan masalah tersebut dan tidak berbuat banyak untuk membuat China menghormati hak maritimnya.
Sejak berkuasa, Duterte meninggalkan Amerika Serikat dan beralih ke China dengan imbalan miliaran dolar dari China dalam bentuk bantuan, pinjaman, dan investasi di bidang infrastruktur.
Namun setelah 4 tahun, sebagian besar janji investasi dari China belum terwujud.
Fokus kebijakan ekonomi pemerintahan Duterte adalah program 3B (Build, Build, Build), dengan 20.000 proyek infrastruktur termasuk pelabuhan laut, bandara, dan jalan raya.
Modal dari China dianggap sebagai pilihan terbaik untuk meningkatkan infrastruktur negara, dan Filipina berharap dapat memasuki "zaman keemasan infrastruktur".
Namun sejauh ini, kurang dari 5% dari pinjaman dan investasi yang dijanjikan China senilai 24 miliar USD telah menjadi kenyataan.
"Mereka mengajak Duterte jalan-jalan. Dia melakukan banyak hal untuk China, tetapi apa yang dia dapatkan sebagai balasannya?" kata analis politik Filipina Richard Heydarian kepada CNA.
"Hingga saat ini, hampir tidak ada proyek infrastruktur besar yang diinvestasikan oleh China," imbuhnya.
Salah satunya adalah Bendungan Kaliwa.
Diharapkan sebagai solusi untuk masalah genangan di kota metropolitan Manila dan sekitarnya.
Proyek ini membayangkan pembangunan tiga bendungan untuk melayani mata pencaharian 17,5 juta orang.
"Tetapi proyek itu terhenti, karena China memiliki sikap negosiasi yang agak sulit untuk memastikan "proyek-proyek bernilai komersial," kata Peter Mumford, kepala analisis untuk Asia Selatan.
Proyek tersebut juga telah ditunda karena protes oleh kelompok lingkungan.
Sementara pejabat setempat khawatir hal itu akan menyebabkan banjir dan menggusur ribuan penduduk asli di provinsi Rizal dan Quezon. terlantar.
Meskipun proyek seperti bendungan Kaliwa senilai $ 211 juta masih menjadi prioritas bagi pemerintahan Duterte.
Para ahli mengatakan bahwa modal yang dibutuhkan untuk meminjam dari China untuk melaksanakan program 3B terlalu mahal, karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi. .
China sedang dikritik karena model "diplomasi jebakan utang", yang memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin untuk pembangunan infrastruktur,
Tetapi kemudian memaksa mereka untuk membuat konsesi untuk bersantai dan mengurangi utang.
Baca Juga: China Bisa Kebakaran Jenggot, Bagaimana Tidak? Ternyata AS Siap Lakukan Ini di Laut China Selatan
"Keuntungan selalu menjadi kuncinya. Dan itulah mengapa mereka (China) memilih untuk mengejar proyek bendungan Kaliwa. Kami mungkin harus menyerahkan semua sumber daya ke China jika kami gagal bayar," kata Dulce.
Jay Batongbacal, direktur Institute of Maritime Affairs di University of the Philippines, mengatakan Manila harus mempertimbangkan opsi lain.
"Perjanjian pinjaman dengan Jepang dan Korea akan memiliki persyaratan untuk penerimaan sosial. Artinya, masyarakat lokal juga harus menyetujui proyek tersebut, tidak hanya pemerintah pusat," kata Batongbacal.
Perjanjian pinjaman dari China tidak memiliki syarat itu.
"Jadi menurut saya niat mereka adalah melanjutkan proyek dan membangun sesuatu tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap komunitas lokal," katanya.
Proyek infrastruktur Filipina diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 21.000 penduduk setempat.
Tetapi ada kekhawatiran tentang persentase pekerja Tiongkok yang sangat tinggi di proyek-proyek tersebut.