Find Us On Social Media :

Inilah Negara-negara Paling Korup di Dunia, Salah Satunya Hampir Satu Dekade Direpotkan Konflik dan Perang Saudara, Ratusan Ribu Orang Telah Jadi Korbannya

By Khaerunisa, Rabu, 9 Desember 2020 | 19:28 WIB

Kondisi Suriah yang mengalami konflik dan perang saudara 9 tahun. Ilustrasi negara paling korup di dunia.

Baca Juga: 'Ini Saatnya Ceritakan Rahasia Anda', Saat Polisi Tawarkan Hadiah Rp14 Miliar untuk Pemberi Informasi Kasus Pembunuhan 26 Tahun Silam

Selain Suriah, berikut Negara-negara paling korup di dunia menurut Transparency International:

Somalia

Skor transparansi Somalia hanya di angka 9, di mana ini paling rendah di antara 180 negara dalam daftar menurut Transparency International

Itu menunjukkan betapa korup negara tersebut.

Korupsi adalah salah satu penyebab utama dan konsekuensi dari ketidakstabilan politik endemik di Somalia, yang menempati peringkat terbawah dari Indeks Persepsi Korupsi Transparency International setiap tahun sejak 2006.

Korupsi terjadi di semua tingkatan baik di sektor publik maupun swasta, dan terlihat dan bentuk perilaku yang diharapkan.

Itu mempengaruhi hampir setiap aspek masyarakat Somalia: dari penyalahgunaan pejabat publik atas barang publik untuk keuntungan pribadi dan permintaan suap sebagai imbalan atas layanan dasar hingga jaringan patronase berbasis klan yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan politik.

Bisnis pun telah menyesuaikan diri dengan iklim pelanggaran hukum, misalnya dengan menghindari pajak dan menjual makanan dan obat-obatan yang sudah kadaluwarsa.

Baca Juga: Perbandingan Kekuatan Militer China dan AS, Meski Masih Unggul Para Ahli Militer AS Peringatkan Kecepatan China Ciptakan Senjata Ini yang Bisa Bikin China Mendominasi!

Sudan Selatan

Hanya sedikit lebih bersih dari Somalia, Sudan Selatan memiliki skor 12.

Korupsi merasuki semua sektor ekonomi dan semua tingkat aparatur negara dan memanifestasikan dirinya melalui berbagai bentuk, termasuk korupsi besar-besaran dan jaringan klientelistik di sepanjang garis kesukuan.

Sejak kemerdekaan, negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas untuk memerangi korupsi, tapi kerangka anti-korupsi Sudan Selatan masih dalam tahap awal.

Terdapat instrumen hukum, kurangnya kapasitas, sumber daya, dan politik seringkali menghambat pelaksanaan yang efektif.