5. Demokrasi.
Beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang 1905 dan perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara juga menjadi faktor eksternal pendorong pergerakan nasional di Indonesia.
a. Perluasan Pendidikan
Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan Politik Etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi/pengairan, emigrasi/transmigrasi, dan edukasi/pendidikan.
Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk.
Namun, pelaksanaan kebijakan politik Etis tetap lebih berpihak kepada penjajah.
Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern, yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia.
Pendidikan adalah investasi peradaban.
Melalui pendidikan akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia.
Secara bertahap, mulai masuk abad XX, kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia semakin besar.
Hal ini dipengaruhi kebijakan baru pemerintah Hindia Belanda melalui Politik Etis (Politik Balas Budi).
Politik kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia menimbulkan keprihatinan sebagian masyarakat Belanda. C. Theodore van Deventer menuangkan kritiknya dalam sebuah majalah de Gids berjudul Een Eereschuld atau Debt of Honour (Hutang Budi/Hutang Kehormatan) yang terbit pada tahun 1899.
Penulis | : | Moh. Habib Asyhad |
Editor | : | Moh. Habib Asyhad |
KOMENTAR