Intisari-Online.com - Rakyat menderita di negara-negara paling korup di dunia ini.
Salah satunya dari negara tersebut juga menghadapi perang saudara hampir satu dekade.
Korupsi merupakan salah satu penghambat kemajuan suatu negara, bahkan menyebabkan kemiskinan dan penderitaan rakyatnya.
Suriah adalah salah satu negara paling korup di dunia, menurut Transparency International.
Skor transparansi negara ini termasuk sangat rendah, yaitu 13, dari angka sempurna 100.
Mengutip mhlnews.com, Human Rights Watch menemukan bahwa pemerintah negara ini membatasi akses organisasi kemanusiaan kepada komunitas yang membutuhkan.
Juga secara selektif menyetujui proyek bantuan dengan memberlakukan persyaratan untuk bermitra dengan aktor lokal yang diperiksa keamanannya.
Persyaratan itu sering kali berarti bahwa bantuan tersebut disedot melalui aparat negara yang kejam, untuk menghukum penduduk sipil yang dianggap sebagai lawan, dan memberi penghargaan kepada mereka yang dianggap setia atau yang dapat melayani kepentingannya.
Kondisi negara Suriah sendiri tengah kacau oleh konflik yang telah berlangsung hampir satu dekade.
Akar konflik Suriah itu berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Bashar al-Assad.
Bashar al-Assad adalah penerus rezim Assad sekaligus keturunan dari Hefedz al-Assad.
Rezim Assad terkenal dengan pemerintahan otoriter yang berlangsung di Suriah selama lebih dari 30 tahun.
Beberapa faktor yang menjadi latar belakang konflik di Suriah, yaitu kesenjangan sosial di masa pemerintahan Bashar Al-Assad, kurangnya distribusi pangan dan tingkat pengangguran tinggi, aksi represif pemerintah terhadap kritik masyarakat, dan dominasi partai Ba'ath.
Konflik Suriah berawal pada 11 Maret 2011 ketika kelompok remaja menggambar slogan anti pemerintahan di kota Daraa.
Slogan tersebut berisi ajakan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad, sementara Pemerintah Suriah menanggapi peristiwa tersebut dengan kekerasan.
Kepolisian Suriah memenjarakan dan menyiksa seluruh pemuda yang dianggap terlibat dalam penyebaran slogan anti pemerintah.
Tindakan represif kepolisian mengakibatkan aksi protes tambah meluas hingga ke kota-kota lain di Suriah.
Memasuki tahun 2012, situasi politik Suriah semakin memanas. Dan kini ratusan ribu orang telah tewas dalam perang Suriah.
Mengutip Kompas.com, dalam buku Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional (2013) karya Dina Y Sulaiman, Bashar al-Assad menginstruksikan kepada polisi dan militer untuk menghalalkan segala cara dalam menghalau aksi protes masyarakat.
Selain itu, terjadi pula perang saudara antara masyarakat pro-pemerintah dan golongan revolusioner di berbagai kota Suriah.
Konflik Suriah ini menurut Ketua HAM PBB pada 2017 adalah bencana buatan manusia paling buruk sejak Perang Dunia II.
Perang Suriah telah menghancurkan perekonomian juga membuat lebih dari 11 juta warga Suriah terpaksa meninggalkan rumah mereka.
LSM terus mengecam pelanggaran HAM oleh Bashar al-Assad di Suriah, termasuk serangan kimia mematikan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang.
Juga mencatat puluhan ribu orang telah menjadi sasaran penghilangan paksa pemerintah dan berbagai kelompok bersenjata.
Selain Suriah, berikut Negara-negara paling korup di dunia menurut Transparency International:
Somalia
Skor transparansi Somalia hanya di angka 9, di mana ini paling rendah di antara 180 negara dalam daftar menurut Transparency International
Itu menunjukkan betapa korup negara tersebut.
Korupsi adalah salah satu penyebab utama dan konsekuensi dari ketidakstabilan politik endemik di Somalia, yang menempati peringkat terbawah dari Indeks Persepsi Korupsi Transparency International setiap tahun sejak 2006.
Korupsi terjadi di semua tingkatan baik di sektor publik maupun swasta, dan terlihat dan bentuk perilaku yang diharapkan.
Itu mempengaruhi hampir setiap aspek masyarakat Somalia: dari penyalahgunaan pejabat publik atas barang publik untuk keuntungan pribadi dan permintaan suap sebagai imbalan atas layanan dasar hingga jaringan patronase berbasis klan yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan politik.
Bisnis pun telah menyesuaikan diri dengan iklim pelanggaran hukum, misalnya dengan menghindari pajak dan menjual makanan dan obat-obatan yang sudah kadaluwarsa.
Sudan Selatan
Hanya sedikit lebih bersih dari Somalia, Sudan Selatan memiliki skor 12.
Korupsi merasuki semua sektor ekonomi dan semua tingkat aparatur negara dan memanifestasikan dirinya melalui berbagai bentuk, termasuk korupsi besar-besaran dan jaringan klientelistik di sepanjang garis kesukuan.
Sejak kemerdekaan, negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas untuk memerangi korupsi, tapi kerangka anti-korupsi Sudan Selatan masih dalam tahap awal.
Terdapat instrumen hukum, kurangnya kapasitas, sumber daya, dan politik seringkali menghambat pelaksanaan yang efektif.
Yaman
Skor transparansi Yaman adalah 15 menjadikan negara ini masuk 5 besar negara paling korup di antara 180 negara.
Menurut Human Rights Watch, di seluruh negeri, warga sipil menderita karena kurangnya layanan dasar, krisis ekonomi yang meningkat, pasukan keamanan lokal yang kejam, dan sistem pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan peradilan yang rusak.
Perekonomian Yaman, yang sudah rapuh sebelum konflik, telah terkena dampak yang sangat parah.
Ratusan ribu keluarga tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap, dan banyak pegawai negeri tidak menerima gaji tetap selama beberapa tahun.
Kerusakan ekonomi negara itu telah memperburuk krisis kemanusiaan.
Baca Juga: Dapatkan Manfaat Air Rebusan Jahe Kunyit dan Sereh Berikut Ini, Yuk!
Venezuela
Masih di angka belasan dari nilai sempurna 100, Venezuela memiliki skor 16.
Kekurangan obat-obatan, persediaan medis, dan makanan yang parah membuat banyak warga Venezuela tidak dapat memberi makan keluarga mereka secara memadai atau mengakses perawatan kesehatan penting.
Eksodus besar-besaran warga Venezuela yang melarikan diri dari penindasan dan kekurangan mewakili krisis migrasi terbesar dari jenisnya dalam sejarah Amerika Latin baru-baru ini.
Kekhawatiran terus-menerus lainnya termasuk kondisi penjara yang buruk, impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia, dan pelecehan oleh pejabat pemerintah terhadap pembela hak asasi manusia dan media independen.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari