Levelnya Sama Dengan Indonesia Tetapi India Justru Punya Senjata Nuklir, Tak Disangka Ini Alasan Indonesia Dipastikan Tak Bisa Punya Senjata Nuklir

Intisari-online.com - Sampai saat ini banyak negara yang mengembangkan senjata nuklir mereka.

Itulah sebabnya dunia memiliki Perjanjian Nuklir.

Perjanjian Nuklir atau Nuclear Non-proliferation Treaty (Perjanjian Non-proliferasi Nuklir) adalah perjanjian antarnegara pemilik senjata nuklir untuk tidak membantu negara lain memproduksinya.

Dikutip dari Encyclopaedia Britannica (2015), Perjanjian Nuklir ditandatangani pada 1 Juli 1968 oleh 62 negara.

Baca Juga: Dikenal Benci Setengah Mati dengan China, Donald Trump Ternyata Tidak Mengincar China Justru Negara Ini yang Diincar untuk Perang

Tiga negara besar yang menandatangani kala itu adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet.

Perjanjian ini baru efektif dilaksanakan sejak Maret 1970.

Tiga pilar utama dalam Perjanjian Nuklir sebagai berikut:

1. Perlucutan senjata nuklir

Baca Juga: Indonesia Mungkin Menahan Diri, Menjadi Negara Besar yang Tak Punya Senjata Nuklir, Tetapi Indonesia Diprediksi Akan Memiliki Senjata Nuklir Jika Negara Ini Juga Memilikinya!

2. Non-proliferasi (tidak mengembangkan) senjata nuklir

3. Penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai.

Perjanjian Nuklir berlaku selama 25 tahun untuk kemudian diperbarui.

Pada 1995, sebanyak 174 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan Perjanjian Nuklir berlangsung selamanya dan tanpa pengecualian.

Baca Juga: Bikin 1 Dunia Panik, Dewan Nuklir PBB Laporkan Iran Mulai Masukkan Gas Uranium ke Pabrik Bawah Tanahnya Secara Tiba-tiba, Mau Mulai Perang Nuklir?

Negara-negara lain yang menemukan teknologi nuklir, meratifikasi atau mengikuti perjanjian ini.

Pada 2007, hanya tiga negara yang menolak menandatangani perjanjian ini.

Tiga negara yang menolak Perjanjian Nuklir adalah India, Israel, dan Pakistan.

Korea Utara sempat ikut tanda tangan, namun menarik kembali persetujuannya.

Baca Juga: Ayahnya Dibunuh dengan Racun Saraf, Keponakan Kim Jong Un yang Kaya Ini 'Menghilang' Setelah Bertemu CIA

Dikritik tidak adil

Perjanjian Nuklir kerap dikritik tidak adil.

Ini karena negara yang belum punya senjata nuklir dilarang mengembangkannya.

Sedangkan negara yang sudah punya, dipersilakan menyimpan senjatanya.

Baca Juga: Puluhan Tahun Kembangkan Senjata Nuklir Demi Saingi Amerika, China Sesumbar Punya Senjata Nuklir yang Diklaim Akan Buat AS Bertekuk Lutut Pada Mereka

Kendati demikian, negara-negara yang belum punya senjata nuklir menerimanya.

Pada 1968 disepakati juga, negara-negara pemilik senjata nuklir dapat membantu negara-negara yang tidak punya senjata nuklir mengembangkan teknologi nuklir.

Teknologi yang dikembangkan bukan untuk pertahanan, melainkan untuk pembangkit listrik.

Perkembangan Perjanjian Nuklir

Baca Juga: Bukan Palestina, Amerika, Apalagi China, Justru Negara Ini yang Paling Menginginkan Israel Lenyap dari Muka Bumi, 'Israel Paling Takut Sama Negara Itu'

Pada 2005, Perjanjian Nuklir dikaji lewat Review Conference of the Parties to the Treaty on Non-proliferation of Nuclear Weapons.

Saat itu, ketimpangan atau ketidakadilan Perjanjian Nuklir ini dikeluhkan negara-negara yang belum memiliki teknologi nuklir.

Perjanjian ini memang telah menekan negara-negara dunia mengembangkan senjata nuklir.

Namun ada sejumlah peristiwa yang mengganjal dan melanggar Perjanjian Nuklir.

Baca Juga: Trump sempat Rencanakan Serang Fasilitas Nuklirnya, Tapi Iran Tak Gentar, Ini Perbandingan Kekuatan AS dan Iran

Berikut pelanggaran Perjanjian Nuklir:

1. Korea Utara menarik diri dari Perjanjian Nuklir pada 2003 karena ingin mengembangkan Senjata Nuklir. 2. Irak sudah menandatangani Perjanjian Nuklir namun pada 1980 terbukti mengembangkan program nuklir. 3. Iran punya fasilitas cadangan uranium.

Baca Juga: Masa Jabatan Trump Berakhir Sebentar Lagi, Aliansi Iran Justru Pasang Waspada Tinggi, Mengapa?

4. India dan Pakistan menyatakan punya teknologi nuklir pada 1990 namun tak dikenakan penalti atau hukuman.

Posisi Indonesia

Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendukung masyarakat internasional dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir.

Sejak tahun 1994, Indonesia selalu ditunjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Perlucutan Senjata Gerakan Non-Blok.

Baca Juga: Indonesia Bisa Jadi Pemimpin untuk Tunjukkan Jalan: 'Katakan Saja Tidak' kepada AS dan Cina, Seperti Dulu-dulu yang Pernah Dilakukan

Selama ini, Indonesia telah mengoordinasikan posisi bersama negara-negara Gerakan Non-Blok dalam berbagai forum mekanisme perlucutan senjata PBB.

Indonesia menganggap bahwa Perjanjian Nuklir telah mencegah proliferasi horizontal senjata-senjata nuklir, namun belum sepenuhnya berhasil mencegah proliferasi secara vertikal.

Oleh karena itu, Indonesia meminta agar seluruh negara berpihak pada Perjanjian Nuklir.

Termasuk negara-negara pemilik teknolgi nuklir, agar terikat pada komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, baik secara vertikal maupun horizontal (non-proliferation in all its aspects).

Baca Juga: Mental Armenia Remuk Bubuk Setelah Kekalahannya Dari Azerbaijan Atas Wilayah Nagorno-Karabakh, Bukan Karena Pencaplokan, Melainkan Pengkhianatan Negara Sekutu Mereka Ini

Mengenai perlucutan senjata, Indonesia selalu menekankan agar negara- negara nuklir memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata nuklir mereka dengan batas waktu yang jelas sesuai perjanjian.

Selain itu, Indonesia menginginkan agar proses perlucutan senjata nuklir bisa diverifikasi (verifiable), tidak dapat dikembalikan (irreversible) dan terbuka (transparent).

Terkait dengan non-proliferasi, Indonesia menginginkan agar Perjanjian Nuklir berlaku universal dan perlu menjadi prioritas utama dan mendesak.

Ini agar negara-negara yang belum menjadi pihak Perjanjian Nuklir untuk segera menjalankan perjanjian sebagai negara non-nuklir.

Baca Juga: Kerja Senyap CIA-Mossad di Balik Pelacakan dan Pembunuhan Orang Nomor 2 Al-Qaeda, AS Makin Leluasa Serang Fasilitas Nuklir Iran?

Mengenai pemanfaatan energi nuklir untuk maksud damai, Indonesia menginginkan agar hak setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir untuk maksud damai agar tetap dihormati (Artikel IV Perjanjian Nuklir).

Indonesia terus memperjuangkan diakuinya hak negara untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, dan tidak disalahartikan sebagai proliferasi nuklir.

Indonesia telah menjadi negara pihak pada Perjanjian Nuklir, Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) and its Amendment, Convention on Nuclear Safety, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, dan IAEA Additional Protocol.

Indonesia juga turut berpartisipasi pada pertemuan Nuclear Security Summit (NSS) 2010-2016.

Baca Juga: Masih Jadi Presiden AS Walau Kalah Pilpres, Trump Mendadak Mau Serang Fasilitas Nuklir Iran, Buat Militer 2 Negara Siaga Penuh untuk Perang Terbuka

Pada pertemuan NSS, Indonesia mengajukan inisiatif penyusunan National Legislation Implementation Kit on Nuclear Security (NLIK).

Inisiatif ini merupakan model legislation untuk mempermudah negara-negara menyusun undang-undang terkait keamanan nuklir yang merupakan implementasi dari traktat-traktat penting, antara lain, CTBT, CPPNM, serta ketentuan-ketentuan IAEA.

Dalam menggunakan model legislation ini, tiap negara dapat menyusaikan dengan kebutuhan dan sistem hukum nasionalnya masing-masing.

Inisiatif Indonesia dimaksud telah didukung oleh 29 negara peserta NSS dan PBB dalam Joint Statement mengenai NLIK.

Baca Juga: Tak Mau Rugi Bandar Puluhan Tahun Kembangkan Senjata Nuklir Tanpa Digunakan, China Ancam Akan Gunakan Senjata Nuklirnya Jika Ada Negara yang Lakukan Hal Ini Padanya

(Nibras Nada Nailufar)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perjanjian Senjata Nuklir: Isi, Pelanggaran, dan Posisi Indonesia"

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini